BSSN dibentuk dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Eksistensi BSSN perlu lingkup yang konkrit dan jelas terkait dengan bentuk-bentuk ancaman siber. Jangan sampai peran dan tugas badan itu bersifat amorf atau tidak jelas bentuknya sehingga menjadi badan yang cuma menggemukkan birokrasi pemerintahan. Apalagi pada saat ini pihak kepolisian, TNI, dan Kominfo juga memiliki unit kerja serupa sehingga bisa berakibat tumpang tindih dan inefisiensi anggaran negara.
Proses pengkajian BSSN dimulai sejak 2013 oleh Dewan Ketahanan Nasional yang menyiapkan payung hukum dengan membentuk desk keamanan siber nasional. Lalu pada 2014 direvisi dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) melalui Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 24 Tahun 2014 tentang DK2ICN.
Selama ini garda terdepan keamanan siber adalah Sub Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri. Namun jumlah personilnya hingga kini masih sangat terbatas. Sistem keamanan siber untuk setiap negara diawasi dan dikoordinasikan oleh Computer Emergency Response Team (CERT) yang berpusat di Amerika Serikat.
Di Indonesia yang selama ini menjadi country coordinator untuk CERT adalah ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure ). Namun selama ini lembaga ini belum mampu menjangkau keseluruhan pertahanan dan keamanan cyber space.
Masih banyak infrastruktur nasional yang rawan sehingga bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Seperti pembangkit tenaga listrik, pengendali lalu lintas udara, pasar keuangan, pengendali lalu lintas jalan raya dan lain-lain.
Untuk mengatasi semua itu dibutuhkan SDM siber yang tangguh tersebar di berbagai lembaga dan tim CERT yang ada di Indonesia. Yang meliputi, pertama pertahanan siber militer yakni Center of Cyber (COC) Kementerian Pertahanan. Kedua, keamanan publik siber pemerintah ( KP-CERT). Ketiga, instansi pemerintah dan badan usaha (I/P/BU-CERT). Keempat, Komunitas dan akademik (K/A-CERT).
Peperangana siber yang sebenarnya adalah perang abadi antara raksasa industri IT global seperti misalnya fenomena perang antara Apple, Microsoft, dan Google.
Peperangan digital tersebut berimbas dalam berbagai bidang dan aplikasi yang tentunya harus diantisipasi sehingga bisa menguntungkan dan memiliki nilai tambah berarti untuk bangsa.
Raksasa yang memasuki medan perang digital saat ini terlibat dalam serangkaian pertempuran untuk menguasai berbagai wilayah di dunia digital. Senjata mereka adalah perangkat keras, perangkat lunak dan iklan. Yang dipertaruhkan adalah reputasi mereka dan masa depan warga dunia.
Terkait dengan peperangan para titan tersebut, BSSN harus mampu mengarahkan dan membentuk ketahanan digital nasional dalam wujud yang detail di lapangan. Seperti misalnya bagaimana menyelamatkan sumber daya konten nasional sehingga tidak lantas mati terjepit ditengah pertempuran raksasa dunia.
