Pantura Disergap Banjir, Kutukan DAS dan Mangrove?

Dampak kumulatif dan frekuensi terjadinya banjir yang diukur secara akurat dalam jangka waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menentukan spesifikasi pembangunan infrastruktur. Sehingga kerusakan parah infrastruktur seperti jalan, bangunan, tanggul dan pintu air bisa direduksi.

Idealnya pembangunan infrastruktur di daerah rawan banjir memiliki ketahanan konstruksi dan fungsi dalam jangka waktu yang panjang. Kebutuhan investasi infrastruktur yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian itulah memerlukan sebuah project risk management guna mereduksi kerugian. 

Celakanya, selama ini proyek-proyek untuk mengatasi banjir dan proyek untuk merehabilitasi dampak banjir dilakukan asal-asalan dan tambal sulam. Untuk kedepan seharusnya pemerintah menetapkan standar tinggi untuk persetujuan proyek pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir.

Daerah langganan banjir di Pantura membutuhkan infrastruktur yang memiliki tingkat keandalan untuk menghadapi banjir. Dibutuhkan perencanaan, kriteria teknis dan analisis terhadap banjir. Dampak kumulatif dan frekuensi terjadinya banjir yang diukur secara akurat dalam jangka waktu tertentu sangat berguna untuk menentukan spesifikasi pembangunan infrastruktur serta tahapan pertanian di daerah rawan banjir. 

Kerusakan infrastruktur yang sangat parah menimpa jalan, bangunan, tanggul dan pintu air di daerah Pantura. Selain badan jalan, bahu jalan juga mengalami kerusakan. Terdapat banyak lokasi di mana bahu jalan ambrol hingga menutupi drainase di sisi jalan. Kondisi drainase di jalan Pantura yang sangat kecil tidak memadai untuk menampung air hujan. 

Tracking Mangrove di Pulau Kemujan, ,Jepara,Jateng. (KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA)

Rehabilitasi Ekosistem Pantai

Banjir rob juga disebabkan oleh hancurnya ekosistem di daerah pantai atau hilir. Kerusakan dan kehilangan areal hutan mangrove atau hutan bakau-payau telah terjadi di sepanjang garis pantai utara Pulau Jawa. Usaha reboisasi kawasan pantai yang gundul selama ini belum menunjukkan kemajuan. 

Akibatnya gerusan abrasi dan terjangan gelombang pasang semakin besar. Karena kurang adanya langkah yang efektif dan terpadu untuk menjalankan program rehabilitasi, maka jutaan bibit mangrove dan pohon pantai lainnya tidak tertanam semestinya. Akibatnya keganasan abrasi terus mengancam jalur jalan pantura sebagai sarana transportasi yang vital. 

Jarak antara jalur jalan pantura dengan garis pantai semakin dekat. Kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai utara dari hari kehari semakin parah. Secara umum bisa dikatakan bahwa luas hutan mangrove yang menjadi wewenang Perhutani telah beralih fungsi menjadi lahan tambak dan pemukiman penduduk.

Langkah reboisasi masih banyak yang terhenti karena berbagai faktor. Diantaranya faktor koordinasi dan pengawasan yang tumpang tindih, faktor komersialisasi yang berlebihan, serta faktor alokasi dana dari pemerintah yang seret. Akibatnya jutaan benih mangrove dan tanaman pantai lainnya gagal disemai.