Prabowo bergerak dan memanggil para calon pembantunya, tidak sedikit dari mereka yang setia bersama Prabowo dalam pemenangan Pilpres kemarin. Paradigma yang sering diperdebatkan oleh banyak pihak adalah pendekatan apa yang seharusnya digunakan dalam memilih para pembantu presiden?.Â
Bila melihat sejarah, pendekatan yang selalu digunakan adalah para pihak yang ikut serta membantu presiden mendapat kekuasaannya. Disatu sisi ada juga beberapa menteri yang dipilih karena kemampuan pada bidang tertentu, tapi tentu jumlahnya tidak menghabiskan jari jemari kita.
Melihat sosok-sosok yang dipanggil oleh Prabowo Subianto memang tidak jauh dari praktek yang sudah sering berlangsung pada presiden-presiden Indonesia sebelumnya.Â
Orang-orang yang dipanggil masih didominasi pihak-pihak yang dianggap memberikan sumbangsih pemenangan, tentu saja diklasifikasi dari Parpol, Kelompok Pemenangan, Gender, Agama, Suku, dan elemen masyarakat. Berdasarkan klasifikasi tersebut Prabowo dan tim nya meramu susunan Menteri yang akan siap mengarungi masa bakti 5 tahun kedepan.
Para menteri-menteri itu akan mengelola anggaran dan otoritas membuat, mengesahkan, dan mengajukan regulasi yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Sejuah apa kapasitas mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar tersebut? Banyak pertanyaan yang akan berkeliaran di kepala masyarakat, namun saya yakin banyak yang akan mendoakan keberhasilan para pembantu presiden itu. Sayangnya tidak banyak sosok yang muncul sebagai cahaya bersinar pada ruang-ruang gelap Indonesia.Â
Semisal di bidang pertanian, menteri lama muncul sebagai sosok yaitu Amran Sulaiman yang memiliki keluarga penguasa, pengusaha H. Isam dari Kalsel disebut-sebut menjadi salah satu kekuatan dari Amran Sulaiman. Akhir-akhir ini juga muncul proyek pembukaan lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan di Merauke Papua Selatan. Proyek pangan tersebut viral karena munculnya H Isam sebagai sosok yang ikut dalam proyek tersebut, bahkan telah memesan 2000 alat berat langsung dari Cina untuk proyek besar tersebut.Â
Sehingga pusaran kekuasaan keluarga pada proyek tersebut meresahkan kita sebagai masyarakat. Kongkalikong untuk mengelabui masyarakat adat di Papua sangat terbuka untuk dilakukan kedepannya, penindasan dan perampasan tanah masyarakat akan berpotensi besar terjadi. Maka, menurut saya hal ini harus diperhatikan secara baik.
Selanjutnya, sosok keluarga Prabowo juga dipanggil yaitu Thomas Djiwandono wakil menteri Keuangan saat ini, pendekatan kekuasaan menggunakan sanak keluarga sering dilakukan di negara-negara kerajaan. Bahkan dalam negara kerajaan hal ini diatur dalam regulasi, tapi bagi saya praktek ini mirip-mirip saja, sehingga menggambarkan situasi ini tidak cukup membuat kita tenang lima tahun kedepan.Â
Saya memahami bahwa Prabowo adalah sosok yang memiliki kecerdasan yang baik, karena telah mencicipi banyak fase pendidikan dan tugas negara tidak sedikit yang di emban oleh Prabowo sejak masa mudanya, sehingga sulit meragukan Prabowo sebagai sosok. Praktek bagi-bagi kue kekuasaan juga tidak mampu di jauhkan dari Pemerintahan Prabowo ini, bahkan kondisinya lebih buruk dari kondisi-kondisi sebelumnya karena telah melibatkan keluarga langsung.
Menteri itu adalah mereka yang siap memberikan sentuhan yang bijak dalam setiap tindakan dan sikapnya, tidak sekedar memiliki kedekatan khusus pada Presiden akan tetapi mampu dalam manjerial untuk mengkalkulasi kondisi dalam setiap kebijakan.
 Menteri Pendidikan Nadiem Makarim contohnya, mengeluarkan sebuah kebijakan namun tidak mengkalkulasi kondisi yang akan terjadi sehingga beberapa kebijakannya batal karena muncul penolakan dari kelompok-kelompok yang besar. Sehingga menteri harus mampu mengkalkulasi dengan bijaksana agar dikemudian hari tidak sibuk untuk klarifikasi tapi sibuk implementasi saja.
Menteri itu adalah mereka yang mampu merasionalisasi sebuah kondisi dan mampu menjawab setiap pertanyaan publik dengan baik dan bijaksana. Kemampuan yang juga harus dimiliki oleh seorang Menteri adalah kemampuan argumentasi untuk meminimalisir keraguan di publik, kita paham bahwa kebijakan publik akan lebih mudah dijalankan apabila mendapat legitimasi politik dari masyarakat berupa sikap atau respon positif.Â
Kebijakan seperti Tapera adalah salah satu contoh kebijakan yang tidak mampu di rasionalisasi sehingga sulit diterapkan, bahkan menaikkan pajak hingga kini tidak dapat dirasionalisasi sehingga secara politik tidak terlegitimasi dengan baik.
Menteri itu adalah mereka yang mampu menerjemahkan misi Presiden terpilih dalam sebuah bentuk program atau kebijakan, tidak cukup melihat situasi dengan pendekatan permasalahan.
