Politik sebagai Struktur: Mengurai Dinamika Kekuasaan dan Konflik di Masyarakat, Menuju Pemilu Berkualitas

Politik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Politik berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama. Politik juga melibatkan interaksi antara berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, yang memiliki tujuan, nilai, dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam interaksi politik, terdapat unsur-unsur seperti kekuasaan, wewenang, pengaruh, konflik, kerjasama, dan kompromi.

Untuk memahami fenomena politik secara lebih mendalam, kita dapat menggunakan perspektif sistem dan struktur. Sistem politik adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Komponen-komponen sistem politik antara lain adalah lembaga-lembaga politik, partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, media massa, dan masyarakat sipil. Sistem politik memiliki fungsi-fungsi seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, pengambilan keputusan politik, dan implementasi kebijakan politik.

Struktur politik adalah suatu bentuk atau pola hubungan antara komponen-komponen sistem politik. Struktur politik menunjukkan bagaimana alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif dipengaruhi oleh distribusi dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengendalikan, atau memerintah orang lain. Kekuasaan dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti hukum, tradisi, karisma, keahlian, sumber daya, atau kekerasan. Struktur politik meliputi struktur hubungan antarmanusia dan struktur hubungan antara manusia dan pemerintah.

Dengan menggunakan perspektif sistem dan struktur, kita dapat mengurai dinamika kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kekuasaan dan konflik adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam politik. Kekuasaan dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan, memenuhi kepentingan, atau menyelesaikan konflik. Namun, kekuasaan juga dapat menjadi sumber konflik, baik antara yang berkuasa dan yang tak berkuasa, maupun antara yang berkuasa dengan yang berkuasa. Konflik politik adalah suatu situasi di mana terdapat perbedaan atau pertentangan tujuan, nilai, atau kepentingan antara aktor-aktor politik yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan politik.

Konflik politik dapat bersifat laten atau manifest. Konflik laten adalah konflik yang belum terlihat atau terungkap secara eksplisit, tetapi dapat berpotensi menjadi konflik manifest. Konflik manifest adalah konflik yang sudah terlihat atau terungkap secara eksplisit, dan dapat berbentuk persaingan, perselisihan, protes, demonstrasi, pemogokan, pemberontakan, revolusi, atau perang. Konflik politik dapat bersifat horizontal atau vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara aktor-aktor politik yang berada pada posisi yang sejajar atau setara, seperti antara partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, atau kelompok-kelompok sosial. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara aktor-aktor politik yang berada pada posisi yang berbeda atau tidak setara, seperti antara pemerintah dan rakyat, antara pusat dan daerah, atau antara mayoritas dan minoritas.

Studi Kasus Menuju Pilpres 2024

Sumber Gambar: umsu.ac.id

Salah satu contoh konflik politik yang sedang dan akan terjadi di Indonesia adalah konflik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Pilpres 2024 adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pilpres 2024 akan menjadi kontestasi politik yang sengit, karena Presiden petahana Joko Widodo tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi. Pilpres 2024 juga akan menjadi pemilihan umum pertama yang menggunakan sistem dua putaran, jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara di putaran pertama.

Saat ini, terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode 19 hingga 24 Oktober 2023. Mereka adalah Anies Baswedan-Iskandar Muhaimin, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan ini memiliki latar belakang, visi, misi, dan basis dukungan yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam menghadapi kontestasi politik.

Anies Baswedan-Iskandar Muhaimin adalah pasangan calon yang diusung oleh partai-partai independen, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan ini memiliki kekuatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan agama. Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal sebagai akademisi dan birokrat profesional. Iskandar Muhaimin adalah Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua MPR yang dikenal sebagai politisi dan ulama moderat. Pasangan ini memiliki visi untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah pasangan calon yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasangan ini memiliki kekuatan di bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berprestasi dalam pembangunan daerah. Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dikenal sebagai ahli hukum dan tokoh nasionalis. Pasangan ini memiliki visi untuk melanjutkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan calon yang diusung oleh partai-partai oposisi, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Pasangan ini memiliki kekuatan di bidang militer, bisnis, dan popularitas. Prabowo Subianto adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan Ketua Umum Gerindra yang dikenal sebagai tokoh militer dan politik yang berpengalaman dan berwibawa. Gibran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai pengusaha muda dan figur baru yang menarik perhatian publik. Pasangan ini memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Dari ketiga pasangan calon tersebut, kita dapat melihat adanya dinamika kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kekuasaan dapat dilihat dari sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, seperti hukum, tradisi, karisma, keahlian, sumber daya, atau kekerasan. Misalnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki kekuasaan hukum yang didukung oleh konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki kekuasaan tradisi yang didukung oleh garis keturunan dan hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Pasangan Anies Baswedan-Iskandar Muhaimin memiliki kekuasaan karisma yang didukung oleh popularitas dan pengaruh mereka di kalangan masyarakat.

Konflik dapat dilihat dari jenis, intensitas, dan dampak konflik yang terjadi antara atau di dalam pasangan calon, maupun antara pasangan calon dengan pihak-pihak lain. Misalnya, konflik horizontal yang terjadi antara pasangan calon adalah konflik yang bersifat kompetitif, yaitu konflik yang muncul karena adanya persaingan untuk memperebutkan suara pemilih. Konflik vertikal yang terjadi antara pasangan calon dengan pemerintah adalah konflik yang bersifat antagonis, yaitu konflik yang muncul karena adanya ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah. Konflik yang terjadi di dalam pasangan calon adalah konflik yang bersifat kooperatif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan atau pertukaran pendapat atau gagasan untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa politik sebagai struktur adalah suatu cara untuk mengurai dinamika kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan memahami struktur politik, kita dapat mengetahui bagaimana kekuasaan dan konflik mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berdampak pada kepentingan bersama. Dengan mengetahui kekuasaan dan konflik, kita dapat menilai kinerja dan kredibilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Dengan menilai pasangan calon, kita dapat menentukan pilihan politik kita yang sesuai dengan nilai, aspirasi, dan harapan kita sebagai warga negara Indonesia.