Kedua, kursi parlemen PDIP jauh lebih besar dari Gerindra. PDIP dapat 128 kursi, sementara Gerindra 78 kursi. Soal tekan menekan, PDIP punya modal, baik jumlah kursi maupun pengalaman.
Ketiga, tak ada record yang pernah dimiliki PS sebagai tokoh yang memiliki kendali dan pengaruh kuat terhadap politik nasional di luar posisinya sebagai capres.
Keempat, posisi PS saat ini sudah banyak kehilangan konstituen dan pendukung. PS dan Gerindra justru sedang dihakimi dan dihujat oleh para pendukungnya. Dianggap berkhianat dan tak sejalan lagi dengan para pendukung. PS dan Gerindra sedang berada di titik terlemah dalam konteks dukungan massa. Mungkin ini asumsi. Kita perlu data yang lebih akurat via survei.
So, dimana kehebatan PS saat ini? Formasi parlemen misalnya. Ketua DPR diambil Puan Maharani dari PDIP. Wakil ketua DPR lepas dari Fadli Zon yang selama ini jadi icon Gerindra, selain PS sendiri. Diberikan kepada Sufi Dasco, yang dikenal sebagai agen dan orang dekat BG.
Ketua MPR diambil Bambang Soesatyo dari Golkar. Ahmad Muzani, sekjen Gerindra terlempar. Ketua komisi? Gerindra pun tak dapat jatah. 10 dari 11 ketua komisi diambil partai pengusung Jokowi. Satu diberikan kepada PAN. Ketua badan di DPR? Gak ada pengaruhnya dalam setiap keputusan politik Justru ini cara efektif membonsai pengaruh Gerindra di parlemen. Bagaimana jatah kabinet? Kita tunggu keberkahan apa yang akan disuguhkan Jokowi untuk menghibur Gerindra.
Kehadiran PS di koalisi istana tak lebih untuk memenuhi kepentingan PDIP dalam rangka menekan Jokowi agar tak lagi dalam kendali Gondangdia dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) cs.
Kalau yang dimaksud RG bahwa kehadiran PS di istana telah menyelamatkan Jokowi dari genggaman Gondangdia dan LBP cs, this is right. Apakah kendali itu akan beralih ke PS? Sepertinya jauh panggang dari api. Sejak kapan kemampuan Gerindra melampaui manuver Golkar dan PDIP?
Apalagi ada faktor BG di PDIP yang sangat jenius dan rapi dalam setiap membangun gerakan politik. Soal narasi, banyak orang belajar dari RG. Terlalu cerdas sosok satu orang ini. Kaya sekali dengan referensi. Soal gerakan politik, BG layak disebut sebagai Soeharto di era reformasi.
Mengenai rekoalisi istana, itu hak RG untuk berpersepsi dan memberikan analisisnya yang mendadak berbalik secara drastis. Tapi, dalam pandangan saya meong tetaplah meong. Tak akan bisa menggonggong meski dipaksa dan diberi kesempatan.
Jakarta, 20/19/2019
