Divestasi Freeport, Amien atau Ngabalin yang Bohong?

Kamis, 12/07/2018 lalu, Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan induk, Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport untuk divestasi saham Freeport sehingga Pemerintah Indonesia menjadi penguasa mayoritas dengan porsi 51%. 

Ini adalah perjuangan panjang sejak masa Soeharto dan baru berhasil di era Pemerintahan Jokowi (Detik.com, 14/07/2018).

Meski demikian, keberhasilan Joko Widodo ini dipandang bukan apa-apa oleh kelompok opsisi seperti Amien Rais. Mantan Ketua MPR yang di era kekuasaannya tidak melakukan apa-apa terhadap Freeport ini mengkritik pemerintah Joko Widodo melakukan kebohongan terkait divestasi saham Freeport.

Amien Rais menuduh pemerintah berbohong karena pengelolaan 6 tambang emas dan tembaga di Papua masih berada di tangan Freport McMoran (Detik.com, 14/07/2018).

Pilihan diksi Amien Rais yang kasar itu segera mendapat serangan balik dari pihak istana. Staf Kantor Staf Kepresiden Ali Muhtar Ngabalin mengatakan Amien bicara tanpa data, gelap hati dan gelap nalar sehingga berani berbohong (Detik.com, 14/07/2018).

Serangan balik pihak istana kepada Amien Rais juga datang dari Hanura dan PPP.

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah mengatakan Amien Rais tidak paham apa-apa soal Freeport. Menurutnya ucapan Amien Rais hanya bentuk politik comberan yang menyesatkan rakyat (Detik.com, 14/07/2018).

Sementara Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyindir pikiran Amien Rais yang seorang profesor kalah dari anak SD (Detik.com, 14/07/2018)

Sebaliknya, Amien Rais dibela oleh anak buahnya, para politisi PAN. Ahmad Yohan, Ketua BM PAN menyatakan Ngabalin tidak mengerti persoalan karena tidak pernah membaca namun asal omong. Menurut Yohan, kritik Amien Rais berasal dari pikiran sejumlah pakar seperti Hikmahanto Juwana dan Fuad Bawadzir (Detik.com, 15/07/2018).

Amien Rais sebelumnya memang tidak menjelaskan lebih jauh yang ia maksud dengan pemerintah berbohong selain bahwa pengelolaan Freport masih berada di tangan Freeport McMoran. Amien mengatakan sebaiknya para ahli soal ini yang bicara lebih jauh. Akan menyesatkan jika dirinya yang bicara.

Siapa yang berbohong?

Karena Amien Rais ternyata hanya meneruskan pernyataan Fuad Bawazir, Drajat Wibowo, dan Hikmahanto Juwana, maka sebaiknya kita periksa isi kritikan orang-orang itu.

Fuad Bawazir adalah salah satu pendiri PAN dan mantan Menteri Ekonomi era Soeharto. Sebagai politisi, ia sudah 4 kali pindah partai, mulai dari Golkar ( hingga 1998), PAN (1998--2006), Hanura (2006--14), dan saat ini Gerindra.

Fuad Bawazir, seperti halnya Amien Rais, memang menuduh divestasi saham Freeport sekedar akal-akalan pencitraan Joko Widodo.

Menurut Bawazir, yang juga tidak melakukan apa-apa terhadap Freeport saat menjadi bagian dari kolektif pemerintah di era Soeharto, divestasi ini sama saja dengan membeli barang sendiri. 

Bawazir beranggapan dengan berakhirnya masa kontrak Freeport pada 2021, Pemerintah tinggal menunggu setelah 2021 lalu tidak perpanjang lagi kontrak Freeport sehingga tambang emas dan tembaga di Papua bisa beralih ke tangan pemerintah secara gratis (Detik.com, 14/07/2018).