Akan tetapi ada variabel penting yaitu misi presiden pada saat mereka kampanye, oleh karena itu yang dipilih biasanya adalah mereka yang aktiv dalam pemenangan karena dianggap memahami misi calon presiden. Menteri Basuki Menteri PUPR adalah sosok yang mampu menerjemahkan ambisi dan misi Joko Widodo dengan memaksimalkan pembangunan fasilitas publik.
 Hingga hari ini saya belum mendengar adanya upaya atau gerakan tambahan dari pak Basuki dalam menjalankan tugas, semua dilaksanakan sesuai perintah dari bos besar. Hal ini penting diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan seorang pemimpin dan juga masyarakat dapat merasakan kebermanfaatkan seorang pemimpin yang menjajikan banyak hal.
Menteri itu adalah mereka yang memiliki logika dan nalar yang baik, walau hanya seorang pembantu akan tetapi menteri harus memiliki logika dan nalar yang baik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal.Â
Menteri juga dibekali wewenang dalam berkomunikasi dengan publik walau terbatas bidang yang dimiliki, sehingga ketika melihat atau menangkap sebuah isu tertentu menteri harus memiliki logika dan nalar yang baik untuk dapat merespons kondisi tersebut baik menggunakan lisan maupun kebijakan dalam hal yang lebih serius.
Menteri adalah mereka yang siap menjadi role model atau panutan bagi banyak orang, sehingga etika dan kelakuan para menteri haruslah sesuai norma-norma masyarakat yang baik. Kita mengerti bahwa seorang menteri adalah manusia biasa yang juga kerap melakukan kesalahan, akan tetapi hal tersebut akan sulit diterima masyarakat apabila menteri itu melanggar norma-norma yang berlaku.Â
Semisal seorang menteri yang terjerat kasus korupsi ternyata pernah memberikan sejumlah uang terhadap seorang penyanyi dangdut atau biasa disebut saweran. Menteri tersebut tidak mewakili norma publik yang menganggap hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang dianggap panutan bagi banyak orang. Pendekatan agama apapun akan sulit menerima hal tersebut, sehingga menteri itu penting menjaga norma-norma publik, baik secara terbuka mapun tertutup.
Saya tidak memasukan menteri tidak boleh mencuri uang masyarakat, karena sejak awal para calon menteri-menteri itu sudah dibebankan untuk melakukan hal tersebut dengan berbagai macam tujuan. Bedanya masih banyak menteri tidak tertangkap saja, karena menurut saya 80% lebih menteri yang pernah ada itu melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai macam praktek yang dilakukan.Â
Menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya orang-orang terdekat bahkan keluarga sendiri juga merupakan praktek yang akan mereka lakukan, hanya masalah waktu untuk mengungkap itu semua.Â
Mungkin kita belum lupa mengenai bisnis PCR, Antigen dalam masa Covid-19 yang dilakukan oleh beberapa pihak menteri. Bahkan ada menteri yang melakukan praktek penyalahgunaan wewenang dengan memberikan perusahaan anaknya untuk menjadi pihak ketiga dalam praktek kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut.
Sejak awal sudah banyak ucapan bagi-bagi kursi menteri dikumandangkan oleh para pemenang, bahkan dalam sebuah kongres partai PAN dinyatakan hal tersebut, mungkin menurut mereka itu adalah sebuah jokes semata akan tetapi melihat kondisi itu secerca harapan hilang di depan mata.Â
Saya berkesimpulan tindakan bagi-bagi kursi ini tidak lebih dari bagi bagi hasil rampasan oleh para perompak dilautan Somalia, siapa yang memegang kemudi memiliki pembagian tersendiri, bagi pihak yang membeli solar kapal dan kapal atau pemodal kapal berlayar biasanya dapat lebih besar, para awak kapal yang pegang senjata akan dapat juga namun akan lebih sedikit dibanding yang lain. Setelah mereka selesai membagikan hasil rampasan maka semua akan sibuk menikmati dengan mungkin membeli rumah, tanah, perhiasan, kendaraan, wisata keluar negeri, dan barang-barang mewah.Â
Apabila hasil rampasan akan habis maka mereka akan kembali ke lautan untuk mencari merampok kembali, ada yang membuat kapal sendiri, ada yang ikut kapal yang lain dikarenakan pembagian pada kapal awal kurang merata. Ada yang pensiun juga dalam melakukan perampokan tapi biasanya kemampuan merampoknya diwariskan kepada keluarga seperti Anak, Menantu dan keponakan bahkan mungkin istrinya. Tapi tidak sedikit diwakilkan oleh orang-orang yang sudah bisa dipercaya.
Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kapal-kapal yang telah dirampas? Yah akan kembali ke pelabuhan awal untuk mengisi kembali kapalnya dan siap dirampok kembali di tengah lautan, dan akhir cerita adalah akan muncul banyak kapal dikemudian hari dengan bendera yang berbeda dan cara berlayar yang berbeda berharap kapalnya tiba di tujuan tanpa dirampok oleh para perompak.Â
Seperti uni soviet sebuah kapal besar dari utara bumi dan berakhir kapal itu pecah dan berlayar sebagi kapal masing-masing. Apakah Indonesia akan berakhir sama? Kita tunggu saja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H