Penegasan Jokowi
Terpisah, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa proses Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu tidak boleh menginterupsi berbagai program pembangunan.
"Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi, khususnya Pilkada 2018 beserta Pileg dan Pilpres 2019, tidak boleh mengganggu mementum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan," kata Jokowi, belum lama ini.
Danny Pomanto pun paham dan tidak mau menjadikan pilkada menghambat pembangunan Makassar. Warga Kota Makassar harus terus bergerak. Tidak boleh berdiam diri karena alasan pilkada. Anak-anak harus tetap sekolah, anak muda yang baru selesai kuliah juga harus segera bekerja, RTRW pun demikian.
Lantas mengapa Pak Danny dianggap bersalah bila menjalankan program pembangunan? Kenapa Danny disebut berusaha memengaruhi pemilih? Bukankah kegiatan tersebut sudah lama direncanakan? Lantas, mana keadilan untuk petahana ?
Sepatutnya, hal ini harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Makassar dalam memutus sidang sengketa Pilwalkot Makassar. Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan kepada warga Makassar. Pilkada tidak boleh menginterupsi pembangunan yang sedang berjalan.
Prestasi DIAmi
Memilih menggunakan jalur independen atau non-partai bukanlah tanpa pertimbangan, walaupun sebelumnya secara tegas Partai Demokrat menyatakan siap usung, namun karena atas dorongan arus bawah terutama dari "lorong", DIAmi mantapkan diri memilih bersama warganya.
Dialami sukses kumpulkan KTP jauh melampaui target yakni 123.471 dari 65.000 yang disaratkan KPU. Selain dukungan dari arus bawah, dari solidaritas anak lorong, warga biasa, rakyat kecil, orang-orang yang mencintainya, Danny juga mengandalkan prestasi-prestasi yang telah ia buat selama kepemimpinannya, gagasan-gagasan inovatif dalam mambangun Makassar, dan membangun mental birokrasi.
Dalam kurun empat tahun masa jabatannya, Danny Pomanto telah mendapatkan 130 penghargaan nasiona dan internasional: meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari BPK, Piala Adipura tiga tahun berturut-turut (2015, 2016, 2017), berkat 100 inovasi daerah yang dimilikinya, Makassar kembali dinobatkan sebagai peraih Innovative Government Award (IGA) Mendagri.
Berbagai inovasi seperti 100.000 Smart Card, Apartemen Lorong, Industri Anak Lorong, Makassar Home Care, dll, menjadikan Makassar sebagai kota yang dinilai berprestasi dan kerja nyata dengan tingginya unsur keterlibatan masyarakat. Di tengah decak kagum warga nasional dan dunia internasional terhadap kemajuan Kota Makassar yang pesat dan prestasi kepemimpinannya yang cemerlang tersebut, Danny Pomanto malah dituduh melakukan korupsi, hingga hingga kantornya digeledah.
