Mohon tunggu...
timotius lubis
timotius lubis Mohon Tunggu... Wiraswasta - Boraspati

don't hate what you don't understand

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menggugat Indonesia!

21 September 2024   16:17 Diperbarui: 21 September 2024   16:18 61
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perusahaan Non Tambang terbesar dengan menawarkan Gaji besar juga berada di Pulau jawa, produksi kebutuhan masyarakat terbesar juga berada di Pulau Jawa. Dan yang paling menyedihkan ada anggapan bahwa pemimpin Indonesia secara tidak tertulis harus berasal dari Pulau Jawa. Saya paham bahwa siapapun boleh mencalonkan diri menjadi Pemimpin atau Presiden Indonesia, akan tetapi Demokrasi Kontestasi Indonesia cenderung berorientasi mayoritarian individu. Sehingga karena Individu yang mayoritas adalah Suku Jawa maka hanya suku Jawa yang layak bertarung dengan suku jawa lainnya. Itulah realitas politik Indonesia saat ini, jadi jangan berkecil hati kalau bukan orang jawa mimpi anda jadi presiden tetap bisa akan tetapi keinginan yang kuat memerdekakan wilayah sendiri haruslah besar seperti Timor Leste.

Saya hanya ingin menguraikan situasi ketidakadilan di Indonesia secara mendasar, dasar argumentasi saya adalah UUD yang menyatakan semua rakyat memiliki hak yang sama dan negara wajib memenuhinya melalui pemerintahan yang ada. Akan tetapi hak orang-orang di Pulau Jawa adalah prioritas utama sehingga masyarakat yang tidak tinggal di Pulau Jawa mungkin harus sabar menunggu. Mungkin kita menunggu wilayah kita merdeka menjadi negara sendiri agar hak-hak kita sebagai manusia dapat dipenuhi karena mengharapkan Pemerintah Indonesia seperti mencari ketiak ular saja, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Saya tidak membenci Indonesia saya hanya ingin kita mendapat hal yang sama dan kehidupan yang sama dengan masyarakat lainnya, karena menggelikan melihat banjir di Pulau Jawa ratusan Millyar bahkan triliunan digelontorkan untuk pemulihan sedangkan bencana di daerah luar pulau Jawa hanya mendapat doa menguatkan korban saja.

Pada akhirnya saya ingin menyampaikan apabila seluruh daerah Indonesia memberikan kontribusi untuk Pemerintahan Indonesia baik uang maupun komoditas tambang, maka saya menuntut adanya komitmen yang pasti mengenai pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia. Karena selama ini Pemerintah Indonesia sama saja dengan Kerajaan Belanda ketika menjajah Indonesia, merampas kekayaan tanah dan air akan tetapi tidak memberikan kontribusi apapun bagi pemilik tanah dan air, lebih condong seperti perampokan oleh para penjahat. Dan bahkan pemilik tanah dan air sering diusir dan dihukum oleh pemerintah Indonesia karena ingin mempertahankan hak dan miliknya. Tulisan ini sebagai peringatan bagi Pemerintahan Indonesia yang terus menerus menjajah masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di luar Pulau Jawa, jangan kita menunggu respon masyarakat angkat senjata untuk memerdekakan diri, mari kita antisipasi itu dengan memberikan hak-hak masyarakat secara mendasar. Hak mendasar seperti Pendidikan yang setara kualitasnya seluruh Indonesia, Kesehatan yang layak seluruh Indonesia, Pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, Akses informasi bagi seluruh Indonesia.

Kita layak mengunggat Negara Indonesia saat ini, apabila komitmen kita sudah tidak ada untuk seluruh masyarakat, mari kita pikirkan nasib kita masing-masing saja. Karena lebih baik mati karena membela hak kita masing-masing daripada menunggu ribuan tahun yang tidak tahu kapan kita akan mendapat hak yang sama. Karena Indonesia pada awalnya berjuang bersama untuk kemerdekaan namun, saat ini kenapa Indonesia tidak untuk bersama? Nenek moyang kita sama-sama angkat senjata melawan imperialisme dan kolonialisme, akan tetapi praktek itu hidup lagi dan kita dipaksa diam dan menerima penjajahan dengan dalih mencintai Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun