Taman Suropati yang di tumbuhi bunga bungaan cantik, suasana lalu lintas yang ramai di antara meremangnya cahaya mentari, sebuah gedung dengan desain art deco dan tertulis jelas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di bagian depan gedung, alhamdulillah akhirnya sampai juga di acara Kompasiana Tokoh Bicara. Beruntung bertemu dengan kompasianer langganan juara ngeblog, Kang Rushan Novaly maka kami pun berdua menuju ke tempat acara yang berada di lantai 2 gedung Bappenas.
Para kompasianer sudah banyak yang hadir, sambil menunggu pak menteri maka kompasianer berbincang santai seraya menunggu waktu maghrib yang hampir tiba, setelah adzan berkumandang peserta pun menunaikan sholat berjamaah. Menit menit pun berlalu namun pak menteri belum tiba, menurut pembawa acara bahwa mungkin ada sedikit keterlambatan karena Pak Bambang masih berada di gedung DPR.
Saat Pak Bambang Bertenaga Jabarkan Bappenas Dalam Konsep Pembangunan Nasional
Saat itu pula pemerintah Orde Baru mengkonsep Badan Perencanaan Nasional. Soeharto memilih Prof Widjojo Niti Sastro untuk berada di Bappenas dan menjadi panglima untuk urusan ekonomi dan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait. Postur APBN pun di rancang untuk anggaran rutin yang di kelola Kementerian Keuangan, sedangkan anggaran pembangunan di olah oleh Bappenas.
Bappenas menjadi lembaga pemerintah yang power full dengan titik bidik sentralisasi segala kebijakan mulai tingkat tertinggi hingga tingkat yang paling rendah, semua kebijakan akan seragam dan ini memudahkan Bappenas untuk melakukan segala programnya. Namun itu tak bisa di lakukan kini oleh Bappenas karena iklim dan situasi politik sudah berbeda.
Sepuluh menit pertama Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro terlihat steady dan bertenaga menjelaskan peran Bappenas selama masa Orde Baru hingga era reformasi kepada para blogger yang memadati lantai dua gedung Bappenas.
Bappenas Di Antara Iklim Keterbukaan Demokrasi Tanah Air
Salah satu berkah reformasi adalah dengan melakukan demokrasi secara langsung dalam pemilihan presiden dan juga kepala daerah,tantangan Bappenas di era keterbukaan demokrasi di tanah air adalah menyelaraskan program Bappenas di daerah daerah agar peraturan daerah satu visi dengan Bappenas tanpa juga menciderai janji kampanye yang di usung oleh kepala daerah saat pemilihan.
Era Orde Baru yang menerapkan Garis Garis Besar Haluan Negara dan bisa di terapkan dalam jangka panjang di kurun 25 tahun, namun di alam demokrasi pasca reformasi yang hanya membatasi pemerintahan dalam dua kali masa periode, Â pemerintah terpilih harus mengatur perencanaan secara cermat dan cerdas agar pembangunan dapat di rasakan oleh rakyat dari Sabang hingga Merauke.
Strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang antara tahun 2005-2025 mempunyai arah pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk ewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa bangsa lain yang lebih maju.
