Mohon tunggu...
Timothius Moreno
Timothius Moreno Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Penulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Analisis Pelayanan Bea Cukai dalam Etika Administrasi Publik

20 April 2024   08:14 Diperbarui: 20 April 2024   09:04 445
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menurut hasil penelitian tersebut, kontrol diri dan perilaku cyberloafing berkorelasi negatif, sedangkan stres kerja dan aktivitas cyberloafing berkorelasi positif. Pada dasarnya, hal ini mengindikasikan bahwa perilaku cyberloafing akan menurun seiring dengan meningkatnya kontrol diri dan akan meningkat seiring dengan menurunnya kontrol diri. Mengenai stres kerja, semakin stres seseorang, semakin besar kemungkinan mereka terlibat dalam cyberloafing; sebaliknya, semakin tidak stres seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam cyberloafing.

Kasus berikutnya adalah Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan Ekspor-Impor di Teluk Nibung (Sitompul & Nawawi, 2022). Sebagai organisasi yang mengatur dan mendukung perdagangan internasional dengan menawarkan layanan kepada pengguna jasa (eksportir dan importir), bea cukai memainkan peran penting dalam ekspor dan impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. KPPBC TMP C Teluk Nibung menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Suatu jenis output atau layanan tertentu yang memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan dan preferensi masyarakat disebut sebagai layanan berkualitas tinggi. Karena organisasi penyedia layanan dalam hal ini membutuhkan komunikasi langsung antara pelanggan dan pelaku usaha, karakteristik perilaku pegawai seperti sikap dan kemampuan komunikasi merupakan pembeda utama dari layanan yang berkualitas. 

Selain itu, terdapat beberapa masalah dalam pelayanan KPPBC TMP C Teluk Nibung yang membuat para pelanggan tidak puas (Sitompul & Nawawi, 2022).. Tantangan-tantangan ini merupakan hasil dari keterbatasan teknologi dan infrastruktur jaringan. Permasalahan koordinasi tidak akan muncul selama pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Teluk Nibung terus bekerja sama dengan para pelaku usaha yang akan memanfaatkan jasa mereka dalam rangka mendukung usaha tersebut. Pada Desember 2021, neraca perdagangan KPPBC TMP C Teluk Nibung menunjukkan surplus sebesar US$ 21,07 juta karena adanya peningkatan ekspor sebesar 37,44% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.

Kasus terakhir adalah mengenai peran bea cukai dalam mendorong ekspor komoditas perikanan di wilayah Maluku (YUSUF, 2019). Alasan utama mengapa para pelaku bisnis mengekspor barang-barang Maluku dari luar Maluku adalah karena mereka tidak mempercayai layanan dan pengurusan dokumen di Maluku. Ketiadaan infrastruktur dan fasilitas memperburuk hal ini. Masalah utama dengan ekspor di Maluku telah diatasi secara efektif oleh fungsi Bea Cukai yang diperluas, yang tidak hanya mengumpulkan pendapatan tetapi juga membantu dalam mempromosikan ekspor dan pertumbuhan investasi. Fungsi bea cukai dalam membantu penyelesaian masalah-masalah ini sangat penting. Para eksportir telah mendapatkan keuntungan dari layanan kelas satu, yang dimulai dengan prosedur internal seperti analisis perusahaan, yang mencakup pertumbuhan ekspor sebagai evaluasi kinerja, investigasi masalah, kerja sama dengan instansi terkait, dan berhasil mendapatkan dukungan dari semua instansi di Maluku dalam Deklarasi Bersama "Ekspor Bangkit Maluku Jaya" untuk memberikan layanan kelas satu. Peningkatan ekspor komoditas perikanan di tahun 2018 merupakan bukti yang menggembirakan bahwa bea cukai berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha. Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan eksportir baru mulai bermunculan sebagai hasil dari investasi yang dilakukan di Maluku.

Dari berbagai kasus yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa pelayanan Bea dan Cukai yang tidak memuaskan berdampak besar terhadap integritas umum administrasi publik, kinerja ekonomi, dan kepercayaan publik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, para pemangku kepentingan terkait harus menunjukkan dedikasi yang kuat untuk meningkatkan layanan Bea dan Cukai, yang mencakup pengawasan yang lebih ketat, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam mengelola dana. Bersamaan dengan peningkatan keterampilan dan karakter moral petugas bea cukai, sangat penting untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi prosedur bea cukai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun