Ijazah sering kali diperlukan oleh karyawan untuk berbagai tujuan, seperti melamar pekerjaan baru, melanjutkan studi, atau bahkan untuk keperluan administratif lainnya. Menahan ijazah bisa membatasi kebebasan karyawan untuk menggunakan dokumen tersebut sesuai kebutuhan mereka.
Tantangan Karier
Bagi sebagian orang, ijazah adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan peluang karier yang lebih baik. Jika ijazah ditahan, karyawan bisa merasa terhambat dalam mengembangkan karier mereka. Ini terutama berlaku bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan atau mencari peluang kerja yang lebih baik.
Aspek Legalitas Kebijakan Menahan Ijazah
Selain dari sisi dampak emosional dan profesional bagi karyawan, kebijakan menahan ijazah juga dapat berhubungan dengan aspek hukum. Di banyak negara, dokumen akademis adalah hak milik pribadi, dan menahan ijazah dapat melanggar undang-undang perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Hak Milik Karyawan
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ijazah adalah dokumen yang menjadi bukti sah tentang pendidikan yang telah ditempuh oleh karyawan. Secara hukum, ijazah adalah milik karyawan, dan perusahaan tidak berhak untuk menahannya secara permanen atau tanpa alasan yang sah. Kebijakan semacam ini bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum jika tidak dijalankan dengan hati-hati.
Potensi Gugatan Hukum
Jika kebijakan ini tidak jelas dan tidak transparan, ada kemungkinan perusahaan bisa digugat oleh karyawan. Beberapa negara memiliki regulasi ketat yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak atas dokumen pribadi mereka. Jika perusahaan menahan ijazah tanpa dasar yang jelas, karyawan dapat mengajukan gugatan hukum.
Solusi Alternatif: Apa yang Bisa Dilakukan Perusahaan?
Jika perusahaan merasa perlu untuk menerapkan kebijakan menahan ijazah, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan agar kebijakan ini lebih adil dan transparan. Berikut adalah beberapa saran yang bisa diimplementasikan:
Perjanjian Tertulis yang Jelas
Perusahaan harus membuat perjanjian tertulis yang jelas dan transparan tentang alasan kebijakan menahan ijazah. Perjanjian ini harus mencakup durasi penahanan ijazah dan alasan mengapa kebijakan ini diterapkan. Jika perusahaan memberikan pelatihan atau kesempatan tertentu, mereka harus menyebutkan bahwa ijazah akan dikembalikan setelah masa tertentu.
Memberikan Insentif
Sebagai bentuk penghargaan, perusahaan bisa menawarkan insentif atau tunjangan tambahan sebagai ganti atas penahanan ijazah. Hal ini bisa membantu menciptakan kesan bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata untuk keuntungan perusahaan saja.
Jaminan Alternatif
Alih-alih menahan ijazah, perusahaan bisa meminta jaminan berupa surat pernyataan atau kontrak kerja yang menyatakan bahwa karyawan tidak akan meninggalkan perusahaan dalam waktu tertentu setelah pelatihan atau periode awal kerja. Ini bisa menjadi bentuk jaminan yang lebih adil dan transparan tanpa harus menahan dokumen pribadi karyawan.
Evaluasi Kebijakan secara Berkala
Perusahaan harus selalu mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan tidak merugikan karyawan. Ini termasuk melakukan survei atau mendapatkan umpan balik dari karyawan untuk mengetahui apakah kebijakan ini diterima atau dianggap tidak adil.
Kebijakan menahan ijazah yang diterapkan oleh perusahaan memang bisa memunculkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga komitmen karyawan dan mencegah mereka meninggalkan perusahaan setelah menerima pelatihan atau investasi yang cukup besar. Namun, di sisi lain, kebijakan ini bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi karyawan, serta berpotensi menurunkan rasa kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.
