Wujudkan Merger KAI-INKA, Hilangkan Disergi Perkeretaapian

Wujudkan Merger KAI-INKA, Hilangkan Disergi Perkeretaapian

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang selama ini getol menggabungkan BUMN perlu dilanjutkan dengan mewujudkan merger antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT INKA (Persero). Dengan merger sistem perkeretaapian nasional bisa lebih terintegrasi dan efektif model bisnisnya. 

Publik melihat selama ini antara KAI dan INKA masih terlihat bertolak belakang. Hubungan kerja dan bisnis keduanya kurang serasi padahal keduanya adalah BUMN. Pengadaan rangkaian KA oleh PT KAI belum didukung secara optimal oleh INKA. Terutama terkait dengan pengadaan rangkaian KA komuter. Penentuan harga proyek pengadaan kereta oleh INKA juga pernah dituding terlalu mahal harganya. Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 perlu secepatnya mewujudkan merger. Apalagi dalam sejarahnya, di masa lalu aset tanah dan properti yang saat ini dipakai oleh INKA adalah aset milik PT KAI yang letaknya tepat di sebelah Stasiun KA Kota Madiun.

Program revitalisasi KA perkotaan dan pembangunan jalur ganda dan jalur baru di luar Pulau Jawa sebaiknya diikuti oleh pembaharuan yang mendasar terhadap BUMN terkait. Yaitu eksistensi PT KAI dan INKA yang sebaiknya digabung atau dimerger. Dengan penggabungan tersebut revitalisasi KA di negeri ini bisa dilakukan lebih efektif tanpa hambatan struktural dan finansial. PT INKA yang dahulu juga merupakan aset PT KAI sebelum diambil alih oleh BPIS akan lebih berarti dalam program revitalisasi nasional KA jika diintegrasikan dengan beberapa balai yasa dan depo-depo milik PT KAI yang kini masih belum optimal alias sering menganggur.

PT INKA Madiun ( sumber : PT INKA ) 

Sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan diputuskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak boleh lagi mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Namun ternyata kebutuhan PT KAI tidak bisa dipenuhi oleh PT INKA. Perlu dicatat selama ini kereta bekas Jepang itu statusnya adalah sumbangan alias hibah dari kota-kota metropolitan di Jepang. PT KAI hanya membiayai transportasi kapal dan sedikit modifikasi terkait dengan infrastruktur dan standar yang ada di Indonesia.Meskipun barang bekas, tapi sudah puluhan tahun dioperasikan kereta itu tetap andal melayani penumpang tanpa masalah berarti.

Balai Yasa Manggarai Jakarta (Sumber PT KAI ) 

Perlu Sinergi

Pada saat ini sinergi BUMN yang serumpun memang sangat dibutuhkan. Untuk mewujudkan sinergi tersebut problem struktural yang terjadi di kedua BUMN itu harus diatasi terlebih dahulu. Sehingga tidak ada pihak yang menanggung resiko fatal seperti harga beli rangkaian kereta yang kelewat mahal dan teknik perawatan yang kurang kompatibel dengan depo dan balai yasa milik KAI. Profil industri INKA dengan fokus usaha memproduksi lokomotif, gerbong dan pemeliharaan kereta api sudah waktunya dikelola lebih efisien dan kompetitif.

Disergi industri yang pernah terjadi antara PT KAI-INKA tidak hanya dalam hal pembelian gerbong kelas eksekutif saja, tetapi juga telah merambah kepada pengadaan KRL dan infrastruktur yang lain. KAI beranggapan bahwa pengadaan KRL bekas dari luar negeri jauh lebih murah dan feasible, baik secara teknis maupun model pembiayaannya. Wajar kalau KAI berusaha mencari model-model pembiayaan yang meringankan. Apalagi kalau KRL bekas dari luar negeri tersebut bersifat hibah, sehingga PT KAI hanya mengeluarkan biaya angkutannya saja. Tidak terpakainya produk KRL buatan INKA dimasa lalu karena masalah survival KAI untuk mengatasi ledakan penumpang KRD dan KRL.

Perlu mengkonkritkan sinergi antara pelaku perkeretaapian nasional. Diperlukan skema yang saling menguntungkan untuk mengatasi kondisi gerbong dan prasarana kereta api yang sudah tua. Sehingga bisa dirawat serta dimodifikasi secara benar oleh INKA dan Balai Yasa. Kapabilitas dan SDM INKA dan Balai Yasa KAI yang telah menghabiskan dana investasi yang cukup besar seharusnya mampu memberikan solusi praktis terhadap persoalan teknis perkeretaapian sekarang ini.

Melihat infrastruktur kereta api yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera, sangat kentara bahwa KA di negeri ini memang bukan dirancang bangun untuk menghasilkan kecepatan tinggi. Dengan model rekayasa dan rancang bangun jaringan KA bertrak standar hasil peninggalan Belanda dan Jepang seperti itu, sebetulnya langkah revitalisasi KA di Indonesia sebaiknya tidak diprioritaskan pada kelas eksekutif dan bisnis, melainkan pada kenyamanan kelas ekonomi untuk menghubungkan kota kota kecil dengan kota besar.

Merger antara PT KAI-INKA perlu segera dikonkritkan. Hal itu untuk mengatasi situasi disergi industri dalam perspektif problem solving dunia perkereta-apian. Merger adalah jalan terbaik sehingga seluruh kapabilitas INKA bisa diintegrasikan kedalam KAI sebagai unit produksi. Lalu beberapa Balai Yasa kereta api dan depo-depo yang dimiliki oleh PT KAI dapat beroperasi bersama. 

Hanggar produksi PT INKA ( sumber : INKA ) 

Dengan adanya merger atau penggabungan problem struktural seperti volume penjualan dan krisis likuiditas yang mendera INKA selama ini dapat diatasi. Lebih dari itu terciptalah kondisi link and match antara pihak operasional dengan pihak industri kereta api.

Ada baiknya kita menengok keberhasilan Japan Railway East yang oleh Fortune Global sering dinobatkan menjadi The World's Largest Corporations. Perlu dicatat bahwa pemerintah Jepang tidak memberikan subsidi pada BUMN tersebut. Kemajuan yang diraih diatas karena tidak adanya dualisme dan overlapping antara pihak operator dengan fabrikasi. Sehingga tiga segmen bisnis non-inti dari Japan Railway East, yang terdiri dari utilisasi stasiun, pusat perbelanjaan dan perkantoran, hingga jasa logistik, perhotelan dan periklanan bisa tumbuh pesat.

Langkah merger antara PT KAI-INKA juga bisa memudahkan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dalam mengurusi dan mengawasi manajemen dan operasional kereta api. Sehingga kondisi prasarana dan sarana bisa disinkronkan antara kebutuhan riil PT KAI dengan program Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Dengan demikian infrastruktur kereta api secara nasional yang meliputi lokomotif, gerbong, KRL, KRD. LRT, MRT bisa berkembang dan berkelanjutan. Hal penting lainnya adalah terwujudnya keterpaduan antara pembenahan prasarana yang dimiliki pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang mencakup jalan rel, jembatan, terowongan, sinyal, fasilitas telekomunikasi serta elektrikal dan hak atas jalan selebar 11 m dari rel, bisa sinkron dengan prasarana yang dimiliki PT KAI yang mencakup stasiun, emplasemen, garasi dan bengkel. (TS)