Pendidikan Berbasis Pengarusutamaan Gender

Tak hanya itu, Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pun diharapkan mampu mengurangi adanya kesenjangan gender atau perlakuan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dengan melakukan analisis berbagai faktor penyebab kesenjangan gender. Melalui Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pula diharapkan dapat dicegah praktik kekerasan dalam gender (violence), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan simbolik, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi.

Melalui Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) diharapkan pula terbentuk adanya pendidikan adil gender. Pendidikan adil gender adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan potensi, skill, talenta dan intelektualnya. 

Pada gilirannya nanti, pendidikan adil gender yang merupakan buah dari pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) akan menciptakan kemampuan responsif gender yaitu berkemampuan untuk memperlakukan sensitivitas gender dalam menyusun langkah-langkah yang bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Agar membuahkan hasil yang optimal maka pendidikan berbasis pengarusutamaan gender harus diiplementasikan pada kebijakan, program dan kegiatan yang berkesinambungan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pendidikan berbasis pengarusutamaan gender tidak harus memiliki kurikulum baru dan khusus, namun bisa integral dan menjiwai kurikulum yang ada. 

Penyadaran guru tentang inklusif gender perlu dilakukan. Tak hanya guru BK, namun semua guru bidang studi perlu diberi wawasan tentang kesetaraan gender. Pendidikan kesetaraan gender bisa berintegral pada semua mata pelajaran lain, sehingga tak perlu ada penambahan mata pelajaran khusus berkait kesetaraan gender.

Yang utama adalah perlunya disusun buku pelajaran yang inklusif gender sebagai sarana penting keberhasilan dan pencapaian pendidikan berbasis pengarusutamaan gender. 

Setidaknya ada tiga pelaku utama dalam penyusunan buku-buku pelajaran yang inklusif gender. Tiga pelaku utama itu adalah penulis, editor dan ilustrator. Ketiga pelaku utama tersebut harus memiliki perspektif gender. Mereka harus mempunyai pemahaman tentang konsep kesetaraan gender dan keadilan gender.

Dengan dimilikinya perspektif gender maka prinsip-prisip pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dapat dimunculkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah kategori inklusivitas gender, data informasi terpilah gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, prinsip akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Di samping tiga pelaku utama tersebut diperlukan pihak lain. Pihak lain itu adalah penerbit dan pemerintah. Penerbit menjadi komponen terpenting karena berkait dengan penyediaan dan distribusi buku kepada anak didik dan masyarakat. Diperlukan komitmen penerbit untuk menerbitkan buku-buku inklusif gender sehingga berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. 

Pihak lain adalah pemerintah sebagai regulator yang berperan menentukan untuk mewujudkan buku-buku inklusif gender yang akan menjadi ujung tombak pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). 

Pihak pemerintah dalam hal ini yang paling berposisi strategis adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Kementrian Agama.