Sungguh aneh, bila tak dizinkannya kompetisi karena demi menyelamatkan Pilkada, maka pemerintah benar-benar telah merampas hak rakyat dan bertindak tidak adil karena sepak bola termasuk kegiatan ekonomi hajat hidup orang banyak.
Terlebih, demi persiapan Timnas U-19 menuju Piala Dunia U-20, sangat dibutuhkan kompetisi yang muaranya untuk Timnas.
Pada akhirnya, apa mau dikata. Bila Polisi  yang kepanjangan tangan dari Pemerintah sudah tak bergeming dan menutup pintu izin kompetisi sebelum Pilkada digelar, maka inilah fakta bahwa, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih berpihak kepada "siapa-siapa". Jadi, yang bukan "siapa-siapa" nanti dulu. Meski rakyat pelaku sepak bola berteriak sekeras apa pun, maaf, kami harus kasih lewat Pilkada dulu. Karena apa? Rakyat pun tahu.Â
Bukankah Bapak Menteri kita, Mahfud MD, seperti sudah dikutip berbagai media massa nasional bilang" "92 persen calon pemimpin daerah dibiayai oleh cukong?"
Dengan demikian, betapa arifnya (bijaksana, cerdik, Â pandai, dan berilmu) pelaku sepak bola di Indonesia, hak hidupnya di rampas, tetap diam dan menerima.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI