Separatisme Organisasi Papua Merdeka terhadap Kedaulatan Negara Indonesia

Gerakan organisasi di Indonesia dilandasi oleh identitas tertentu dan berfungsi sesuai dengan itu. Diantaranya adalah gerakan berbasis identitas etnis yang dipelopori dan dibantu oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan menjadikan Papua dari sebuah provinsi di Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Mereka berpendapat bahwa masyarakat Papua telah menjadi korban ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh negara, khususnya terkait dengan alokasi sumber daya yang tidak merata antara Papua dan wilayah lain (Dirgantara Adi Mulia dkk., 2020). Namun, politik identitas Papua tidak hanya didorong oleh ketimpangan ekonomi. Kemunculan fenomena ini juga dibantu oleh masyarakat Indonesia lainnya. (Nehemia 2023)

B.PEMBAHASAN

1.Sejarah terbentuknya (OPM) Organisasi Papua Merdeka

 Pemerintah telah menangani perselisihan serupa dengan yang terjadi di Papua Barat sebelumnya. Masyarakat Papua Barat merasa tertekan untuk bergabung dengan Indonesia, itulah sebabnya hal ini terjadi. Akibatnya, ketidakpuasan masyarakat West Papua atas hasil referendum berujung pada terbentuknya gerakan politik militer yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM mulai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada tahun 1971, dan mereka juga mengadopsi konstitusi dan menggunakan simbol-simbol nasionalis. OPM dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin sering bentrok akibat penambahan pasukan militer Indonesia di wilayah perbatasan dengan Papua Barat. Untuk mengkaji pengelolaan konflik dan tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan sengketa Organisasi Papua Merdeka (OPM), penulis berencana menggabungkan studi literatur dengan penelitian deskriptif kualitatif. Kerangka teori pilihan penulis adalah teori manajemen konflik. Berdasarkan pemimpin Indonesia yang saat ini menjabat, penelitian penulis menunjukkan bahwa manajemen konflik OPM di Papua ditangani secara berbeda. Sayangnya, tuntutan dan keinginan masyarakat Papua masih belum terpenuhi oleh praktik manajemen konflik yang diterapkan pemerintah Indonesia. Akibatnya, kekerasan yang terjadi di Papua belum berakhir dan kini berdampak pada wilayah sekitarnya. Assifa (2023)

Intinya, kemampuan orang atau kelompok untuk mengambil keputusan atau membentuk masa depan mereka sendiri akan membawa pada perubahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi strukturalis (Lioyd, 1993, hlm. 91--100) untuk mengungkap bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh struktur sosial individu atau kelompok. "Faktor penyebab" fenomena integrasi nasional di Papua pada masa transisi hingga empat tahun pertama pasca peristiwa Penentuan Opini ini diperkirakan akan terungkap melalui realitas individu (agen) dan struktur sosial (peran, peraturan, interaksi, dan mentalitas) yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Elemen-elemen kunci yang mendorong integrasi nasional pada masa di Papua dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode struktural.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah mengumpulkan sumber, mengevaluasi sumber, menganalisis sumber, dan mengklarifikasi sebab akibat (Bloch, 1989, hlm. 22--25). Coleman dan Rosberg menyatakan bahwa proses suatu bangsa dalam mencapai persatuan nasional mempunyai dua dimensi: vertikal (elit-massa) dan horizontal (teritorial), dalam Bahar dan Tandililing, 1996, hal. 4. Tujuan integrasi vertikal adalah untuk menciptakan masyarakat politik yang partisipatif dan proses politik yang terintegrasi dengan mengatasi permasalahan di bidang vertikal dan menjembatani kesenjangan yang mungkin ada antara masyarakat dan elit. Integrasi teritorial adalah proses integrasi pada bidang horizontal guna mengurangi diskontinuitas budaya dan ketegangan antar wilayah dalam kerangka masyarakat politik yang homogen. 

Sjamsuddin dalam pandangan Coleman dan Rosberg hanya berkonsentrasi pada komponen-komponen yang terintegrasi (Bahar dan Tandililing, 1996, hlm. 3--7). Faktanya, kesenjangan teritorial dan kesenjangan elite-massa dipengaruhi oleh dan bahkan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Komponen tambahan tersebut, yang mencakup komponen politik, ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan aspek eksistensi manusia yang melampaui batas waktu, tempat, dan hambatan lainnya. Oleh karena itu, cara pengaruh masyarakat mempengaruhi proses ini merupakan aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan. Yambeyapdi (2018)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan separatis yang berasal dari Indonesia bagian timur dan didirikan pada tahun 1965. Menurut Hakim (2010), yang dimaksud dengan "Organisasi Papua Merdeka" (OPM) adalah kelompok atau faksi mana pun yang dipimpin oleh orang Papua. masyarakat dan digunakan oleh pemerintah Indonesia, baik di Papua maupun di luar. Dengan tujuan membebaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), OPM melancarkan upaya "bawah tanah" untuk mengembangkan kekuatan politik dan militer terhadap pemerintah Indonesia. Djopari (2003) menyatakan bahwa karena ulah OPM, gerakan separatis bersenjata dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan upaya melemahkan semangat nasionalisme. 

OPM dianggap bertindak sebagai pemberontak melawan pemerintah yang sah dan berdaulat. Terdapat 250 suku berbeda yang membentuk Tanah Papua, yang merupakan rumah bagi masyarakat yang tinggal di sana (Provinsi Papua dan Papua Barat) dan dikenal sebagai Orang Asli Papua (Rumansara, 2015). Dibandingkan daerah lain, sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI terbilang luar biasa. Hal ini dimulai pada tahun 1945, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya, ketika timbul perselisihan mengenai siapa yang harus mengelola provinsi Papua Barat, yang dianggap Belanda sebagai koloni terpisah dari Indonesia. Akibatnya kemerdekaan Papua Barat di bawah kekuasaan Belanda tertunda sementara Indonesia menjalani dekolonisasi. Belanda bersikeras untuk melindungi Papua Barat, dengan alasan perbedaan etnis antara orang Papua dan kebanyakan orang Indonesia. Papua Barat baru diberikan kemerdekaan oleh Belanda pada bulan Desember 1949. 

Dengan maksud untuk merebut kemerdekaan, OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah organisasi pembebasan yang telah ada sejak tahun 1965, menurut Kaisiepo, dikutip dalam Blling dan Johansson (2006). sebuah proyek pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik di Papua Barat. Tujuan OPM saat ini adalah kemerdekaan penuh, karena semua tetua suku pada referendum "Act of Free Choice" pada tahun 1969 memberikan suara untuk bergabung dengan negara Indonesia, menyusul ketidakpuasan mereka terhadap perkembangan politik pada pertengahan tahun 1960an. Sementara itu, banyak warga Papua yang menyatakan bahwa pekerjaan ini dilakukan karena ketakutan. Meskipun hanya merupakan salah satu dari beberapa organisasi yang mengkritik pemerintah Indonesia karena fokusnya pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial (Bideman & Munro, 2018), OPM lebih merupakan ideologi dan cara hidup yang tertanam dalam pikiran dan hati masyarakat. banyak orang Papua. (Puri, Amelia, 2021)

2. Dampak dari (OPM) Organisasi Papua Merdeka Terhadap Kedaulatan Indonesia