Money Politic Ancam Demokrasi

Tiyarman Gulo - Ketika musim politik tiba, fenomena money politic atau politik uang sering kali menjadi sorotan utama. Praktik ini bukan hanya sekadar masalah moral, tetapi juga merupakan tantangan serius bagi integritas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dan kritis terhadap kecurangan yang sering terjadi, seperti 'political buying' atau jual suara.

"Money politic mengancam demokrasi di Indonesia, mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih calon pemimpin."

Latar Belakang Money Politic di Indonesia

Praktik money politic di Indonesia memiliki akar yang dalam dan kompleks. Sejak reformasi, sistem politik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Namun, budaya politik yang berorientasi pada uang masih sulit dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pendidikan politik, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Banyak calon yang mengandalkan uang untuk mendapatkan suara, karena mereka percaya bahwa cara ini lebih cepat dan efektif.

Sejarah Singkat

Sejak pemilu pertama pascareformasi pada tahun 1999, berbagai bentuk kecurangan dalam pemilihan umum telah terjadi. Namun, uang dalam politik sudah ada jauh sebelum itu. Dalam sistem feodal, penguasa sering memberikan imbalan kepada rakyat untuk mendapatkan dukungan. Saat ini, meskipun banyak regulasi yang diterapkan untuk meminimalisir praktik ini, money politic tetap marak terjadi, terutama di daerah-daerah.

Realita Money Politic

Mohammad Rizky Godjali, seorang pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menegaskan bahwa praktik money politic bukanlah isu baru. Menjelang pemilihan umum (Pilkada) dan pemilu, pengamatannya menunjukkan bahwa jual suara masih marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Survei menunjukkan bahwa fenomena ini cukup umum, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

"Di Indonesia, money politic seolah sudah menjadi bagian dari kultur politik kita. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena tidak hanya berkaitan dengan strategi politik, tetapi juga dengan etika dan moralitas," ungkap Rizky.

Dampak Money Politic Terhadap Demokrasi

Money Politic Ancam Demokrasi | dok. pribadi

Praktik politik uang ini tidak hanya berdampak negatif pada pemilu, tetapi juga pada tatanan demokrasi secara keseluruhan. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas pemimpin yang terpilih. Ketika seorang calon kepala daerah terpilih tidak melalui proses yang jujur, keputusan dan kebijakan yang diambilnya pun bisa merugikan rakyat.

Kualitas Pemimpin yang Buruk

Kemenangan yang diraih melalui praktik money politic sering kali membuat pemimpin lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ketimbang kepentingan masyarakat. Hal ini bisa mengarah pada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Rasa Tidak Percaya Masyarakat

Selain itu, money politic juga menciptakan rasa skeptis di kalangan masyarakat. Mereka menjadi apatis terhadap proses politik, karena merasa suara mereka dapat dibeli. Ini berpotensi menurunkan partisipasi politik di masa mendatang, yang akan semakin melemahkan demokrasi.

Peran Semua Pihak dalam Menghadapi Money Politic

Rizky juga mengimbau agar semua pihak, baik partai politik, tim pemenangan, hingga masyarakat, untuk waspada terhadap kecurangan-kecurangan yang dapat menciderai demokrasi. Ia menambahkan bahwa meskipun mungkin sulit untuk sepenuhnya menghindari praktik ini, upaya pencegahan harus terus dilakukan.

"Kalau semua calon menganggap praktik ini sebagai hal yang wajar, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran buruk ini. Sudah saatnya kita berpikir kritis dan tidak terjebak pada godaan yang merugikan ini," katanya.

Membangun Kesadaran Politik

Masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan politik yang baik agar dapat memahami dampak dari money politic. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih sangat penting untuk dilakukan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menolak tawaran-tawaran yang merugikan demokrasi.

Peran Media

Media juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang praktik politik yang baik. Liputan yang mendalam dan kritis terhadap setiap calon serta program mereka dapat membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang tepat.

Menghindari Kampanye Kotor

Dalam kesempatan yang sama, Syaeful Bahri, Ketua Jaringan Demokrasi Banten (JDB), juga menekankan pentingnya menjaga integritas selama masa kampanye. Ia mengingatkan para calon kepala daerah di Kota Serang untuk menghindari kampanye kotor atau black campaign, yang bisa berakibat fatal pada perolehan suara.

"Pemilih di Kota Serang kini semakin kritis dan rasional. Oleh karena itu, para paslon harus berhati-hati dalam menyampaikan visi dan misi mereka. Kerja keras diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tanpa menggunakan praktik-praktik curang," ungkapnya.

Solusi untuk Mengatasi Money Politic

1. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik money politic harus dilakukan. Regulasi yang ada perlu diterapkan dengan disiplin untuk menindak calon yang terbukti melakukan kecurangan.

2. Meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat merupakan langkah krusial. Program pendidikan politik harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.

3. Masyarakat harus didorong untuk aktif dalam pemantauan proses pemilu. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi peluang praktik money politic.

4. Lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Mereka harus memiliki sumber daya dan wewenang yang cukup untuk mendeteksi dan menindak praktik money politic.

Kesimpulan

Musim politik di Indonesia, terutama menjelang Pilkada dan pemilu, membawa tantangan tersendiri. Praktik money politic masih menjadi momok yang mengancam kualitas demokrasi. Dengan kesadaran kolektif dari masyarakat, partai politik, dan calon pemimpin, kita bisa menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan berintegritas. Sudah saatnya untuk beranjak dari praktik-praktik lama dan membangun masa depan politik yang lebih baik untuk semua.

Masyarakat, sebagai pemilih, memiliki kekuatan untuk menentukan arah demokrasi di Indonesia. Dengan memilih calon yang benar-benar peduli terhadap rakyat dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, kita dapat bersama-sama mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan kualitas demokrasi, agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga kenyataan yang bisa kita nikmati bersama.***