Urgensi Polri "Cawe-cawe" untuk Atasi Frustrasi Sosial

Sementara program pembangunan manusia Indonesia kini belum banyak menyentuh mereka yang putus sekolah dan menjadi pengangguran. Perlu segera mengatasi akar persoalan maraknya frustrasi sosial yang berakibat penggunaan miras. Aparat kepolisian harus terus menerus membasmi produsen dan pemasok miras. Dan menghukum mereka seberat-beratnya.

Dimasa mendatang sebaiknya Polri mesti dilibatkan secara intens terkait dengan program yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan penyakit sosial yang kian parah. Program tersebut sebaiknya berbentuk kursus vokasional atau sekolah kejuruan yang diperuntukkan bagi para penganggur dan pemuda putus sekolah. Program vokasional jangan terlalu kaku seperti halnya sekolah kejuruan. Perlu dibuat semacam pendidikan luar sekolah tetapi materi ajarnya sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan jasa.

Perlu menggalakkan pendidikan vokasional atau kejuruan untuk mengatasi frustrasi sosial yang menjerumuskan remaja pada dunia hitam dan mabuk-mabukan. Sebaiknya materi dan arah kurikulum berbasis dan bernilai tambah lokal . Yang sesuai dengan berbagai aspek produksi atau jasa. Dimana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan dengan harga bahan bakunya.

Keniscayaan, frustrasi sosial semakin menekan indeks kualitas manusia Indonesia yang tergambar dalam Pembangunan Manusia (IPM). Masih rendahnya angka IPM di Indonesia terungkap dalam laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP). Berdasarkan Laporan UNDP, IPM Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 188 negara yang disurvei.

Masyarakat cenderung mengalami frustrasi sosial. Itu terjadi karena beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran akibat sempitnya lapangan kerja, ketimpangan sistem pendidikan, dan kondisi harga kebutuhan pokok yang sering bergejolak.

Frustrasi sosial membutuhkan cawe-cawe Polri untuk mengatasinya secara komprehensif. Salah satu langkah untuk mengurangi frustrasi sosial adalah dengan jalan penyelenggaraan seluas-luasnya pendidikan vokasional nonformal untuk generasi muda yang berpendidikan rendah.

Kantor-kantor Polsek bisa dijadikan tempat penyelenggaraan pendidikan vokasional non formal itu dengan prinsip taut suai atau link and match. Selama ini penyelenggaran pendidikan non formal terlihat seperti kurang darah alias tidak ada gregetnya. Bisa jadi dengan melibatkan kepolisian maka sistem pendidikan nonformal yang selama ini diselenggarakan oleh Organisasi pendidikan nonformal di tingkat Kecamatan yang disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bisa berjalan semakin baik dan tepat sasaran.

Frustrasi sosial tidak hanya dilampiaskan dengan cara menenggak miras. Frustrasi sosial juga bisa melahirkan pelaku teror. Kini aksi terorisme tidak hanya dipicu oleh ideologi radikal. Kondisi frustrasi sosial dan penderita penyakit kejiwaan merupakan pupuk yang subur bagi tumbuhnya teroris lone wolf atau teroris perorangan.

Seorang yang mengalami frustrasi dan depresi sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan teror. Apalagi jika yang bersangkutan telah menemukan narasumber dari dunia maya untuk melakukan aksi destruktif.

Interaksi sosial di berbagai tempat kini sudah mirip petasan sumbu pendek yang gampang meledak. Berbagai segmen masyarakat menjadi cepat pemarah, kehilangan pikiran jernih membutuhkan layanan psikiatrik yang lebih efektif. Keniscayaan, Polri mesti lebih sering cawe-cawe untuk mencegah dan antisipasi ledakan frustrasi sosial. Apalagi menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2024, ketegangan elit politik sedang berlangsung. Merebaknya frustrasi tidak hanya terjadi pada individu semata, hal itu merupakan cermin kemasyarakatan yang butuh solusi segera.