Perlu merumuskan kembali jenis insentif dalam paket kebijakan optimasi subsidiperikanan. Yang diikuti dengan pengaturan kembali zona penangkapan ikan bagi nelayan lokal.
Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.
Menata Subsidi Perikanan
Perlu menata kembali subsidi perikanan yang memiliki sensitivitas lokal maupun global. Masalah subsidi perikanan selama ini juga menjadi isu sensitif di tingkat dunia. Negara-negara maju tak henti-hentinya menuntut dihapuskannya subsidi perikanan dalam berbagai forum.
Indonesia jangan sampai terjerumus dalam isu global subsidi perikanan sehingga usaha untuk memperbaiki nasib nelayan kecil terganggu.
Selama ini definisi tentang nelayan kecil di forum internasional masih bias. Begitupun di dalam negeri juga masih terjadi perbedaan pendapat terkait definisi nelayan kecil.Â
Padahal definisi baku tersebut perlu segera ditentukan karena terkait dengan esensi Peraturan Pemerintah tentang Pembudidaya Kecil dan Nelayan Kecil.
Negara maju beranggapan bahwa subsidi perikanan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menimbulkan dampak serius terhadap cadangan ikan.Â
Saat Deklarasi Paracas di Peru yang merupakan forum menteri kelautan dan perikanan kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam forum Asia Pacific Economie Co-operation (APEC), pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap memberikan subsidi perikanan bagi nelayan berskala kecil meskipun hal tersebut mendapat pertentangan dari negara-negara maju.
Akar persoalan subsidi perikanan tidak sama bagi negara maju dengan negara berkembang. Sehingga sulit dicari titik temu. Namun demikian Indonesia juga harus memperhatikan kaidah di dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) yang terdapat dalam dokumen WTO yang terbit 1999.
