Optimalisasi Peran Pranata Humas dalam Pelayanan Informasi dan Kehumasan

Seiring perkembangan teknologi informasi di era 4.0, peran Pranata Humas dinilai semakin penting dan strategis. Terlebih dengan melihat perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma yang mengarah pada "Good Governance." Dimana dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik sangat penting untuk mengembangkan dimensi keterbukaan informasi, yang mudah diakses, akuntabel dan transparan.

Untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa tentunya diperlukan berbagai masukan yang bersifat kritikan, saran dan pendapat baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.  Mendukung hal tersebut tentunya informasi menjadi kekuatan dominan yang mampu menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan.  

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/badan publik. Sehingga perlu adanya jalinan komunikasi yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat untuk menghindari adanya prasangka negatif.

Jabatan Fungsional Pranata Humas

Selain memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintah, humas pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 109/M.PAN/11/2005 pasal 4 yang menjabarkan tugas pokok pranata humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Artinya, semua tugas pelayanan informasi dan kehumasan termasuk dalam cakupan penilaian jabatan fungsional pranata humas.

Seperti halnya Jabatan Fungsional lain, Pranata Humas juga memiliki jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam dua kelompok besar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Pertama, Pranata Humas Tingkat Terampil yakni pranata humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan. Jenjang Pranata Humas tingkat Terampil meliputi Pranata Humas Terampil, Mahir dan Penyelia.

Kedua, Pranata Humas Tingkat Keahlian yakni pranata humas yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat Ahli meliputi Pranata Humas Pertama, Muda, dan Madya.

Tupoksi Pranata Humas 

Pranata Humas sebagai garda depan dalam sebuah institusi tentu saja tugas dan tanggungjawab yang diembannya tidak hanya melingkupi publikasi semata namun ketugasan yang sesungguhnya jauh lebih besar dari itu. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut tentunya diperlukan dukungan pimpinan selaku pembina sekaligus pengarah agar tidak terjadi benturan dengan pihak-pihak yang  berkepentingan.

Pranata Humas sebagai pihak yang menyampaikan informasi kepada masyarakat harus bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah. Pranata humas harus dapat menyampaikan berbagai program pemerintah, program pembangunan, pelayanan publik kepada masyarakat karena tidak semua informasi sampai kepada masyarakat. Yang sering terlihat, masyarakat tidak atau kurang mengetahui apa saja program pemerintah yang sudah berjalan, akibatnya ada anggapan bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk kesejahteraan masyarakat. Di sinilah peran pranata humas menjadi sangat dominan.

Sekali lagi, pranata humas harus memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait kegiatan pemerintah baik yang akan dan sedang dilaksanakan. Selain itu, perlu komunikasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik serta menjalin hubungan baik dengan stakeholders.

Selanjutnya pranata humas harus mampu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan kerja nyata, membangun citra positif, menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap dan perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Di sinilah sinergitas perlu dibangun dalam rangka mendistribusikan informasi melalui potensi media.

Pranata humas juga sebagai agen pembentuk opini publik harus bisa berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara baik kepada pihak-pihak terkait sehingga tidak misskomunikasi dan missinformasi. Termasuk di dalamnya menangkal berita hoax dan terlibat dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi baik di intern maupun ekstern lembaga pemerintahan.

Terkait dengan ketugasannya yang begitu kompleks serta selalu bersinggungan dengan beragam aktivitas, semua itu akan menjadi ringan manakala pranata humas mampu mencintai pekerjaannya dan tidak menganggapnya sebagai beban. Tentu untuk menjalaninya butuh dukungan dari berbagai pihak terlebih para pemangku kebijakan. Sudah saatnya berjalan beriringan untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan berwibawa.

JFT Pranata Humas dan Angka Kreditnya

Berbeda dengan jabatan fungsional umum yang kenaikan pangkatnya sudah pasti empat tahun sekali. Untuk jabatan fungNomor 6 Tahun 2014 tensional tertentu kenaikan pangkat dan jabatannya, minimal setahun dan maksimal empat tahun. Dasar aturan penilaian jabatan fungsional pranata humas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Permenpan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit serta Peraturan Bersama antara Kominfo dengan BKN Tahun 2014.

Seorang pranata humas harus memahami terkait pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit)  dengan penjelasan klasifikasi, butiran kegiatan serta bukti fisik yang harus dipenuhi oleh masing-masing jenjang keahlian. Ia mempunyai kewajiban membuat DUPAK sesuai bukti fisik dalam kegiatan jabatan berdasar keahlian atau keterampilannya. Untuk pemenuhan angka kredit, sekurang-kurangnya dari unsur utama 80% dan unsur penunjang 20 %.

Butir kegiatan yang harus dilaksanakan untuk tiap jenjang berbeda-beda. Diperbolehkan mengerjakan butir kegiatan di bawah jenjangnya dengan bobot penilaian 100% namun untuk mengerjakan butir kegiatan jenjang di atasnya hanya mendapat nilai 80% dari poin yang seharusnya. Melihat kondisi seperti ini idealnya pegawai yang sudah berstatus sebagai JFT harus bisa memaksimalkan tugas yang menjadi tupoksinya bukan sebaliknya malah terbebani tugas tambahan yang tidak berkaitan dengan tupoksi.

Hal ini juga yang harus dipahami dan menjadi kebijakan pimpinan karena pada akhirnya pegawai bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam pengumpulan angka kredit jika tidak memenuhi kaidah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan jika ternyata ada ketugasan lain di luar tupoksi yang memang harus dikerjakan, misal membantu dalam penyelesaian administrasi persuratan maupun keuangan akan tetapi dalam porsi yang bisa ditolelir dan tidak berbenturan dengan tugas pokok.

Yogyakarta, 7 Juni 2020