Melindungi Lapis Bawah
Petani, perdesaan dan kemiskinan seakan tak dapat dipisah-pisahkan. Tiga hal tersebut kental dengan ketertinggalan dan kemelaratan. Karenanya, mengentaskan kemiskinan dan mamangkas ketimpangan akan senantiasa berkutat di sana. Apapun kebijakan yang menyasarnya, pastilah disebut pro poor.
Kita pantas optimis sebab pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Presiden Jokowi beserta jajaran terus membuat terobosan guna memangkas ketimpangan yang ada. Terbaru, presiden meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) mendampingi program perlindungan sosial yang sedari dulu. Â
Tidak ada yang salah dengan rupa-rupa program tersebut. Yang perlu dibenahi adalah akurasi sasaran dan keutuhannya, utamanya program perlindungan sosial. Jika saja basis data terpadu rumah tangga yang menjadi sasaran 'dipelihara', tentu soal akurasi penyalurannya dapat digaransi. Pekerjaan selanjutnya adalah memastikan keutuhan dan pemanfaatan 'permen' tersebut agar tepat guna.
Perhatian ekstra perlu tercurah pada pelaksanaan dana desa. Petunjuk berikut pengawasannya harus dibenahi agar gelontoran rupiah tersebut tak berujung sia-sia. Sebab, jika dikelola dengan tepat, dana desa adalah instrumen terbaik untuk menekan jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan sejauh ini. Alasannya, desa merupakan lumbung kemiskinan. Di negara ini, sekitar 17,10 juta jiwa atau 60 persen lebih penduduk miskin ada di perdesaan.
Hal penting lain adalah kesungguhan penegakan hukum. Masyarakat lelah dengan adegan 'maruk' yang diperagakan akhir-akhir ini. Perampasan hak rakyat hanya akan membuat jurang semakin dalam. Bukan hanya kerugian materil, masyarakat juga menanggung kerugian nonmateril. Lebih dari 88 juta generasi milenial --generasi kelahiran '80-an hingga 2000-an-- ikut menyaksikan adegan tersebut. Bayangkan jika apa yang mereka tonton hari ini menjadi tuntunan di kemudian hari. Indonesia akan terbenam dalam pusaran kemiskinan dan ketimpangan selama-lamanya.
 Terakhir, diperlukan sentuhan regulasi penguasa untuk memastikan pasar bersaing sehat. Investasi asing memang diperlukan, tapi juga harus ditelaah mendalam. Kita tidak menginginkan pemodal, terlebih asing, mencaplok lahan atau pasar warga yang hidupnya getir tanpa konvensasi jangka panjang. Jika ini terjadi maka rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah. Perlindungan yang adil serta jaminan persaingan berimbang sangat diperlukan agar jurang ketimpangan tidak semakin dalam.
