Vietnam menawarkan kebijakan pajak yang lebih menarik dengan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8%, dibandingkan Indonesia yang justru menaikkan PPN menjadi 12%. Hal ini memberikan insentif langsung bagi perusahaan untuk berinvestasi di Vietnam, terutama di sektor manufaktur. Kebijakan pajak yang lebih rendah ini, selain menjaga pertumbuhan permintaan dalam negeri dan global yang tangguh (resilient growth), namun juga meningkatkan daya saing Vietnam di pasar global, di mana efisiensi pemerintah dan swasta menjadi pertimbangan utama.
Salah satu hal kontradiktif terdapat dalam komitmen pemerintah Vietnam untuk mengurangi jumlah kementeriannya hingga 9 menteri, sementara Indonesia justru menambah 14 kementerian. Dengan struktur pemerintah yang lebih ramping, Vietnam berpotensi lebih efisien dalam pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengelolaan birokrasi. Sebaliknya, penambahan kementerian di Indonesia berpotensi meningkatkan kompleksitas dan memperlambat proses administrasi.
Hukuman Korupsi dan Supremasi Hukum
Vietnam memiliki sistem hukum dimana hukumannya  jauh lebih tegas dan memberikan dampak jera terhadap korupsi, seperti hukuman mati untuk kasus besar, dibandingkan Indonesia yang hanya memberikan hukuman rata-rata 6,5 tahun penjara bahkan untuk kasus korupsi yang telah merugikan negara 300 Triliun. Pendekatan tegas ini menciptakan persepsi risiko tinggi terhadap tindakan korupsi, meskipun skor Indeks Persepsi Korupsi Vietnam (36) hanya sedikit lebih rendah dari Indonesia (37). Namun, supremasi hukum di Vietnam masih lebih lemah, terlihat dari peringkat Rule of Law yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Unggul Dalam Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja
Vietnam adalah salah satu negara ASEAN yang menunjukkan performa luar biasa di PISA, dengan skor tinggi dalam semua kategori, terutama matematika dan sains. Hanoi dan Ho Chi Minh City menjadi pusat dari pencapaian ini, dengan sekolah-sekolah unggulan dan kurikulum berbasis sains yang kuat.
Vietnam telah menekankan penguasaan keterampilan sains dan numerik secara lebih efektif. Untuk bersaing dengan Vietnam, Indonesia perlu memperkuat kurikulum sains dan meningkatkan ketersediaan guru serta infrastruktur pendukung seperti laboratorium modern.
Skor PISA 2023 Vietnam berbeda signifikan lebih tinggi dibanding Indonesia pada aspek membaca (505 vs. 371), matematika (496 vs. 379), dan sains (543 vs. 396). Keunggulan ini menunjukkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Vietnam, yang berkontribusi pada kesiapan tenaga kerja dalam sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur elektronik. Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah Vietnam (91,7%) sedikit lebih tinggi dari Indonesia (89,3%), dampak kualitas pendidikan terhadap kemajuan ekonomi Vietnam jauh lebih besar.
Kontribusi Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian Nasional
Vietnam mencatat kontribusi industri terhadap PDB sebesar 33,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 18,67%. Vietnam juga memiliki tenaga kerja sektor industri yang lebih besar (15,2 juta vs. 14,6 juta) serta total nilai perdagangan lebih tinggi (USD 545,4 miliar vs. USD 293,4 miliar). Diversifikasi ekspor Vietnam di sektor manufaktur (elektronik, tekstil, sepatu) memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan Indonesia yang masih bergantung pada komoditas primer seperti batubara dan minyak sawit.
Kinerja Investasi Asing (FDI)
