Dibandingkan kolom komentar artikel Kompasiana, kolom komentar facebook Kompasiana, dimana artikel politik dibagikan jauh lebih ramai dan seru. Ada banyak tipe orang di sana, tapi yang jelas, ternyata tidak semua pembaca kompasiana smart people. Kebanyakan malah hanya membaca judulnya saja. Penyakit orang Indonesia memang.
Sebelumnya saya menulis artikel berjudul, "Risma Blunder di Area Kekuasaan Anies, Strategi Jokowi Sudah Usang." Saat artikel itu dibagikan ke facebook, ternyata responnya cukup banyak. Pada tulisan itu saya membahas kesalahan Risma yang melakukan blusukan. Dalam hemat saya, ada banyak pekerjaan rumah di internal kemensos yang harus diperbaiki karena efeknya berskala nasional. Maka saya bilang, Risma melakukan blunder dengan blusukan.Untuk lebih jelasnya silahkan baca sendiri artikelnya.
Maka pada tulisan ini saya akan menanggapi beberapa komentar di facebook tentang tulisan saya itu.
@Laman doang,"Blunder? Biarlah kalau memang bu Risma blusukan tujuannya untuk memastikan kondisi rakyatnya, lanjutkan bu.."
@Ratih Widjaya,"Menteri itu cakupan nya Nasional....jd wajar aja klo dia blusukan di manapun wilayah yg bisa dia jangkau ! Kok ga sebanding dgn gub. Yg ga jelas kiprah di wilayah tanggung jwb nya !!!"
Tanggapan saya: Kondisi rakyat yang bagaimana? Kalau mengandalkan fisik yang diterjunkan ke lapangan, seberapa kuat fisik bu Risma untuk berkeliling Jakarta? Tidak usahlah dulu bicara Indonesia. Padahal saya sudah jelaskan lewat artikel yang saya tulis itu bahwa, justru karena menteri itu tanggung jawabnya berskala nasional, yang harus diciptakan itu sistem, yang harus dibenahi juga sistem.
Tentu tidak salah turun kelapangan. Tapi kalaupun turun kelapangan, hendaknya agendanya adalah mengecek penyaluran bantuan dari kementerian sosial.Berikut pemikiran saya, "Soal Risma aku akuin dia salah. Juliari Batubara, Mensos sebelumnya korupsi, pasti ada banyak yang harus dibenahi di sana, meliputi:
1.Data para penerima bansos (berbagai jenis bansos)
2.Komposisi bantuan bansos seperti:
-Apakah nominal uang yg disalurkan sudah tepat?
-Apakah komposisi bantuan dalam bentuk barang sudah sesuai kebutuhan kecukupan masyarakat terdampak covid?Seperti beras, mie, minyak goreng dll.Apakah jenis kebutuhan pokok ini sudah layak, cukup, dan memang baik untuk kesehatan masyarakat?
-Karena Mensos sebelumnya terbukti korup, Â pasti ada banyak mark up harga, Â cek distributor pengadaan, Â siapa vendor penyedia bantuan bansos.Semua harus diaudit ulang.
3. Kalau ibu Risma blusukan,  itu mungkin memberi sorotan pada beberapa isu, misalnya gelandangan di Jakarta jadi dapat perhatian, tapi bagaimana dengan yang di Bandung. Lagipula sudah ada dinas sosial masing-masing daerah. Bu Risma seharusnya memperbaiki sistem agar dampaknya berskala nasional.Â
Contoh kecil: Saat ini Bank BRI jadi penyalur satu-satunya BLT UMKM, akibatnya antrian di BRI membludak. Dan masyarakat harus antri sebulan untuk verifikasi rekening agar uang bisa dicairkan. Setelah verifikasi harus nunggu dua minggu. Tentu ini tidak sesuai dengan arahan pak Jokowi yang ingin penyerapan anggaran berjalan cepat di tiap kementerian.
4. Sebaiknya bu Risma berhenti blusukan, Â yang urgent sekarang adalah membuat skema bantuan yg cepat dan tepat. Artinya yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem.
5. Lagipula dimasa covid seperti sekarang, Â kemunculan bu Risma berpotensi membuat kerumunan.
Sekian saran dari saya.
Setidaknya itulah beberapa poin bantahan saya terhadap komentar tulisan saya sebelumnya. Masalah bertambah karena para pendukung Risma langsung mempolitisir hal tersebut. Anies Baswedan sebagai penguasa di Jakarta tersudut dan dianggap tidak bisa kerja. Terlepas dari benar salahnya, percayalah di seluruh daerah di negeri ini pasti ada yang namanya gelandangan, pengamen, hingga peminta-minta.
Kalau nanti bu Risma ke Bandung blusukan, pasti juga akan menemukan gelandangan. Apakah berdasarkan hal itu kita langsung mengecap Ridwan Kamil tidak bisa bekerja? Respon seperti ini sungguh membesarkan bayang-bayang risma sehingga menjadi selimut gelap untuk Anies Baswedan. Premisnya terlalu prematur, padahal ada banyak argumen yang dapat disusun untuk mengkritik Anies Baswedan. Apakah semua ini demi pilgub DKI Jakarta? Kita tunggu saja kisah selanjutnya...
Terima kasih
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H