Padahal, ya benar, terorisme harus diberantas. Ya! Salah satu jalannya adalah pencegahan lewat sosialisasi dan internalisasi Pancasila. Ya! Untuk itu perlu satu badan khusus seperti BP7 dulu. Ya! orang-orang yang bekerja di dalamnya perlu digaji setimpal dan didukung fasilitas-fasilitas memadai.
Berapa? Rp 100-an juta! Mengapa begitu? Dari mana sampai bisa demikian nominalnya?
Inilah problemnya, Om-Tante. Inilah yang belum jelas. Besar kecil nominal renumerasi itu bergantung kepada kejelasan apa dan mengapa item-item cakupannya.
Keempat, menjelaskan tetapi jauh dari jelas
Kita bertanya, ini Rp 100 juta untuk item apa saja, mengapa item-item itu perlu, mengapa jumlah per item begitu?
Politisi ketua parlemen menjawab, "APBN cukup, nggak jebol. Jadi sudah pas itu gaji segitu."
Menteri yang ketua partai menjawab, "Kerja BPIP itu berat. Lebih luas dari BP7, jadi gajinya pantas segitu."
Presiden dan para pejabat mengklarifikasi, "Rp 100 juta itu hak keuangan, gaji pokok hanya Rp 5 juta."
Pertanyaan kami butuh jawaban, butuh penjelasan, Rp 100 juta itu mencakup item apa saja. Yang Bapak-Ibu berikan itu pembenaran yang tidak menjawab pertanyaan. Ini serupa ignoratio elenchi. Tidak ketemu.
Sebenarnya sudah hampir jelas jika saja ...
Menteri Sri Mulyani sudah mulai pas ketika katakan dari Rp 100 juta itu hanya Rp 5 jutaan yang gaji pokok, Rp 13 juta tunjangan jabatan, Rp 4 juta asuransi kematian dan kecelakaan. Pak Makfud juga sudah mulai benar ketika katakan itu hanya salah pencatatan, salah kolom posting. Tidak semuanya gaji.
Persoalannya Pak Makfud kemudian malah ikuta-ikutan terjerat fallacy of dramatic instance, pakai bawa-bawa perbandingan gaji DPR, dan balik persalahkan para penanya mengapa tidak pertanyakan soal DPR.
