Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani, bahwa saat ini sebagian besar petani dan pertanian kita tergantung terhadap benih-benih dari luar. Tidak banyak petani yang masih melakukan pemuliaan dan menyimpan benih-benih mereka, untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian. Sistem pertanian yang tergantung terhadap input luar yang besar, dimana petani harus selalu membeli benih setiap hendak menanam, menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi kebutuhan pangan yang dijanjikan.
Koalisi mengungkapkan sangat tingginya belanja benih setiap tahunnya. Berdasarkan luas tanaman pangan yang ditanam oleh padi sawah dan ladang, seluas 15.494.512 hektar, maka total kebutuhan benihnya sebesar 464.835 ton per tahun. Atau total belanja petani terhadap benih padi mencapai 6.97 triliun per tahun, untuk benih jagung Rp 9.4 triliun per tahun, kedelai Rp 306.17 miliar per tahun, bawang merah Rp 13.29 triliun per tahun, cabe rawit merah Rp 42.19 miliar per tahun.
Ini menunjukkan, petani hanya dimanfaatkan sebagai objek dalam perdagangan benih. Petani tak lagi mampu menyediakan benih secara mandiri, dijadikan bergantung dan tidak lagi berdaulat atas benih mereka.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan mestinya tidak ada pertentangan sengit terkait dengan pengadaan benih. Investor dituntut agar melakukan alih teknologi perbenihan tanpa merugikan kekayaan alam asli Indonesia.
Hingga kini penggunaan benih unggul bersertifikat masih dibawah 50 persen. Idealnya sektor tanaman pangan menerapkan benih bersertifikat lebih dari 75 persen. Menurut Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) tantangan industri perbenihan saat ini adalah penyediaan benih tepat varietas, mutu, jumlah, dan waktu. Penggunaan benih unggul secara bebas dengan mutu yang baik dapat memotivasi petani dan memberikan peluang industri benih untuk meningkatkan investasi.
Implementasi Perppu Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada industri perbenihan lokal. Sehingga perusahaan benih modal dalam negeri mempunyai kemampuan membangun kemandirian benih lokal.
Peraturan perundangan harusnya berpihak kepada kemajuan industri benih dan petani lokal. Indikator kemajuan industri perbenihan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah varietas yang dihasilkan, jumlah produksi benih, serta luas penyebaran varietas.
Akibat semakin terbukanya Indonesia terhadap investasi dan sarana luar negeri, sektor pertanian mestinya bisa mendorong produktivitas dan efisiensi. UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura di Pasal 33 selama ini dinilai oleh kalangan industri membatasi penggunaan sarana hortikultura dari luar negeri dan mensyaratkan keharusan untuk mengutamakan sarana yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.
Pasal 100 di Undang-Undang yang sama pun membatasi penanaman modal asing hanya untuk usaha besar hortikultura dengan jumlah modal paling besar 30 persen. Penanam modal asing juga wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
Dalam UU Cipta Kerja, peraturan-peraturan ini diganti dengan peraturan yang menggelar karpet merah pihak asing. Pasal 34 UU Cipta Kerja merevisi Undang Undang Hortikultura pasal 33 untuk mengundang sarana hortikultura dari dalam dan/atau luar negeri. (TS)
