Karangan Bunga dan Komunikasi Politik

Bicara terorisme, pekan ini sedang mengapung kisah penangkapan tertuduh teroris dan pelabelan teroris pada kelompok sparatis di Indonesia yang langsung menimbulkan pro dan kontra. Masalah teroris ini berbanding terbalik dengan pengangkatan Mendikbudristek yang justru membikin publik Indonesia diam.Untuk masalah teroris, pagi hingga malam di beberapa hari ini, ada saja stasiun televisi nasional yang mengangkat kasus terorisme ini dengan menghadirkan berbagai nara sumber terkait secara live. Pun berbagai media, juga terus berjilid yang mengangkat berita terorisme ini.

Namun, di sela-sela kehangatan masalah teroris ini, ada lagi fenomena yang nampaknya sudah mulai menjadi tradisi, yaitu tentang karangan bunga yang kali ini dipersembahkan untuk Mabes Polri.

Sebelumnya, karangan bunga yang diberikan dengan maksud dan tujuan sama juga sudah beberapa kali terjadi dan sudah saya ulas di artikel-artikel yang telah lalu.

Saya pikir, tak akan ada lagi model pemberian karangan bunga karena maksud dan tujuannya juga sudah terbaca oleh masyarakat Indonesia, ada apa di baliknya. Ternyata tetap saja ada pihak yang masih bermain-main dengan karangan bunga yang tak murah di tengah masyarakat terpuruk dan menderita.

Muatannya klasik, anonim

Atas kiriman karangan bunga ke Polri, banyak pihak yang menilai bahwa karangan bunga yang diberikan agar meninggalkan kesan ada prestasi karena sukses menangkap tertuduh teroris dan dinilai sarat muatan politik.

Pemberian karangan bunga, terbaca sangat direncanakan untuk memberi pesan dukungan terhadap Polri dalam memberantas teroris, meski secara realistis, dukungan tersebut memang wajar dan tidak salah.

Namun, karena tradisi karangan bunga ini sudah terjadi sebelumnya, masyarakat pun menangkap pesan bahwa dukungannya tidak wajar, seperti settingan atau rekayasa.

Identifikasinya juga dapat ditilik seperti
pemesannya hanya segelintir orang atau kelompok yang sama, memesan karangan bunga dengan pesan hampir senada dibuat seolah-olah dari sumber yang berbeda.

Anehnya lagi, karangan bunga untuk Polri, pemberi karangan bunga tidak dicantumkan, anonim. Hal ini membuat pihak yang menerima dukungan (Polri) tidak mengetahui siapa atau lembaga mana yang mendukungnya. Sulit ditebak apakah karangan bunga itu berasal dari sumber yang sama atau berbeda.

Karenanya, atas fakta tersebut, karangan bunga jadi hanya semacam rekayasa dari pihak-pihak yang mencari keuntungan di air keruh. Lebih parah, karena pemberinya anonim, di dalamnya bisa memuat unsur
pembohongan publik dan menyesatkan.

Wahai pengirim karangan bunga, alangkah bijak, uangnya disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan, tetap bisa mendonasikan uang kepada para penjual bunga. Bukan mengeksploitasi karangan bunga yang selama ini punya kedudukan positi, terhormat untuk kebaikan dan kebajikan, justru membikin nilai karangan bunga jadi negatif demi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama menggiring opini publik dan menimbulkan sikap-sikap permusuhan dan disharmonisasi di masyarakat.

Sayang, karangan bunga ikut-ikutan dijadikan alat intrik, taktik, dan politik. Nampak jelas, trend karangan bunga tersirat maksud di dalamnya ada komunikasi politik yang tujuannya menggiring opini publik, tetapi terskenario dan bukan mustahil hanya sandiwara kebohongan saja.

Rakyat tak mau ada teroris

Selama ini, rakyat sudah sangat paham segala bentuk akal-akalan, intrik, dan politik yang menguntungkan pihak yang berkepentingan. Jadi, komunikasi politik via karangan bunga sudah bisa dibilang basi.

Tak perlu karangan bunga. Semua hal yang dilakukan oleh pemimpin, parlemen, Polri dan sebagainya di atas kepentingan rakyat, amanah, dan menjunjung tinggi keadilan, pasti akan didukung sepenuh hati dan jiwa raga rakyat.

Bila, kepentingan-kepentingan masih terus dipertunjukkan, hukum masih tajam ke bawah, semua tindakan, kebijakan tak amanah, maka rakyat tak bisa lagi dibohongi, termasuk oleh adegan yang sekadar karangan bunga.

Tidak ada rakyat yang mendukung teroris dan membahayakan negara. Juga tidak ada rakyat yang ikhlas, tindakan hukum di dalamnya karena ada kepentingan, hingga ada kebohongan dan kepalsuan yang rakyat juga paham tradisinya.