Para investor itu bukan pegawai yang dikotrak kerja oleh pemerintah, namun lebih tepatnya adalah mereka yang berkuasa atas wilayah itu, sehingga mustahil jika dikatakan industri tersebut dapat mensejahterakan rakyat. Bahkan rakyat yang lemah yang akan tertindas dan semakin sengsara, sebaliknya para pemilik modal akan semakin kaya dan mudah berkuasa. Contoh kita bisa melihat perusahaan freeport yang begitu megah, namun nyatanya warga disana jauh dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka kemungkinan juga akan terjadi di Pulau Rempang.
Maka pertanyaan, siapakah sebenarnya yang berdaulat atas rencana PSN Rempang Eco City ini? Dari semua kasus dan fakta yang terjadi maka sudah tentu jawabannya adalah para pemilik kekuasaan. Bukankah negeri ini mengemban demokrasi yang teorinya kedaulatan ditangan rakyat, maka itu semua hanyalah khayalan belaka. Sejatinya konsep kedaulatan yang di emban oleh negeri ini menjadikan rakyat justru banyak dirugikan, salah satunya dalam kasus agraria.
Sistem kapitalisme demokrasilah sebenarnya yang menjadi dalang atas konflik Rempang ini. Demokrasi menjadikan pemerintah lebih membela pemodal ketimbang rakyat, sehingga yang seharusnya fungsi negara membela dan melindungi rakyat semakin jauh, bahkan rakyat merasa dizalimi. Sistem ekonomi kapatalis menjadikan sumber daya alam (SDA) diberikan kepada swasta dan asing, kemudian mengorbankan rakyat demi kepentingan itu semua. Maka sudah jelas bahwa konflik Rempang sejatinya menunjukkan kegagalan dari kapitalisme demokrasi dalam mensejahterakan rakyat.
Maka sudah seharusnya kita kembali kepada aturan yang Allah perintahkan dan ridhoi diatas muka bumi ini. Islam mempunyai aturan yang merupakan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan manusia yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam islam kedaulatan berada pada syariat islam. Semua permasalahan akan diselesaikan sesuai syariat islam sehingga akan terwujud keadilan.
Dalam syariat islam tidak akan ada pihak yang ditinggikan atau direndahkan, semua pihak setara dihadapan syariat. Sesungguhnya konflik Rempang merupakan hasil dari mengabaikannya syariat dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia. Maka tentu tidak akan pernah menyelesaikan setiap permasalan.
Dalam islam negara berfungsi sebagai pengatur urusan rakyat dan melindungi rakyat. karena dalam syariat menetapkan bahwa negara memiliki tugas riayah su'unil ummah yaitu sebagai pengurus umat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaba dihadapan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW Â " imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungawab atas pengurusan rakyatnya " (HR. Al-Bukhari). Oleh karena itu negara akan menetapkan kebijakan untuk melindungi rakyatnya agar terpenuhi kebutuhannya dan mencegah siapa saja yang hendak mengambil hak-hak rakyat.
Negara tidak boleh berbuat zalim kepada rakyat hanya untuk kepentingan segelintir orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, yang artinya "sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pendih."
Pada masa kekkhalifahan Umar bin Khattab yang menegur wali mesir yaitu Amr bin Ash yang hendak menggusur tanah seorang Yahudi untuk pembangunan mesjid. ketika Yahudi tidak mau digusur, ia mengadu kepada Umar. kemudian Umar mengirimkan tulang yang digores, ini adalah tamsil agar Amr berlaku adil. Maka setelah Amr menerima tulang itu, seketika ia langsung membatalkan pembangunan mesjidnya. Itulah contoh penguasa yang melindungi rakyatnya, bukan justru menggusur rakyat demi kepentingan.
