Yang masih mengganjal sebenarnya adalah Bu Sri Mulyani belum menjelaskan berapa rician per item transportasi ke kantor, komunikasi, biaya pertemuan, dan dukungan kebiatan. Pos-pos tersisa yang masih kabur ini jumlah totalnya besar, masih sekitar Rp 78 juta.
Kedua, item biaya pertemuan dan dukungan kegiatan itu membingungkan. Maksudnya apa, bentuknya bagaimana?
Baiklah. Kita simpan dulu dua item terakhir sebagai misteri. Sekarang kita coba buat estimasi untuk pos komunikasi dan transportasi ke kantor.
Untuk komunikasi (internet dan telepon) paling banyak habisnya Rp 1 juta. Itu sudah puas-puasan telepon dan internet.
Untuk transportasi, karena Dewan Pengarah BPIP adalah pejabat, tentu bentuknya adalah sewa mobil include driver.
Mereka memang punya mobil dan driver sendiri. Tetapi setelah menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP, transporasi mereka adalah konsekuensi dari pekerjaan dan karena itu menjadi tanggungan majikan (negara). Miris ya jika dibandingkan buruh. Tetapi ya begitulah.
Harga sewa mobil fortuner di Jakarta include driver sekitar Rp 900.000/24 jam. Untuk sebulan ada sekitar 20 hari kerja. Artinya harga kasar untuk transporasi Rp 18.000.000
Karena disewa jangka panjang, 3-6 bulan, biasanya harga sewa bisa discount hingga sisa 60% dari harga harian. Sehingga total sewa mobil untuk para anggota Dewan Pengarah kita perkirakan Rp 11 juta per bulan.
Jadi perkiraan item komunikasi dan transportasi sebesar Rp 12 juta. Anggaran yang tersisa masih Rp 66 juta per bulan.
Sampai di sini, problemnya yang Ibu Sri maksud biaya pertemuan itu apa?
Apakah uang duduk? Kan pertemuan sudah bagian dari pekerjaan. Untuk itulah para cendekia dan kaum bijak bestari ini mendapat gaji.
