Setelah heboh pengunduran diri 17 dokter di RSUD Sulawesi Barat pada awal Desember tahun lalu, hari ini dunia kesehatan kembali heboh oleh mundurnya 17 dokter di Kota Kupang. Jika di Sulbar para dokter PNS dan spesialis mundur karena persoalan manajemen di RSUD, 17 dokter di Kota Kupang adalah dokter umum yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai unit pelayanan kesehatan publik di Kota Kupang.
Berdasarkan pemberitaan media massa, pengunduran diri para dokter PTT ini berkaitan dengan belum dibayarkannya gaji mereka selama dua bulan. (1)
Kami mencoba melacak linimasa pemberitaan soal ini untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Karena itu harap maklum jika artikel ini akan dipenuhi tautan ke berita media.
Penerimaan Dokter PTT
Pada 2015 untuk menutupi kekurangan tenaga dokter di RSUD Kota dan 11 puskesmas di Kota Kupang, Walikota Kupang (saat itu Jonas Salean) mengeluarkan kebijakan merekrut dokter PTT dengan dana APBD II Kota Kupang. Para dokter itu diupah Rp 4 juta per bulan. (2)
Tetapi selain PTT di sektor kesehatan, Pemkot di masa pemerintahan Jonas Salean juga melakukan perekrutan PTT berbasis SDM rendah untuk ditempatkan di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah). Jumlahnya mencapai 1.668 orang (pada 2017 hanya kontrak yang diperpanjang 1.647 orang dan tidak ada pengangkatan baru) dan mengundang kritikan publik sebab dinilai bermotif politik dan bernuasa kolusi. Pengangkatan besar-besaran tenaga honorer ini dilakukan pada dua tahun terakhir masa pemerintahan Jonas Salean dan menyebabkan problem penundaan pengangkatan pegawai honorer K2 menjadi PNS.(3). Â Persoalan ini terutama karena tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS bukan dari golongan K2 yang telah menunggu pengangkatan sejak 2013 melainkan tenaga honorer baru yang direkrut untuk kepentingan politik pemerintahan sebelumnya. Kasus ini populer dengan istilah PNS bodong.(4).
Pemerintahan baru Jefri Riwu Kore - Hermanus Man yang mengalahkan petahana Jonas Salean pada Pemilukada Februair 2017 lalu berhadapan dengan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas birokrat Kota Kupang, salah satunya melalui rasionalisasi dan restrukturisasi pegawai honorer.
Di satu sisi, sebagaimana janji kampanye dan citra yang hendak dibangun, pemerintahan Jefri Riwu Kore - Hermanus Man ingin mengakhiri tradisi balas dendam politik. Pemecatan tenaga honorer yang diangkat oleh pemerintahan sebelumnya  telah menjadi semacam tradisi dalam  sekian suksesi pemerintahan terakhir di Kota Kupang.
Dua kepentingan bertentangan ini: rasionalisasi birokrasi dan penghentian politik balas dendam membuat Jefri Riwu Kore -- Hermanus Man terkesan tidak konsisten dalam menyampaikan rencana rasionalisasi.
Pada Agustus 2017, setelah dilantik, Walikota Jefri Riwu Kota menyatakan ingin mempertahankan PTT yang ada, tetapi mengaturnya agar aktif dan memiliki perkejaan yang jelas."Kita atur mereka di dinas-dinas yang membutuhkan tenaga lapangan supaya mereka benar-benar bekerja, bukan hanya duduk-duduk saja."(5)
