Selain diungkap Mahfud, menyoal cukong Pilkada ini juga diungkap oleh salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, sebanyak 82 persen calon Kepala Daerah didanai oleh sponsor.
Jadi selama ini, ternyata praktik money politic baik dalam Pilkada apalagi Pilpres, benar-benar sangat subur di Indonesia. Namun, hingga detik ini, belum pernah ada kabar dan berita cukong yang tertangkap oleh KPK? Padahal, praktik money politic ini pasti ada aliran dana yang dapat dilacak dan dijadikan bukti delik korupsi.
Aneh bin ajaib. Gembar-gembor cukong ada di Indonesia atau luar Indonesia dan menjadi penjajah baru NKRI, namun hanya ramai dalam berita.
Lalu, kira-kira apakah akan terus dibiarkan dan ditonton saja Pilkada 2020 , tidak ada penindakan sampai penggagalan calon karena dapat dibuktikan sudah melakukan KKN dengan cukong?
Bila Mahmud sudah tahu dan menyebut ada 92 persen calon kepala daerah yang KKN dengan cukong, apa tindakan pemerintah, apa sikap KPK, dan bagaimana ketegasan KPU?
Apa gara-gara cukong yang sudah menggelontorkan dana, tapi tidak ada yang ditangkap, lalu Presiden juga bersikukuh Pilkada 2020 tetap dilaksanakan? Padahal baru proses pendaftaran saja sudah banyak yang melanggar protokol Covid-19.
Belum Pilkada saja sudah ada 46 calon yang positif corona, dan Mahfud pun sudah bilang, ada 92 persen calon yang disponsori cukong. Bagaimana ini?
