Filosofi Deng Xiaoping untuk Kabinet Presiden Prabowo

Keniscayaan, menghadapi tantangan era sekarang ini rakyat Indonesia membutuhkan gaya kepemimpinan yang bisa mengelola pemerintahan penuh totalitas, progresif dan berbekal seribu akal sehingga bisa lebih cepat dan lebih detail. Pentingnya sense of detail untuk menetapkan milestones program pembangunan dengan baik lalu menjalankannya secara meyakinkan, cepat dan efisien. Secara analogi gambaran terhadap kerja detail seorang pejabat mirip dengan peran komandan penerjun payung pasukan elite yang harus cepat, detail dan teliti dalam menjalankan misinya.

Ilustrasi kabinet Zaken ( Sumber KOMPAS.id )

Menteri Jangan Tergantung Staf Ahli

Selama ini Rakyat semakin prihatin melihat modus kerja sambilan dan rangkap jabatan yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah, khususnya menteri. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini betapa pentingnya mewujudkan kerja detail seorang pejabat. Kinerja pejabat hendaknya jangan tergantung kepada staf ahli. 

Selama ini kantor Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota penuh sesak dengan staf ahli resmi maupun staf ahli jadi-jadian. Mestinya pejabat negara tidak perlu dikerubuti oleh staf ahli. Karena pada era platform digital sekarang ini dirinya bisa mengakses dan mengolah data dan informasi secara cerdas dan realtime. Juga bisa memberikan directive secara cepat dan detail dengan berbagai format kepada struktur dinas yang terkait.

Apalagi sekarang sudah banyak platform digital yang bisa membantu pengambilan keputusan secara andal. Totalitas kerja pemerintahan sebenarnya sangat terbantu dengan platform yang berkembang pesat pada saat ini. Platform tersebut semakin membuat gaya kepemimpinan menjadi artikulatif. Sehingga faktor-faktor manajerial lebih terkelola dengan cepat.

Sederet staf ahli yang kebanyakan diambil dari kroni partainya justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan modus korupsi anggaran. Staf ahli Menteri hingga kepala daerah selama ini dibentuk dengan job deskripsi yang kurang signifikan dan mengada-ada. Efektivitas pemerintahan sering terjerat oleh sepak terjang staf ahli di sekitar pejabat yang notabene adalah kaki tangan partai politik pendukungnya. Sungguh ironis, jika banyak pejabat yang gemar menangani persoalan di rumahnya dengan staf ahlinya.

 Apalagi, kompetensi dan integritas staf ahli itu sangat tidak memadai dan tampak sektarian. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa para pemimpin pemerintahan maupun korporasi senantiasa mengoptimalkan peran staf struktural sepanjang waktu. Hal itu untuk mengakselerasikan kebijakannya sehingga melahirkan energi kolektif yang baik. Mestinya staf struktural pejabat pemerintah pusat dan daerah difungsikan lebih optimal sehingga terwujud efektivitas pemerintahan yang ditunjang oleh platform yang canggih. (TS)