Perlukah Negara Melakukan Penyadapan Demi Mencegah Teror?

Miris, mengguncang mental, itulah yang kita alami saat mendengar teror yang terjadi di kawasan Sarinah, MH.Thamrin Jakarta.Untuk kesekian kalinya kita kebobolan dalam menangani masalah teror.Tak main main bukan hanya merusak berbagai fasilitas umum, nyawa orang tak berdosa pun turut melayang.

Sudahlah bukan saat nya saling menyalahkan dan saling menyudutkan, kita sebagai masyarakat harus tetap tenang dan kalau bisa membantu aparat dengan memberikan informasi jika ada hal hal yang mencurigakan disekitar kita.

Bisa dimulai melalui RT ataupun RW, intinya setiap warga masyarakat harus saling bergandengan tangan, saling mendoakan, dan saling memotivasi agar peristiwa ini tidak menciptakan kecemasan di masyarakat.

Dari pihak pemerintah semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran agar lebih waspada dan kompak dalam mencegah dan memberantas terjadinya teror.Bukankah Undang Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan Rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Saya mencoba menggaris bawahi bahwa Kepolisian dan Tentara adalah kekuatan utama dalam menciptakan keamanan negeri ini sedangkan kita (masyarakat) adalah kekuatan pendukung.

Timbul pertanyaan, dengan cara apakah kita bisa mendukung Tentara dan Polisi negara kita ini dalam memberantas terorisme?

Cukupkah hanya dengan berdoa, melakukan dukungan melalui media sosial, dan menjadi informan belaka?Bicara dukung mendukung ini saya jadi teringat tentang kasus National Security Agency (NSA) yang melakukan penyadapan jutaan data warga Amerika, Eropa dan dunia, tak pelak tindakan NSA ini pun menimbulkan protes dari berbagai penjuru dunia.

Namun jika melihat kasus teror yang terjadi di Amerika hingga dunia saat ini, penyadapan tampaknya bisa menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir tindakan teror.

Dalam konteks Indonesia, saya rasa sudah saat nya pemerintah, dalam batasan tertentu, menambahkan fungsi dan teknologi terhadap Badan Intelejen Nasional (BIN) untuk menyadap setiap saluran komunikasi masyarakat.Saya pribadi sebagai rakyat biasa merasa tak dirugikan kalaupun saluran komunikasi saya disadap oleh negara.Toh tujuanya baik, yaitu ingin mencegah terorisme di tanah air.

Mengingat pernyataan Undang Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat adalah kekuatan pendukung setiap pihak berwajib dalam menciptakan keamanan di Republik ini.

Tentu hal ini akan menciptakan pro kontra, namun ada baiknya cara penyadapan ini dilakukan.Salah satu keuntungan yang bisa didapat adalah pencegahan.Dengan disadapnya komunikasi masyarakat, maka para ekstrimis yang berencana melakukan gerak gerik nya dapat di cegah dan di ketahui, baik rencananya maupun target target mereka selanjutnya.

Kasus teror ini menurut saya pribadi sudah masuk keranah krisis yang lebih dari sekedar tindakan pidana, teror ini sudah mengancam kedaulatan Negara.Bukan hanya mengancam melainkan sudah masuk kedalam teritori dan mencoreng kedaulatan Negara kita sebagai negara hukum!.

Tak hanya di Indonesia kasus teror dari para ekstrimis ini pun melanda Eropa dan Amerika, contohnya saja teror yang terjadi di Paris beberapa waktu yang lalu.Para pemimpin di Amerika dan di Eropa pun mencoba mencari formula untuk menangani kasus teror tersebut.

Salah satunya adalah langkah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang meminta WhatsApp untuk membeberkan percakapan para penggunanya.Tentu hal tersebut menuai kontra dimana hal itu dianggap sebagai salah satu tindakan yang mengekang kebebasan sipil.Namun demi keamanan Cameron meminta WhatsApp dan Snapchat untuk membuka jalan bagi pihak intelejen untuk melihat percakapan antara penggunanya.

Penyadapan memang bukan satu satunya cara yang dapat di manfaatkan pemerintah dalam konteks ‘teknologi untuk pencegahan teror.’Pemerintah masih bisa memanfaatkan kamera pengintai ataupun CCTV yang di pasang diberbagai penjuru perkotaan.

Namun karena para pelaku kejahatan teror pasti melakukan komunikasi yang terorganisir, dan kemungkinan besar menggunakan teknologi sebagai perangkat komunikasinya, maka penyadapan tampaknya harus dilakukan oleh Negara (dalam batasan tertentu) terhadap masyarakat.

Tentu tak semudah itu, akan timbul pro dan kontra baik dari pihak pemerintah ke masyarakat, pihak perusahaan seperti facebook, twitter, WhatsApp, Blackberry Masengger dan berbagai perusahaan komunikasi lainya terhadap pemerintah karena keberatan untuk membuka data para konsumenya.

Penolakan itu juga lah yang pernah di alami oleh pemerintah Amerika Serikat saat Barack Obama meminta perusahaan seperti Apple dan Google untuk memberikan data para penggunanya untuk kepentingan intelejen.Selain pro kontra perlu juga di susun dasar hukum nya dan sampai sejauh mana penyadapan itu dilakukan.

Saya pribadi jika penyadapan itu ditujukan untuk keamanan Negara, maka saya tidak keberatan.Tentu saran ini mengingat bahwa akan semakin cerdas, terlatih, terorganisirnya para ekstrimis dalam melakukan seranganya dikemudian hari.

Tentu ini hanyalah sebuah usulan, mengingat dalam Undang Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar negara kita dinyatakan bahwa masyarakat adalah pihak pendukung TNI dan Polisi dalam menciptakan keamanan di dalam Negeri, Negeri Indonesia kita tercinta.

Boleh setuju boleh tidak

penikmat yang bukan pakar