Pernyataan Bawazir ini yang kemudian digaungkan kembali oleh para politisi seperti Fahri Hamzah (bekas PKS) dan Andi Arief (Demokrat) (Tribunnews.com, 13/07/2018) serta Ferdi Hutahean (Demokrat) (Tribunnews.com, 13/07/2018).  Para politisi yang merupakan bagian dari kekuasaan SBY selama 10 tahun ini juga mengkritik divestasi Freeport sebagai membeli barang sendiri, meski pada masa SBY dahulu upaya divestasi Freeport juga dicoba namun gagal terus.

Hikmahanto Juwana adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Ia menyerukan agar bangsa Indonesia tidak euforia dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) sebab perjanjian ini bukan benar-benar kesepakatan divestasi melainkan payung hukum (kesepakatan) yang mengatur hal-hal prinsip. Soal divestasi akan diatur dalam perjanjian Jual Beli Participating Rights yang lebih detil.

Yang kedua, menurut Himahanto, divestasi sebaiknya menunggu keputusan pemerintah soal perpanjangan kontrak sebab jika kontrak tidak diperpanjang, harga saham divestasi harusnya lebih murah.

Sementara Drajat Wibowo, peneliti Indef--secara pribadi merupakan anak buah kepercayaan Amien Rais--menyampaikan hal serupa kritik Amien Rais, yaitu soal kontrol Freeport McMoran yang masih berlangsung nanti meski Indonesia memiliki saham lebih besar dan soal harga saham divestasi yang dinilainya masih bisa ditawar lagi (Tempo.co, 13/07/2018).

Sebenarnya, semua poin kritikan para pakar atau politisi yang mengaungkan pendapat pakar telah dijawab oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 31 Agustus 2017 dalam wawancara dengan Detik.com.

Kunci jawabannya adalah ketidakmampuan Indonesia untuk mengelola sendiri Freeport.

Jika Indonesia mampu mengelola sendiri, persoalan akan jadi mudah. Tinggal cukupkan saja Kontrak Karya Freeport pada 2021, tidak perlu diperpanjang terus. Dengan jalan itu, skenarionya akan jadi seperti keinginan Fuad Bawazir.

Persoalannya, sebagaimana diklain Menteri Ignas Jonan, Indonesia belum memiliki kemampuan  teknis, engineering, dan pengelolaan tambang yang sekompleks di Mimika. PT Aneka Tambang, salah satu perusahaan tambang terbesar Indonesia pun tidak memiliki kemampuan teknis untuk mengelola Freeport.

Karena itu, Freeport masih dibutuhkan sebagai mitra kerja selama masa yang dibutuhkan hingga transfer teknologi dan pengetahuan telah membekali Indonesia dengan kapasitas yang cukup. Berdasarkan negosiasi, waktu yang dibutuhkan untuk itu adalah hingga 2041.

Kondisi klaim ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola sendiri Freeport juga menjadi jawaban atas pertanyaan Juwana dan Drajat Wibowo.

Sementara soal kepastian HoA yang diangkat Hikmahanto Juwana dan Drajat Wibowo terjawab oleh pernyataan Rini Sumarno bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUPK) dilakukan setelah proses divestasi selasai. Jadi tanpa divestasi sesuai HoA, tidak ada pemberian IUPK pada 2021 atau lazim disebut perpanjangan kontrak (Detik.com, 14/07/2018).

Kritik Fahri Hamzah soal status IUPK sebagai penganti Kontrak Karya dan pembangunan Smelter juga sudah terjawab sejak wawancara Agustus itu.

Sementara kritik Andi Arief soal sebaiknya nasionalisasi--yang tampaknya ia maksudkan sebagai pengambilalihan tanpa ganti rugi--sepertinya terkesan asal bunyi.

Nasionalisasi paling progresif terkini adalah yang dilakukan Presiden Hugo Chavez di Venezuela terhadap Exxon dan Conoco dahulu. 

Chavez mengusir kedua perusahaan itu (mengambilalih tanpa ganti rugi) setelah keduanya menolak divestasi 60 persen sahan kepada perusahaan migas nasional pada harga buku (kedua kapitalis minyak asing itu menginginkan divestasi pada harga pasar). Chavez dapat dengan mudah mengusir tanpa ganti rugi sebab perusahan migas nasional Venezuela, PDVSA memiliki kemampuan teknis mengambilalih operasional tambang ConocoPhilips dan ExxonMobil. Ingat bahwa sebelum pengusiran (yang tampaknya Andi Arief maksudkan sebagai nasionalisasi itu), pemerintah Venezuela menawarkan opsi divestasi sebagaimana tawaran Pemerintah Indonesia kepada Freeport.

