Setelah sesi mediasi, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan dan bekerja sama dengan masyarakat Papua untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya asli daerah tersebut. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (Supardan, 2020). Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan upaya terfokus untuk meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan. Sistem kesehatan dan pendidikan di Papua saat ini berada dalam ancaman yang signifikan, sebagaimana disoroti oleh Budiarti (2017) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusdiarti dan Pamungkas (2017). Pemberdayaan masyarakat merupakan komponen krusial dalam proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan (Thomas, 2022).
Banyaknya peristiwa kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini masih dipandang kurang memadai. Catatan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa pasukan keamanan di Papua diduga melakukan 69 eksekusi di luar hukum antara bulan Januari 2010 dan Februari 2018. Petugas polisi bertanggung jawab atas sebagian besar tindakan kekerasan, yang mencakup 34 peristiwa, sementara anggota TNI terlibat dalam 23 kasus. Saat ini, petugas TNI dan Polri merangkap menangani sebelas kasus tambahan. Satuan polisi pamong praja untuk sementara waktu menangani satu kasus. Sebanyak 85 warga Papua tewas akibat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Terima kasih telah mengunjungi Kompas.com. Selain itu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bertanggung jawab atas pembunuhan aparat keamanan belakangan ini juga terlibat dalam aksi kekerasan.
Untuk mengatasi kekerasan di Papua secara efektif dan cepat, sangatlah penting untuk menerapkan strategi yang kolaboratif dan menyeluruh. Halkis, M. (2020) berpendapat bahwa hanya mengandalkan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan Papua saja tidaklah cukup, karena permasalahan yang ada sebagian besar bersifat politis. Strategi diplomasi pertahanan merupakan langkah tambahan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Papua.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pemerintah bisa saja menggunakan pendekatan percakapan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami masyarakat Papua, seperti kesenjangan dan bias. Dalam diskusi virtual bertajuk "Menunggu Perdamaian di Papua: Urgensi Menghentikan Kekerasan" pada Kamis, 5 Juni 2021, Beka menegaskan, dialog perdamaian menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi kekerasan yang berulang dan memfasilitasi penyelesaian berbagai isu seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan hak-hak adat. Selain perdebatan, pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya berikut: Penegakan hukum oleh polisi. Beka meminta agar negara menjamin keadilan dan transparansi penegakan hukum.
Di Papua, penyelesaian sengketa memerlukan kolaborasi dan penerapan strategi yang matang. Dalam diskusi bertajuk "Memahami Papua dan Upaya Penyelesaiannya Secara Kolaboratif dan Holistik" pada Kamis, 5 Juni 2021, Karyono menekankan perlunya memahami keberagaman dan keberagaman yang ada. sifat rumit permasalahan Papua dalam kerangka yang lebih luas. Karyono meyakini bahwa solusi tunggal saja tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang terjadi di Papua. Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengikuti diskusi virtual pada Kamis, 5 Juni 2021 bertajuk "Memahami Papua dan Upaya Penyelesaiannya Secara Kolaboratif dan Holistik." Pemimpin Partai Golkar ini menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi rasial terhadap penduduk Papua. Ia menganjurkan sanksi keras pemerintah terhadap individu atau kelompok yang terus melakukan perilaku rasis. Selain itu, Bobby meminta pemerintah meningkatkan komunikasi yang berkeadilan dan menyeluruh baik dengan daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, ia secara khusus meminta agar perbincangan berpusat pada tujuh wilayah adat Papua.
Papua telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memang, fungsinya berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan kemajuan infrastruktur nasional Papua. Individu dari tujuh wilayah adat Papua yang berbeda. Karena sejarah pengabaian Papua di bawah NKRI, sepertinya Jokowi memprioritaskan Papua dengan membangun infrastruktur yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat Papua. Pembangunan LINE TRANS PAPUA saat ini sedang berjalan dengan fokus khusus pada infrastruktur jalan. Jokowi menegaskan, pembangunan jalan di Papua akan memudahkan transportasi komoditas sehingga berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya berdampak pada penurunan harga barang. Jokowi bercita-cita penurunan harga komoditas di Papua dibarengi dengan peningkatan logistik pengangkutan barang-barang tersebut. Peningkatan infrastruktur jalan pada akhirnya akan menumbuhkan keseimbangan ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya di Papua. Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk meredam gerakan separatis di Papua dan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. (Mukhtadi, 2021).
KESIMPULAN Ringkasan dan Pemeriksaan
Kelompok Separatis, sebuah faksi bersenjata, bertujuan untuk membebaskan provinsi Papua dari pemerintahan Indonesia. OPM didirikan pada bulan Desember 1963 dengan manifesto yang mengecam masyarakat modern dan segala bentuk kemajuan. OPM berawal dari sebuah gerakan spiritual yang memadukan ide-ide tradisional dan Kristen, yang landasannya didasarkan pada kargoisme. Pasukan ini dibentuk oleh Aser Demotekay, Bupati Demta, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, dengan tujuan eksplisit untuk melarang kekerasan. Pejabat OPM, termasuk Jacob Prai, kemudian melaksanakan kampanye ini melalui penggunaan kekerasan. Perdebatan mengenai masalah ini akan terus berlangsung tanpa batas waktu karena kelompok separatis masih beroperasi hingga saat ini.
Selain masyarakat non-pribumi Papua yang biasa dikenal dengan komunitas pendatang, dan aparat keamanan negara TNI\PORLI, kelompok ini terus melakukan tindakan kriminal terhadap organisasi masyarakat adat Papua. Tindakan terlarang yang dilakukan OPM telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pendatang dan masyarakat Papua, sehingga pada akhirnya melemahkan kedaulatan bangsa Indonesia.
Guna menegakkan otonomi bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya. Salah satu pendekatannya adalah dengan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti membangun pos penjagaan di sepanjang jalan raya yang umum digunakan dan meningkatkan keamanan di daerah dengan kondisi jalan yang menantang. Dioperasikan oleh kendaraan logistik dan kendaraan yang digunakan untuk tujuan publik, pribadi, atau terkait proyek. meliputi proyek pembangunan jalur TRANS PAPUA.
DAFTAR PUSTAKA
