Kemampuan Operasi Nirmiliter TNI AD Tanggulangi Bencana Alam
Tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Peringatan tahun 2023 mengetengahkan tema "TNI Angkatan Darat Maju Bersama Rakyat". Hari Juang Kartika berlatar belakang peristiwa pertempuran di Kota Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa pertempuran tersebut dikenal dengan Palagan Ambarawa. Perang terjadi selama empat hari dan berakhir pada 15 Desember 1945.
Peran tentara, khususnya TNI AD kini mulai berkembang. Selain kekuatan tempur andalan, sekarang pembinaan teritorial dan penanganan bencana alam juga menjadi prioritas. Mengambil makna terdalam pada peristiwa Palagan Ambarawa, banyak hal penting bisa diambil yang menjadi pedoman dalam aktifitas prajurit TNI AD pada saat dunia sering dilanda bencana alam.
Makna itu adalah bahwa keterbatasan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyerah. Ini bukan ciri seorang prajurit TNI AD secara keseluruhan. Apapun situasi dan kondisinya, sumpah dan janji seorang prajurit harus dipegang teguh, misi harus tercapai.
Pertahanan Nirmiliter
Kemungkinan perang terbuka dengan negara lain yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini boleh dibilang kecil kemungkinannya. Sehingga kapabilitas personel dan alutsista TNI AD sebaiknya bisa dialihkan untuk operasi nirmiliter.
Saat ini pertahanan nirmiliter atau disebut juga dengan pertahanan nonmiliter sangat penting. Aspek pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.
Untuk mengatasi bencana alam dibutuhkan personel gerak cepat dan peralatan yang mampu mengarungi medan yang sulit. Personel yang mampu melakukan penetrasi semacam itu tentunya adalah dari kalangan militer. Perlu meningkatkan mekanisme yang lebih efektif terkait terkait peran optimal militer dalam penanganan bencana alam.
Mekanisme itu antara lain mencakup tata kelola dan standardisasi sistem dan peralatan militer yang secepat mungkin bisa dioperasikan untuk menangani bencana alam. Mekanisme diatas tidak hanya melakukan sinergi antar kelembagaan dalam negeri, tetapi juga terkait dengan partisipasi negara lain yang mengerahkan aset-aset militernya menuju zona bencana.
Sehingga spesifikasi sistem dan peralatan militer yang dilibatkan secepatnya bisa diklarifikasi sehingga bisa cepat memulai operasi. Optimasi tanggap darurat bencana yang melibatkan kekuatan militer antar negara memerlukan platform bersama. Hal itu untuk memudahkan operasi dan berbagi informasi untuk membantu negara yang terkena bencana alam. Terutama dalam melibatkan berbagai peralatan militer.
Optimalisasi juga untuk mencari metode mempersingkat durasi penyelamatan korban bencana alam. Pengalaman penanganan bencana di negeri ini menunjukkan acapkali durasi atau waktu pengerjaan justru terkendala oleh banyaknya sukarelawan yang kurang atau tidak punya keterampilan mengoperasikan peralatan dan mesin.
Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor saat ini cukup besar. Bencana tersebut bisa menyebabkan terputusnya jalur transportasi akibat jembatan rusak hingga badan jalan amblas. Perlu penanganan yang cepat untuk mengatasi blokade bencana alam. Sehingga aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan bisa pulih lagi.
Korps Zeni Tulang Punggung
TNI AD tentunya menyadari bahwa rakyat hidup di negeri bencana. Dengan kondisi seperti itu harus mampu mewujudkan kesiapan menghadapi bencana secara nasional atau National Disaster Preparedness (NDP). Pengembangan personel dan alutsista TNI AD yang sedang dilakukan saat ini disertai dengan kemampuan operasi non-perang atau pertahanan nirmiliter seperti penanganan bencana alam.
Korps Zeni TNI AD menjadi tulang punggung untuk penanggulangan bencana alam. Korp ini memiliki kemampuan rancang bangun infrastruktur dalam kondisi darurat akibat bencana alam. Antara lain memiliki kemampuan untuk membuat jembatan darurat untuk menembus blokade bencana alam. Jenis jembatan yang cocok adalah jembatan Bailey dan jembatan Medium Girder Bridge (MGB). Jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja ringan berkualitas tinggi yang mudah dipindah-pindah (movable). Selain itu juga mampu membuat utilitas publik seperti membuata sumur bor dan sanitasi dalam waktu singkat, memulihkan sistem telekomunikasi, fasilitas perawatan korban bencana, dapur umum dan lain-lain.
Jembatan MGB sangat tepat guna untuk mengatasi bencana alam. Struktur jembatan yang bersifat temporer dan portable inilah yang menjadikan jembatan panel bailey ini sangat dibutuhkan di daerah yang sulit dijangkau dan memerlukan penanganan yang cepat. Struktur jembatan Bailey mempunyai sistem panjang per-panel adalah 3,048 meter, dengan bentang jembatan adalah kelipatan dari panjang setiap panel.
Selain jembatan Bailey, Satuan Zeni juga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memasang jembatan MGB. Yang merupakan teknologi jembatan darurat yang berasal dari Inggris. MGB merupakan jembatan taktis militer sedang yang berfungsi untuk menyeberangkan material maupun dukungan logistik yang pemasangannya sangat praktis dan mempunyai daya dukung yang besar dan mampu menahan beban yang melintas di atasnya dengan kapasitas 60 Ton.
Selain daya sanggah yang besar, MGB mudah dalam perawatan serta konstruksinya mudah dibongkar pasang. Karena reputasinya, jembatan MGB sudah banyak dipakai oleh angkatan bersenjata di seluruh dunia seperti Inggris, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO lainnya.
Batalyon Zipur (Zeni Tempur) 9 Para/Kostrad yang bermarkas di Ujung Berung, Bandung Jawa Barat sangat berkompeten terkait jembatan MGB tersebut. Unit MGB mempunyai berat yang lebih ringan ketimbang jembatan Bailey dan lebih mudah diangkut serta dirakit dalam medan yang sulit.
TNI AD perlu memperbarui manajemen bencana sesuai dengan perkembangan global. Manajemen bencana memiliki desain yang beragam tergantung jenis bencana dan lokasinya. Setiap saat TNI AD berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat maupun daerah. Koordinasi yang utama adalah kemampuan TNI untuk membongkar blokade bencana. Ketika blokade terjadi, akses komunikasi, distribusi barang dan infrastruktur publik harus secepatnya dipulihkan.
Bencana banjir bandang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai daerah. Banjir bandang memerlukan peran tenaga personel dan peralatan TNI AD. Dampak bencana banjir bandang yang sangat merusak kehidupan menyadarkan kita bahwa mitigasi bencana di daerah masih lemah. Oleh sebab itu perlu dilibatkan lebih jauh personel TNI AD untuk menangani ketertiban umum dan modus-modus perusakan alam dan infrastruktur publik yang bisa menyebabkan bencana alam yang dahsyat.
Perlu memberi wewenang terhadap TNI AD untuk menjaga lingkungan daerah aliran sungai (DAS) yang kondisinya sekarang banyak yang rusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wewenang tersebut seperti yang telah diberikan kepada TNI AD untuk membenahi Sungai Citarum. (TS)
