Berapa Sih Uang BPJSK?

[caption caption="Kepada siapa BPJS Kesehatan melaporkan penggunaan uangnya? "][/caption]

Satu deretan dengan pertanyaan tentang berapa gaji Direksi BPJSK, biasanya berujung ke berapa sih uangnya BPJSK? Lebih-lebih ketika ada sebaran foto kegiatan gathering pegawai BPJSK. Berapa gaji Direksi, seperti dalam tulisan terdahulu, saya tidak tahu pasti. Informasi yang saya dapatkan penghasilannya pada kisaran 120-130 juta per bulan untuk Direktur Utama. Kemudian secara proporsional untuk Direksi, Ketua Dewas dan Anggota Dewas sesuai Perpres 110/2013. 

Kalau seperti kegiatan di Bintan itu, darimana uangnya? 

Dari Dana Operasional. Darimana dana itu? Seperti tulisan sebelumnya, dasar hukumnya adalah UU BPJS nomor 24/2011. Pertama di pasal 1:

Kemudian diuraikan dalam pasal 12 bahwa Dana Operasional adalah Hak BPJS Kesehatan:

12

Salah satu bagian dari Dana Operasional itu adalah untuk Biaya Personel, yang kemudian dirinci dalam Perpres 110/2013.

Besaran Dana Operasional itu sendiri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang diwujudkan dalam PP 87/2013. 

Sebagaimana tulisan sebelumnya, untuk tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan No 211/2013 tanggal 31 Desember 2013 menetapkan bahwa dana operasional adalah sebesar 6,25 persen. Sedangkan untuk tahun 2015, berdasarkan Permenkeu nomor 245/PMK.02/2014 ditetapkan tanggal 24 Desember 2014 sebesar 6,47%.

Pada tanggal 8 Juni 2015, diterbitkan Permenkeu nomor 108/PMK.02/2015 yang mengubah besaran dana operasional BPJSK 2015 menjadi 0,005% berlaku surut sejak 1 Januari 2015. Perubahan ini karena pemerintah memutuskan melakukan penyertaan modal sebesar 5 T. Rinciannya adalah sebesar 3,5 T untuk biaya operasional dan 1,5 T untuk cadangan terjadinya miss-match. Disebut "penyertaan modal negara" berarti uang itu dipercayakan kepada BPJSK untuk diolah agar dapat menutupi biaya operasional sekaligus tetap berwujud besarannya. Namanya juga menyertakan modal, bukan memberi atau hibah. Tetapi pada tahun 2016 ini, ternyata Kementerian Keuangan kembali menerapkan sistem persentase terhadap premi. Berdasarkan Permenkeu nomor 246/PMK.02/2015 besaran Dana Operasional BPJSK tahun 2016 adalah sebesar 5,39%. 

Kembali ke topik, dana operasional itu memang sudah diatur demikian. Tinggal sekarang bagaimana pengawasannya? Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN dilakukan oleh multi lembaga. Artinya ada pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan JKN oleh lembaga-lembaga tersebut. 

Sedang terhadap BPJSK itu sendiri, ada sistem pengawasannya pula oleh beberapa lembaga. Artinya pula, lembaga-lembaga tersebut harus melaporkan hasil pengawasannya terutama yang bersifat pengawasan eksternal. 

Bagaimana dengan penggunaan dana operasional? Tugas BPJSK dalam JKN dirangkum pada Perpres 12/2013:

Artinya, diberikannya hak mendapatkan dana operasional dari persentase dana jaminan sosial hasil pengumpulan premi harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan rentang tugas pada Perpres 12/2013 tersebut. Pelaksanaan program dan penggunaan uang itu, sudah diatur bentuk dan cara pelaporannya pada Perpres 108/2013. 

Tanggal 7 Mei 2015, dilaporkan hasil Laporan Tahunan tersebut. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik menyatakan "Wajar Tanpa Syarat". Laporan keuangan itu sendiri sudah dipublikasi secara terbuka di laman BPJS Kesehatan. 

Selain laporan tahunan itu, ada laporan tengah tahunan kepada DJSN. Masuk 2015, terbit PP 84/2015 yang menyatakan perubahan kewajiban laporan keuangan BPJSK itu menjadi ada Laporan Keuangan Bulanan. Batas waktunya paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan ditujukan kepada Kemkes, Kemkeu, OJK dan DJSN. 

Dalam pemahaman saya, daripada kita saling curiga, lebih baik kita minta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk melaporkan hasil penilaian terhadap laporan keuangan BPJSK. Menjadi lebih profesional dan bermartabat. Mengapa? Untuk mengungkap mengapa seolah-olah BPJSK memang di-setting untuk "harus defisit"? 

Dengan jalan ini, kita bisa mengurangi satu hal yang termasuk diantara topik-topik yang paling sering menimbulkan kesalah pahaman. Tidak ada untungnya bila saling curiga itu dipertahankan apalagi diterus-teruskan. Apalagi harus ramai bila ada sebaran foto di media sosial, ketika ada kegiatan lapangan oleh pegawai BPJSK. Padahal boleh jadi itu adalah acara dengan dana pribadi mereka sendri.

Kepada lembaga yang berwenang untuk memenuhi akuntabilitasnya semata demi kesinambungan JKN. Jangan biarkan kondisi saling curiga selalu mewarnai jalannya JKN. 

#SalamKawalJKN

(Maaf, tidak banyak ulasan, di sela-sela workshop).

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H