Komunikasi politik sangat penting dalam hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara tentang politik melalui berbagai media massa pada pemilu 14 Februari 2024. Karena dinamika politik yang luar biasa dan peran penting media dalam penyebaran informasi, pemilu ini sangat menarik perhatian publik. Saat pemilu berlangsung, media massa menyebarkan berita, analisis, dan isu viral untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan pemilih. Selain itu, mereka membentuk opini tentang pemilu dan pemerintahan baru serta mendukung visi para kandidat. Artikel ini membahas peran media, komunikasi politik di Indonesia setelah pemilu 2024, polarisasi politik, dan strategi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Tema ini tidak boleh diabaikan karena komunikasi politik yang baik dapat membantu menciptakan persepsi publik yang baik tentang demokrasi.
Peran Media dalam Komunikasi Politik Â
Luciana Pye Heryanto dan Shulhan (2013) menyatakan bahwa komunikasi dan politik sangat terkait satu sama lain, dan bahwa komunikasi adalah bagian penting dari politik. Glanoor menyatakan bahwa tidak ada politik, usaha bersama, atau komunikasi tanpanya. Selain itu, Pye menekankan bahwa istilah politik tidak relevan jika tidak ada jaringan komunikasi yang memperluas pilihan individu. Oleh karena itu, komunikasi memainkan peran penting dalam kelangsungan politik karena membantu membangun jaringan yang memungkinkan pengembangan dan penyebaran pilihan yang diperlukan dalam aktivitas politik (Syauket et al., 2024).
Komunikasi politik mencakup pemikiran politik di masyarakat, baik antar kelompok, lembaga, asosiasi, maupun di dalam pemerintahan. Almond dan Powell menyatakan bahwa komunikasi politik juga melakukan hal-hal seperti agregasi, artikulasi, rekrutmen, dan sosialisasi di dalam sistem politik. Saat ini, komunikasi politik sangat bergantung pada fungsi media sosial untuk menyampaikan pesan dengan cepat. Pemerintah sering menggunakan media sosial untuk membangun citra diri dan menjaga opini publik, dan mereka juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai perkembangan politik.
Walaupun begitu, ada kelemahan komunikasi politik dengan media sosial. Contohnya, bahkan di era modern, banyak masyarakat masih terpengaruh oleh berita palsu. Keadaan ini dapat menyebabkan konflik dan perpecahan masyarakat. Selain itu, efeknya meningkatkan kemungkinan serangan yang berupa fitnah dari pihak lawan politik. Konten atau gosip politik viral dapat menyerang seseorang atau kelompok partai. Agar mereka tidak merugikan partai politik selama pemilu, orang atau kelompok ini harus mewaspadai kelemahan ini. Para politisi sering menggunakan media sosial untuk kampanye, propaganda, dan demonstrasi. Personal branding menjadi acuan pemilih di zaman sekarang (Rizky et al., 2023).
Saat kampanye pemilu berlangsung, media sosial menjadi sangat penting untuk menyebarkan informasi positif dan negatif tentang partai politik dan kandidat presiden. Para politisi menggunakan media sosial untuk menarik perhatian pemilih, terutama pemuda. Di sini, teori media framing sangat penting karena media memengaruhi pandangan publik tentang masalah tertentu. Opini publik dan keputusan pemilih dapat dipengaruhi oleh berita tentang calon presiden.
Komunikasi Politik Pasca Pilpres 2024
Komunikasi politik memasuki fase baru yang lebih sulit setelah pemilihan presiden, yaitu fase pasca-pemilu. Untuk memenuhi janji-janji mereka selama kampanye dan memenuhi ekspektasi masyarakat, presiden terpilih dan kabinet barunya harus berhadapan dengan publik. Kabinet harus membangun kepercayaan publik dalam sorotan media karena masyarakat akan menilai kinerja mereka terkait masalah besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi. Media memainkan peran penting dalam menilai dan mengkritisi kebijakan serta menjembatani pemerintah dan masyarakat.
Media sosial akan terus menjadi tempat bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan mengukur tingkat kepuasan rakyat. Komunikasi politik, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Media dapat mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi jika dipengaruhi oleh kepentingan politik, mereka juga dapat menjadi alat propaganda. Meskipun media sosial memungkinkan orang untuk secara langsung berbicara dengan pemerintah, berita hoax juga dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi dan kredibilitasnya, pemerintah harus mengelola komunikasi politik dengan baik (Juditha & Darmawan, 2024).
Opini Publik dan Kontroversi Pasca Pemilu 2024
Kabinet Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan setelah pemilihan presiden dan pelantikan presiden baru. Karena kontroversi yang melibatkan beberapa menterinya, kinerjanya dari Oktober hingga Desember 2024 menjadi perhatian publik. Opinion publik dipengaruhi oleh peristiwa kontroversial, meskipun beberapa tindakan strategis telah diambil. Pada awalnya, survei LPI menunjukkan bahwa mayoritas orang senang dengan rencana Prabowo (Aulia, 2024). Publik menganggap upaya pemerintah untuk reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur sebagai awal yang baik.
