Mohon tunggu...
George
George Mohon Tunggu... Konsultan - https://omgege.com/

https://omgege.com/

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ancaman Pasca-Temuan Vaksin Covid-19

22 Agustus 2020   14:28 Diperbarui: 22 Agustus 2020   23:07 275
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ujicoba vaksin Covid-19 [kompasiana.com]

Kabar baik lainnya, pada 20 Agustus, Indonesia-RRC menandatangani Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine. Perjanjian ini berisi jaminan suplai 50 juta dosis konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin Covid-19 dari Sinovac kepada Biofarma sejak November 2020 hingga Maret 2021. RTF vaksin Sinovac ini selanjutnya diolah Biofarma menjadi vaksin siap pakai.[3]

Akan tetapi kabar ini juga bikin cemas sebab meskipun vaksin Sinovac lolos uji klinis, tidak serta merta awal 2021 nanti tersedia vaksin Covid-19 bagi 270 juta penduduk Indonesia. Hingga Maret 2021 hanya akan ada 50 juta dosis atau hanya memenuhi kebutuhan tidak sampai 20 persen penduduk Indonesia.

Lalu bagaimana dengan 220 juta lainnya? Apakah mereka tidak akan menerima vaksin?

Tentu saja mereka akan menerima vaksin. Menteri Erick Thohir katakan, kerjasama Biofarma-Sinovac bukan Cuma transaksi jual-beli vaksin. Ada alih tekonologi dalam kerjasama tersebut sehingga kelak Biofarma dapat memproduksi vaksin secara mandiri. Artinya 80an persen penduduk Indonesia diharapkan mendapatkan vaksin produksi asli Indonesia.

Lalu, apakah masalah selesai dengan itu?

Tidak! Produksi dan terutama distribusi vaksin butuh waktu. Katakanlah paling singkat dua tahun hingga seluruh rakyat Indonesia memperolehnya. Selain itu, ada tiga problem terkait distribusi vaksin Covid-19 kelak, membuatnya menjadi titik genting penanganan Covid-19 pasca-produksi vaksin.

Pertama, karut-marut data kependudukan kita. Masih banyak penduduk tidak terdata dengan baik. Penduduk dewasa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga; anak-anak tidak punya akta lahir. Belum lagi perbedaan data dalam dokumen kependudukan dengan tempat domisili.

Sengketa Daftar Pemilih dalam pilres, pemilu, pilkada atau kasus bansos salah sasaran merupakan bukti problem kronis administrasi data kependudukan kita.

Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, akan cukup besar jumlah penduduk yang tidak mendapatkan vaksin. Akan banyak pula kasus kelebihan persediaan di satu wilayah tetapi defisit di wilayah lainnya.

Persoalan kedua terkait mental orang Indonesia yang tidak akrab dengan budaya antre. Lihat saja kerusuhan-kerusuhan yang terjadi saat pembagian zakat. Tawuran-tawuran antar-penonton sepakbola atau konser dandut juga sering bermula dari senggol-senggolan saat menyerobot antrean.

Coba lihat juga perilaku berlalulintas. Pengendara saling serobot meraih ruang kosong, bising klakson, ataukah aksi-aksi terobos lampu merah adalah wujud rendahnya budaya antre.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun