Buruh Pertamina Tolak PGN Akusisi Pertagas, Provokasi Politik atau Murni Misinformasi?

Sejak Desember 2003, PGN memang telah go public dengan listing di bursa saham. Sebanyak 43,04% saham PGN dikuasai individu-individu yang membelinya melalui bursa saham. Sisanya, saham mayoritas sebesar 56,06 persen masih dikuasai Pemerintah Indonesia.

Konon memang  82% dari 43,04% itu sudah dikuasai pemodal asing (Tambang.go.id, 06/12/2014).

Tetapi menyangka konsolidasi BUMN melalui pembentukan BUMN Holding sebagai agenda kapitalis asing adalah berlebihan. Konsolidasi perusahaan adalah strategi meningkatkan efisiensi dan pemodalan perusahaan sehingga menjadi lebih kuat dan menguntungkan. China yang memiliki BUMN-BUMN raksasa menempuh jalan konsolidasi ini juga.

Dua perusahaan milik negara yang bermain di lapangan yang sama, PGN dan Pertagas adalah bentuk inefisiensi. Sejak 2013, PGN juga mulai bermain di lini hulu melalui akuisisi sejumlah 8 blog migas. Di saat yang sama,  PT Pertagas juga seperti PGN membangun jaringan distribusi gas berupa oper acces dan dedicated acces. Jadi kedua perusahaan yang sama-sama dikuasai negara ini saling bersaingan satu sama lain.

Blok Migas yang dikuasai PGN [sumber: Bareksa.com]

Ini serupa Anda dan istri Anda membuat kios atau warung dengan kepemilikan masing-masing, jualan yang sama di tempat yang sama. Jumlah rak yang Anda beli 2 kali lipat, jumlah pekerja 2 kali lipat, jumlah item barang-barang terbatas. Padahal, jika usaha kios itu Anda dan istri miliki bersama, Anda bisa membuat dua jenis usaha atau menempatkan salah satu kios di tempat yang jauh sehingga dengan demikian keuntungan menjadi lebih besar dan biaya investasi dan operasional lebih rendah.

Mempertahankan Pertagas dan PGN tetap dua perusahaan terpisah adalah kebodohan serupa itu.

Tidak terhindarkan memang, pemodal asing turut menikmati keuntungan dari menguatnya BUMN yang sahamnya ia beli. Keuntungan timbal-balik ini adalah sangat wajar dalam bisnis.

BUMN kita, termasuk PGN membutuhkan dana untuk investasi, seperti pembangunan jaringan pipa yang melayani konsumen. Dana dari penerbitan saham lebih murah dari pinjaman bank, baik bank nasional atau bank asing.

Jika kita tidak menghendaki bunga pinjaman membebani kesehatan BUMN, maka jalannya adalah dengan menerbitkan saham publik. Menerbitkan saham publik berarti membuka peluang individu masyarakat pasar untuk membeli, termasuk individu pemodal asing.

Itu sudah konsekuensi. Kecuali jika kita tidak menghendaki BUMN berkembang, tidak menghendaki perluasan investasi jaringan gas.