Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Di Balik Bangkitnya KPK, Harun Masiku Bagaimana?

6 Desember 2020   13:43 Diperbarui: 6 Desember 2020   14:06 208
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Belum habis pertanyaan publik, dan belum juga publik memperoleh jawaban dari drama KPK yang tahu-tahu bangun meringkus politikus Partai Gerindra, ternyata publik dibikin dan dipaksa berpikir ulang. Pasalnya, KPK tahu-tahu menjerat menteri lagi, dan kali ini politikus PDI Perjuangan.

Publik pun bingung, ternyata KPK menangkap politikus PDI Perjuangan. Apa ini disengaja sebagai pengalihan isu atau sekadar perimbangan agar tak terlalu mencolok skenario kepentingannya? Entahlah, yang pasti semua tidak ada yang mustahil bahwa ini memang sebuah kepentingan "politik".

Sebab, publik atau masyarakat pun juga ada yang berpikir bahwa kini KPK telah menjadi rumpun eksekutif, sehingga dalam tindakannya disesuaikan dengan selera eksekutif.

Peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan di acara webinar, Minggu (29/11/2020) bertajuk "Evaluasi dan Prospek Hukum Demokrasi: Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?", mengatakan:

"Masa depan KPK ini agak bermasalah, atau paling tidak mungkin bangsa ini mau dibawa menyesuaikan dengan selera eksekutif," ujar Malik Ruslan.

Bila perkiraan atau dugaan itu benar sebagai sebuah skenario, maka KPK yang akan berada dalam rumpun eksekutif, maka fokus KPK akan bergeser dari visi ke institusi.

Dari apa yang kini terjadi, dua kasus terbaru menteri yang juga politikus terjerat korupsi, memang mengesankan bahwa siapa yang kini ada di balik penguasaan dan pengendalian KPK oleh eksekutif karena arahya jelas, sepertinya karena terkait dengan pilkada atau pilpres mendatang.

"Siapa yang menguasai eksekutif, akan mengendalikan KPK, bukan tidak mungkin, siapa yang menguasai eksekutif akan mengendalikan KPK," kata Malik. Sehingga kata Malik, ketika terjadi saling amputasi antar institusi, maka perburuan kekuasaan akan terjadi, misalnya pilpres maupun pilkada.

Sayangnya, entah apa yang sedang terjadi pada KPK, tahu-tahu menangkap menteri dari pihak oposisi, tak lama kemudian menangkap menteri dari partai penguasa.

Namun, sebelum ini, bahkan Presiden pun memerintahkan penangkapan Djoko Tjandra dan langsung tertangkap. Lalu, siapa sebenarnya yang memerintahkan penangkapan dua menteri? 

Mengapa hingga kini tak ada perintah penangkapan Harun Masiku. Apa karena Harun Masiku ada kaitan dengan sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya? Apa dia hilang begitu saja? Atau memang disembunyikan karena akan dapat membongkar "semuanya?" Apakah Harun masih hidup atau sudah tiada? Masyarakat hanya bisa menebak. Namun, yakin eksekutif dan KPK tahu di balik ini semua.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun