Belva Mundur, Tidak Selesaikan Masalah Kartu Prakerja

Pengusaha jasa kursus dan les online, Adamas Belva Davara mundur dari jabatannya sebagai teman diskusi Presiden Jokowi yang disebut staf khusus milenial itu. Keputusan ini Belva ambil setelah protes keras masyarakat gara-gara Ruangguru, perusahaan Belva, kebagian rejeki megaproyek pemerintah, program Kartu Prakerja.

Keputusan Belva sudah tepat. Bijak.

Kebagian rejeki dari proyek pemerintah memang bukan problem pidana. Ini cuma urusan etik. Ada kekhawatiran, sebab begitu yang memang biasa terjadi, konflik kepentingan dari rangkap jabatan Belva.

Sebagai Staf khusus Presiden Joko Widodo, Belva merupakan bagian dari pemberi kerja, pemilik proyek. Sebagai CEO Ruangguru, Belva adalah penerima order pekerjaan. Keberadaan Belva di dua posisi ini berpotensi menyebabkan pemberian kerja tidak lewat mekanisme yang adil.

Tetapi Belva bukan satu-satunya yang salah. Bahkan kesalahannya hanya seujung kuku dibandingkan pihak lain yang seharusnya mundur pula.

Belva hanya kurang paham etika kerja. Mungkin karena ia seorang majikan yang beruntung banyak kemudahan dalam membangun bisnis sehingga kurang akrab dengan pertanyaan serupa "Apakah Anda memiliki relasi dengan pihak manajemen/majikan/otoritas pemberi kerja" sebagai screening normatif dalam lelang proyek.

Ada pihak lain yang lebih salah dibandingkan Belva. Pihak ini adalah orang-orang yang mengurus proyek Kartu Prakerja. Seharusnya mereka sudah paham pakemnya, bahwa perusahaan-perusahaan  jasa kursus dan les digital yang punya relasi intim dengan---apalagi bagian dari---kekuasaan seharusnya tidak diundang untuk turut mengajukan penawaran.

Entah kementerian mana yang mengurus program ini. Atau jangan-jangan KSP? Kalau ya, kita tentu penasaran, apakah orang-orang tua di jabatan itu akan belajar etika dari Belva? Belva sudah kasih contoh bagaimana bersikap kesatria, bertanggungjawab atas kekeliruan dengan mengajukan pengunduran diri.

Tunggu saja. Semoga rasa malu masih dimiliki orang-orang besar itu. Semoga jiwa kesatria bukan cuma hidup dalam buku dongeng sebelum tidur anak-anak kita.

Penting banget: "Indonesia Darurat Konsistensi Kebijakan, Kartu Prakerja vs RUU Cipta Kerja"

Tetapi pengunduran diri saja tidak menyelesaikan masalah. Menyangka keadaan sudah baik-baik saja dengan pengunduran diri Belva atau pejabat lain adalah ibarat gatal di bokong, garuknya di payujaka.

Masalah utama Kartu Prakerja bukan pada Ruangguru turut kecipratan rejeki dari proyek ini. Masalah utama kartu Prakerja adalah kursus daring yang harus dibayar penerima kartu pakai uang negara itu sebagian merupakan jenis materi yang dapat diperoleh gratis di youtube dan banyak website; sebagian lain tidak sungguh penting bagi pengembangan kapasitas buruh atau pekerja mandiri.

Adalah lebih baik jika para pembuat dan pengendali program Kartu Prakerja terlebih dahulu mempelajari dengan sungguh-sungguh materi-materi pengembangan kapasitas mana dan bagaimana yang dibutuhkan buruh dan pekerja mandiri.

Selain itu, alokasi 1 juta per kepala untuk membeli tiket kursus digital yang sedikit saja gunanya itu kurang tepat kondisi.

Di saat pandemi Covid-19 membunuh pekerjaan ratusan ribu buruh; melenyapkan usaha banyak pekerja mandiri, kebutuhan paling urgen adalah uang jadup, jatah hidup, agar rumah tangga pekerja bisa bertahan hidup, terpenuhi kebutuhan dasarnya selama beberapa bulan kelam ini.

Maka sebaiknya Rp 1 juta per kepala untuk biaya kursus daring tersebut direalokasi ke penambahan cakupan kapita penerima uang jadup.

Dua hal ini, yaitu moratorium kursus---baru dilaksanakan setelah ada penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan tentang materi-materi pengembangan kapasitas yang dibutuhkan---dan realokasi anggaran untuk meningkatkan outreach penerima uang jadup adalah tindakan menggaruk di lokasi yang tepat. Gatal di bokong, garuklah di bokong.***

Baca agar tak lupa sejarah, Nyong: "Tentang Jihad Gedangan dalam Surat Kartini untuk Rosa Manuela"