Menjadikan Pancasila sebagai "Leitstar" Penyelesaian Masalah Papua

Beranikah kita untuk tulus membiarkan suku-suku di Papua sungguh terlibat dalam memutuskan kebijakan publik di semua lini pembangunan, dan bukannya dikandangkan semata-mata pada urusan adat, agama, dan aspirasi perempuan?

Untuk soal demokrasi ekonomi, apakah benar pendekatan pembangunan selama ini menempatkan rakyat Papua sebagai subjek? Apakah pembangunan infrastruktur sejalan dengan melindungi hak rakyat Papua atas sumber daya agraria dan daya dukung alam? Ataukah sebaliknya, kepada mereka kita berikan jalan raya aspal licin tetapi dari mereka kita rampas hutan tempat mereka gantungkan hidup sebagai masyarakat agraris, berburu, dan mengumpulkan makanan yang subsistens, kemudian kita ganti dengan kebun-kebun sawit menghampar luas?

Beranikah kita bikin terobosan besar-besaran untuk mengejar ketertinggaan indeks pembangunan manusia di Papua dalam rentang waktu yang ditarget 5 tahun? Mungkinkah pemerintah berani melakukan perekrutan besar-besaran relawan pengajar dan petugas kesehatan untuk satu gerakan semesta memajukan pendidikan dan kesehatan di Papua?

#Pemerintahan Jokowi sudah berbuat, tetapi perlu ngegas lagi sembari mengerem mobilisasi alat koersif

Perlu diakui perhatian besar pemerintahan Joko Widodo terhadap Papua. Ada cukup banyak perubahan positif terjadi di sana. Tetapi masih banyak pula PR yang perlu dikejar, di-geber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Masih banyak pola pendekatan yang perlu diganti, juga reformasi kelembagaan agar Pancasila, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi berlandaskan Ketuhanan mewujud di Papua.

Upaya meng-geber itu harus dipadukan dengan meminimalisir kehadiran tentara dan pendekatan koersif dalam mengatasi ekspresi keresahan orang-orang Papua.

Saya yakin, jika Pancasila sungguh-sungguh dijadikan bintang penuntun dalam menyelesaikan problem Papua, aspirasi kemerdekaan akan meredup. Untuk apa lagi? Sebab jika Pancasila sunguh-sungguh dijadikan landasan, penuntun, dan cita-cita dalam kehidupan publik, tiap-tiap individu dan kelompok sosial sesungguhnya sudah merdeka.

Well, kelak jika Pancasila sungguh dibumikan---tidak menggantung di pidato ketua umum dalam pembukaan kongres partai politik--beberapa kelompok mungkin masih menyuarakan aspirasi kemerdekaan, tetapi sudah sayup-sayup, seperti suara kekasih menelpon selingkuhannya dari ruang sebelah. Sangat pelan dan gugup. Biarlah itu menjadi bunga demokrasi.***