"Kenaikan PPN di saat daya beli masyarakat belum pulih hanya akan memperlambat pemulihan ekonomi," ujar Dr. Budi Santoso, ekonom dari Universitas Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan insentif lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberatkan rakyat.
Harapan untuk Solusi
Di tengah polemik ini, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih adil. Beberapa pihak mengusulkan penerapan tarif PPN bertingkat, di mana barang-barang kebutuhan pokok dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan barang mewah. Hal ini diyakini dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus tetap mendukung peningkatan pendapatan negara.
Sementara itu, pengawasan terhadap penggunaan dana dari PPN juga menjadi perhatian. "Kalau memang untuk pembangunan, masyarakat ingin transparansi. Jangan sampai uang pajak ini tidak digunakan sebagaimana mestinya," tegas seorang aktivis dari lembaga swadaya masyarakat.
Kenaikan PPN 12% ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan menjaga kesejahteraan masyarakat. Apakah kebijakan ini akan membawa hasil positif dalam jangka panjang, atau justru memperparah kesenjangan sosial? Hanya waktu yang akan menjawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