Gatal Ketombean, Yang Digaruk Bokong

Bagi saya, problemnya polemik divestasi Freeport ini ibarat gatal karena ketombean tetapi bokong yang digaruk. Ujungnya adalah saling tuduh berbohong dan pencitraan.

Seharusnya, jika tidak menyepakati skema divestasi a la pemerintah Joko Widodo, para pakar dan politisi memfokuskan perdebatan kepada asumsi atau premis bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan teknis menjalankan Freeport.

Jika asumsi atau premis itu terbantahkan, maka seharusnya Indonesia tidak perlu repot-repot menegosiasikan divestasi. Cukup menunggu 2021 dan setelah itu tidak perlu lagi perpanjang Kontrak Karya Freeport Indonesia.

Sumber Informasi:

1. Detik.com (14/07/2018) "Upaya RI Caplok 51% Saham Freeport hingga Terwujud di Era Jokowi." finance.detik.com/energi/d-4114175/upaya-ri-caplok-51-saham-freeport-hingga-terwujud-di-era-jokowi
2. Detik.com (14/07/2018), "Amien Rais Sindir Bohong, Ini Fakta Nego Divestasi Saham Freeport." finance.detik.com/energi/d-4115146/amien-rais-sindir-bohong-ini-fakta-nego-divestasi-saham-freeport?_ga=2.3054840.971223528.1531619755-1460158654.1529404485
3. Detik.com, (14/07/2018), "Amien Rais Bilang Akuisisi Freeport Bohong, Hanura: Memang Dia Ngerti?" news.detik.com/berita/4114877/amien-rais-bilang-akuisisi-freeport-bohong-hanura-memang-dia-ngerti
4. Detik.com, 14/07/2018), "PPP ke Amien Rais: Siapa yang Bilang Freeport Kembali ke Tangan RI?"news.detik.com/berita/4114851/ppp-ke-amien-rais-siapa-yang-bilang-freeport-kembali-ke-tangan-ri
5. Detik.com (15/07/2018) "PAN Bela Amien: Kasihan Ngabalin, Staf Istana Nggak Ngerti Masalah" news.detik.com/berita/d-4115953/pan-bela-amien-kasihan-ngabalin-staf-istana-nggak-ngerti-masalah
6. Detik.com (14/07/2018) "Mantan Menkeu Kritik Keras Perjanjian Akuisisi 51% Saham Freeport." finance.detik.com/energi/d-4114696/mantan-menkeu-kritik-keras-perjanjian-akuisisi-51-saham-freeport
7. Tribunnews.com (13/07/2018) "Inalum Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Andi Arief dan Fahri Hamzah Angkat Bicarara." www.tribunnews.com/nasional/2018/07/13/inalum-kuasai-51-persen-saham-freeport-andi-arief-dan-fahri-hamzah-angkat-bicara
8. Tribunnews.com (13/07/2018) "Pemerintah Beli Saham Freeport 51 Persen, Politisi Demokrat Beri Tanggapan
9. Tempo.co (13/07/2018), "Ekonom Indef Kritik Negosiasi Pemerintah - Freeport: Pencitraan." bisnis.tempo.co/read/1106557/ekonom-indef-kritik-negosiasi-pemerintah-freeport-pencitraan
10. Rmol.co (13/07/2018) "Divestasi Freeport, Jangan Euforia!" ekbis.rmol.co/read/2018/07/13/347626/Hikmahanto-Juwana:-Divestasi-Freeport,-Jangan-Euforia
11. Esdm.go.id (01/09/2018) "Wawancara Detik.com: Jonan Blak-blakan Soal Deal Dengan Freeport." www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/wawancara-detikcom-jonan-blak-blakan-soal-deal-dengan-freeport