Perubahan data dan metodologi maupun skor dan peringkat ditentukan berdasarkan bobot indikator yang relevan terus dilakukan perbaikan setiap edisi. Hal Informasi dari indeks ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem logistik serta mendorong perbaikan dan peningkatan efisiensi.
Dalam LPI 2023, Indonesia memiliki skor total 3,0 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 (skor 3,15 atau peringkat 46), namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 (skor 2,98 atau peringkat 63). Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country) yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata.
Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia seperti Tiongkok (skor 3,7 atau peringkat 19) dan India (skor 3,4 atau peringkat 47), serta negara-negara ASEAN seperti Singapura (skor 4,14 atau peringkat 1), Malaysia (skor 3,43 atau peringkat 32), dan Thailand (skor 3,26 atau peringkat 45), maka pemerintahan baru Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat terkait kinerja logistik.
Peran Strategis Kementerian Logistik
Sekedar catatan, pertumbuhan sektor logistik dunia terhadap persentase PDB mencapai 15 persen. Dengan nilai kontrak mencapai 350 miliar dolar Amerika per tahun. Kinerja logistik nasional yang masih tertinggal oleh negara macan ASEAN harus segera dibenahi. Bisnis logistik nasional masih belum optimal karena hanya sebatas proses distribusi produk akhir yang nilai ekonomisnya kurang berarti. Selain itu kegiatan atau bisnis logistik banyak dilakukan secara konvensional dengan infrastruktur yang sudah tertinggal.
Masalah laten yang menjerat sistem logistik adalah manajemen rantai pasok yang kurang efisien akibat kelambatan dan masih adanya hambatan di pelabuhan. Bisnis jasa logistik di negeri ini juga terkendala oleh masalah teknologi dan investasi pergudangan. Perlu membangun infrastruktur pergudangan untuk mendukung Program Kementerian Logistik. Kementerian juga perlu memperbaiki Program logistik yang bertajuk Rumah Kita yang pada awal Pemerintahan Jokowi pernah diluncurkan tetapi kini belum berjalan optimal.
Kementerian Logistik juga bertugas mewujudkan insourcing bagi entitas pasar di daerah terpencil. Kementerian juga mewujudkan manajemen pergudangan yang mengadopsi sistem perusahaan Wal Mart yang saat ini memiliki mekanisme pergudangan yang paling efektif di dunia.
Peran BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang logistik seperti PT Pelindo, PT POS dan lain-lain seperti pengelola pasar tradisional dan UMKM sebaiknya digabung dengan Kementerian Logistik. Eksistensi Kementerian Logistik mampu melahirkan value-creation dan kerjasama dengan mitra strategis yang memiliki jaringan global. Yang meliputi supplier, produsen dan end-user. Sehingga akan terbentuk sistem logistik kelas dunia di pusat dan daerah.
Kementerian tersebut juga bisa meningkatkan jaringan melalui berbagai asosiasi bisnis di antaranya Kadin Indonesia dan sosialisasi dengan Pengusaha Penyedia Depo Petikemas, Pergudangan, Lapangan Penumpukan Petikemas (APTESINDO), Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), dan Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI).
Tantangan pengembangan sektor logistik nasional kuncinya terletak pada kompetensi SDM logistik, infrastruktur dan strategi nasional terkait pengelolaan dan penguasaan kelautan.Usaha memacu perdagangan sangat tergantung kepada sistem logistik. Perlu menetapkan produk atau komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik dan rantai pasok, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien. Produk dan komoditas penggerak itu juga perlu aktif mengikuti pameran regional hingga global.
