Karena itu, dalam artikel ini saya mencoba menyumbang permenungan, pendasaran mengapa dan bagaimana praktik dinasti politik atau politik dinasti tidak etis.
Tetapi sebelumnya, perlu pula dipahami bahwa tidak semua politisi menerima pentingnya pelibatan etika dalam politik.
Benot Girardin (2012) memetakan empat sikap dan posisi utama politisi terhadap hubungan etika dan politik.
Yang pertama adalah skeptisisme. Golongan ini memiliki keraguan kuat untuk melibatkan etika dalam politik. Girardin menyebut golongan ini amoral.
Golongan pandangan kedua adalah sinisme, menyatakan etika bukan saja tidak cocok melainkan juga merusak politik. Mereka adalah golongan immoral.
Golongan ketiga selalu berupaya mengaplikasikan nilai-nilai etika ideal dalam tujuan politik, mengangapnya normatif dan menginspirasi. Ini adalah golongan pandangan moralisme.
Golongan keempat adalah pandangan bahwa etika merupakan nilai tambah dalam politik, dan bahwa setiap tindakan dan keputusan politik secara kasus per kasus perlu diperiksa dalam sudut pandang etis. Girardin menamai golongan sikap ini sebagai pragmatisme.
Saya kira pembaca akan bersepakat, golongan ketiga atau keempat yang sebaiknya dianut para politisi.
Untuk menilai apa, bagaimana, dan mengapa masalah etis terbesar atau terpenting dari dinasti politik, kita perlu kembali ke pernyataan Ramon Magsasay Jr.
Ramon Magsasay Jr tidak bermaksud mengatakan semua dinasti politik -- jika itu dimaknai sebagai keluarga yang anggota-anggotanya turun-temurun terjun ke dunia politik praktis -- semata-mata buruk. Bukan itu. Magsaysay sendiri salah satu dinasti politik paling berpengaruh di Filipina.
Praktik buruk dinasti politik yang dikritik Ramond Maggsaysay Jr adalah ketika seorang anggota keluarga menduduki jabatan publik tinggi yang dapat memengaruhi hasil pemilihan jabatan publik lainnya, anggota lain dari keluarga itu mencalonkan diri pula untuk jabatan-jabatan lain tersebut.
