Mohon tunggu...
TITIK NUR SEPTI
TITIK NUR SEPTI Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, Unila

Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, Uiversitas Lampung

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Tantangan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Program Bantuan Sosial Digital Studi Kasus Kota Bandar Lampung

16 Oktober 2024   17:12 Diperbarui: 16 Oktober 2024   17:12 18
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: bandarlampungkota.bps.go.id 

Selain itu, DTKS membantu mengelola data penerima bantuan, yang harus diperbarui secara berkala agar sesuai dengan keadaan masyarakat yang seiring nya waktu akan ada perubahan kondisi ekonomi di tiap kepala rumah tangganya. Untuk memastikan bahwa bantuan sosial sesuai dengan tujuan, pengelolaan ini sangat penting. Untuk memberikan bantuan, masyarakat, terutama di daerah Bandar Lampung, wajib aktif memberikan informasi tentang kondisi ekonomi dan sosial mereka.

keterlibatan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandar Lampung.dengan keterlibatan masyarakat, proses ini bisa lebih transparan dan menghindari kesalahan pencatatan, seperti penerima ganda atau penerima yang tidak memenuhi kriteria. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan data yang tidak tepat atau ketidaksesuaian penerima manfaat sangat membantu.

Mereka dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah mengenai penerima yang dianggap tidak layak atau sebaliknya, memastikan bahwa mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan terdaftar dalam DTKS. 

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi bantuan sosial berbasis DTKS juga berperan penting untuk memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Hal ini dapat mengurangi potensi korupsi, penyalahgunaan, atau distribusi yang tidak merata.

Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya DTKS membantu meningkatkan pemahaman warga tentang manfaat program ini,dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengelolaan data, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pihak yang memberikan informasi yang benar.

Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa DTKS lebih akurat, transparan, dan efektif dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Di Kota Bandar Lampung, partisipasi ini bisa menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial secara menyeluruh.  

Tantangan dalam Pengelolaan DTKS Di Kota Bandar Lampung.

Tantangan ini  meliputi masalah akurasi data, di mana masih terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran juga masih banyak ditemukannya masyarakat yang seharusnya tidak layak sebagai penerima malah menerima bantuan tersebut, termasuk hambatan pengusulan baru atau penggantian penambahan bantuan yang harusnya dilakukan perbaruan selalu agar bantuan yang di salurkan sesuai target yang kondisi ekonomi warganya benar benar membutuhkan, sehingga hambatan ini juga yang menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai target realisasi DTKS.

Hal ini membuat kesadaran dari penerima bantuan sosial yang sudah mampu secara ekonomi untuk secara sukarela keluar dari data DTKS juga menjadi tantangan Pemerintah berupaya memperbaiki dan memvalidasi data secara berkala agar bantuan lebih tepat sasaran Yang menjadi tantangan juga seperti banyak juga masyarakat yang belum mengetahui apakah miliknya terdaftar sebagai anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS untuk verifikasi bahwa seseorang terdaftar di DTKS, perlu mendatangi Dinas Sosial yang bandar lampung dapat menghubungi langsung Dinsos , memberikan KTP dan KK, atau mengajukan akses email.

Terdapat tantangan yang perlu di perhatikan seperti memastikan bahwa data yang ada di dalam dtks akurat valid adanya ,sering kali data yang sudah terdaftar dalam dtks salah pengisian namun tidak mealoprkan kepada pihak yang berwenang ,yang dapat menyebabkan masalah,dan sudah pastinya masyarakat yang melakukan kesalahan ,menyalahkan petugas dtks karena ulah mereka sendiri ,ada juga beberapa individu yang sudah tidak layak masih terdaftar, sementara mereka yang seharusnya masuk justru tidak tercatat.

Perbaruan data secara periodik sangat diperlukan Sering terjadi menemukan bahwa banyak keluarga penerima yang tampak lebih sejahtera dibandingkan masyarakat sekitar yang tidak termasuk dalam kategori penerima kesejahteraan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun