Kecakapan Legislator dan Urgensi Rumah Virtual untuk Konstituen

Pemilu 2024 masih diwarnai dengan kekhawatiran pemilih terkait dengan kecakapan, kompetensi dan kejujuran para legislator. Selama ini banyak legislator yang kurang memiliki kecakapan intelektual dalam membedah berbagai persoalan nasional dan daerah.

Kekhawatiran semakin besar karena sebagian besar caleg belum memiliki platform yang bisa membantu mengelola aspirasi dengan membuat kanal atau rumah untuk konstituen secara virtual yang juga merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif. 

Hal itu nantinya sangat membantu dalam kegiatan lembaga legislatif seperti membuat undang-undang, penyusunan anggaran belanja, inisiasi peraturan daerah hingga pengaduan umum. Tentunya juga bisa menjadi sarana laporan pertanggung jawaban anggota legislatif kepada konstituen.

Selama ini kinerja legislator belum terukur secara benar. Padahal, di negara maju sudah dirumuskan standar kinerja legislator secara rinci. Sedangkan untuk DPR RI saja baru sebatas kode etik yang sangat normatif dan belum terukur. 

Ada baiknya kita mencontoh Amerika Serikat yang sudah ada standardisasi profesi pekerja politik dan ukuran kinerja bagi legislator yang setiap tahun selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi.

Anggota DPR mengadakan pertemuan virtual dengan konstituennya. (dok Putra Nababan via KOMPAS.id)

Di sana juga terdapat lembaga yang melakukan penilaian, yakni National Standards for Civics and Government. 

Lembaga tersebut mengukur kemampuan legislator dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta kemampuan mempertahankan pendapat tentang persoalan rakyat aktual dan merumuskan belanja sektor publik yang berkeadilan. 

Kecakapan intelektual legislator juga menyangkut manajemen aspirasi yang terkelola secara manual maupun secara elektronik. Manajemen aspirasi antara lain ditandai dengan pembuatan rumah konstituen baik secara fisik maupun lewat internet. 

Manajemen aspirasi yang bagus bisa menekan biaya reses anggota legislator yang selama ini jumlahnya sangat besar dan sarat pemborosan.

Hingga saat ini sistem informasi lembaga legislatif di Indonesia masih belum efektif. Akibatnya, proses check and balance tidak berjalan dengan baik. 

Mestinya, sistem informasi legislatif bisa membantu para politisi untuk mengelola aspirasi. Juga merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dalam tugas-tugas legislasi seperti proses penyusunan undang-undang atau peraturan daerah, menyusun APBN/APBD dan lain-lain. Juga sangat praktis sebagai media laporan kepada konstituen.

Anggota DPR mengadakan komunikasi secara virtual (dok Eva Yuliana)

Masih banyak legislator yang kesulitan merumuskan persoalan rakyat dengan baik. Tingkatan problem solving para legislator juga perlu ditingkatkan, utamanya yang menyangkut thinking challenge, yakni kemampuan berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah bangsa. 

Betapa pentingnya thinking challenge legislator terlihat saat penyusunan anggaran dan belanja yang masih banyak diwarnai dengan salah sasaran, salah spesifikasi dan modus inefisiensi.

Saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI, telah memiliki beberapa aplikasi digital sebagai sarana untuk publikasi dan komunikasi, baik kegiatan Kedewanan maupun Kesekjenan DPR RI. 

Namun aplikasi tersebut masih sepi pengunjung karena kurang menarik. Belum banyak aspek kreator konten yang bisa membuat publik terpesona. 

Mestinya memasuki tahun politik saat ini, DPR mematangkan tahap transformasi digital baik terkait dengan Kompetensi SDM maupun terbangunnya platform atau kanal-kanal digital.

Transformasi digital merupakan keniscayaan, tantangan ke depan adalah perlu strategi khusus, yaitu strategi komunikasi yang bisa meng-engage publik di semua platform pemberitaan DPR baik media cetak, media sosial, media online, juga TV dan Radio Parlemen.

Perlu meningkatkan kapasitas SDM dan menyiapkan equipment yang mendukung transformasi digital di DPR yang menitikberatkan pada program desain yang mampu memberikan gambaran terkait kinerja Anggota DPR agar mudah diterima dan dipahami oleh publik. 

Platform digital diharapkan mampu mewujudkan pemberitaan tentang DPR mendapat penilaian yang baik di mata masyarakat.

Tantangan Kesekjenan DPR kedepan yang tidak kalah penting adalah memberi keterampilan agar tenaga ahli (TA) yang jumlahnya sangat banyak itu mampu menjadi kreator konten legislatif. Minimal salah satu TA Anggota DPR RI harus mampu membuat konten yang relevan dengan tugas dan kegiatan anggota DPR. Begitu pula dengan legislator di DPRD.

Selama ini TA hanya melakukan peran dari Kesekjenan sebagai supporting system kedewanan, urusan administrasi seperti perjalanan dinas bagi Anggota DPR RI. 

Peran itu di masa mendatang sebaiknya ditambah dengan peran sebagai kreator konten yang disalurkan kepada platform digital DPR maupun disalurkan kepada media massa mainstream maupun kepada sosial media masing-masing anggota legislatif.

Proses demokratisasi di Indonesia mestinya terus berupaya mencetak legislator yang berpredikat politisi cendekia. Mereka terpilih dalam pemilu karena integritas pribadi dan jejak intelektualitasnya. 

Untuk itu diperlukan rumah virtual sebagai media yang bersifat lokal yang kondisinya bisa transformatif dan inovatif sesuai dengan transformasi digital dan terpadu dengan sosial media. 

Platform yang berbentuk aplikasi maupun kanal yang terintegrasi dengan media lokal memiliki posisi strategis dalam marketing politisi maupun parpolnya. 

Apalagi jika mampu menyediakan platform dengan konten-konten yang menarik. Hal itu tentunya tepat untuk persuasi dan kampanye para politisi.

Strategi marketing politisi dan parpol sebaiknya dilengkapi dengan penyelenggaraan workshop kreator konten berbasis platform media lokal atau komunitas tertentu. 

Politisi perlu bantuan kreator konten sebanyak-banyaknya yang mampu memberitakan, menyiarkan dan memviralkan semua hal yang penting menarik dan unik. (TS)