Pers sonde berpihak itu omong kosong. Fitrah dan sejarah pers adalah berpihak, baik disengaja pun sonde. Maka titik permenungan bukan pada pers netral atau sonde, tetapi bagaimana etika keberpihakan yang tepat.
Media massa bukan mesin yang bekerja dengan algoritma otonom. Di baliknya ada pemilik dan operator, yaitu individu-individu yang sonde terhindarkan punya nilai, persepsi dan kepentingan. Ketika mereka memproduksi berita, memilih angle, menentukan narasumber, merancang tajuk, atau memutuskan berita mana cocok headline, layak tayang atau masuk tong sampah, pada alam bawah sadar pun kesadaran paripurna mereka bekerja nilai-nilai, persepsi, dan kepentingan. Neutral point of view betapapun ketat filternya tetap juga semata-mata netral teknis, bukan hakikat.
Mungkin tempat pertemuan antara konstruksionisme dan neoMarxisme adalah pada fitrah media massa sebagai agen konstruksi realitas. Marxisme yang dialektis, yang menanggalkan determinisme, terutama sejak Gramsci, mengakui bahwa kesadaran sonde semata-sama bangun atas yang menjadi cermin pasif relasi produksi sebagai bangun dasar. Suprastruktur lain, seperti politik dan kebudayaan sebaliknya berperan aktif di dalam membentuk kesadaran atau penerimaan atas realitas. Kondisi ketika masyarakat secara sukarela –kerena terkondisi untuk tanpa sadar-- menerima gagasan, kesadaran, atau realitas yang dipasok kepadanya merupakan kondisi terhegemoni. Salah satu alat hegemoni adalah media massa.
Kalangan konstruksionis sejak Berger meyakini bahwa realitas adalah produk dari proses sosial, proses di mana individu di dalam masyarakat berinteraksi dan menciptakan realitas dari pengalaman subjektif bersama. Individu berinternalisasi, mematut diri pada lingkungan sosio-kulturalnya. Gergen, psikolog konstruksionisme sosial mengatakan, makna, hakikat dari realitas dibangun lewat komunikasi. Pembentukan makna bukan otonomi individu, tetapi konstruksi kolektif melalui komunikasi.Â
Menceritakan peristiwa atau keadaan adalah tindakan konseptualisasi pengalaman subjektif untuk merekonstruksi realitas. Pada era media massa mendominasi, komunikasi massal relatif satu arah dari segelintir orang  yang berkuasa memproduksi berita, media massa adalah pabrik utama realitas. Apa yang nyata bagi individu pembaca adalah  yang diberitakan media massa. Siapa agen yang tak menyadari ini? Hanya khalayak. Silent majority kata Bunda Mega.
Fitrah pers yang berpihak dikonfirmasi sejarah. Pers nasional kita misalnya, telah berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat Hindia Belanda sebagai sebuah bangsa, Indonesia. Akankah kita merdeka jika orang-orang seperti Tirto Adisoerjo, Mas Marko Kartodikromo, Hadji Misbach, dan lusinan tokoh pers era kebangkitan nasional, berlanjut ke era perjuangan kemerdekaan, sonde secara sadar menjadikan media massa sebagai corong membangkitkan kesadaran penduduk nusantara akan kebangsaan Indonesia dan gagasan-gagasan kemerdekaan? Bukankah Anderson memberi hormat pada  kapitalisme percetakan sebagai penjasa besar terbentuknya imagined community bernama Indonesia ini?
Maka pers yang netral adalah gagasan kosong yang memanipulasi fitrah dan memunggungi sejarah. Mungkinkah gagasan ini menyata di masa kini? Sonde! Anda ingin bukti? Baik, beta bagikan beberapa.
Kasus pertama
Sekitar 2001-2002, beta dan seorang kawan ngobrol dengan wartawan senior surat kabar nasional terkemuka di restoran dekat kantor surat kabar ibu kota, Rakyat Merdeka. Kami bicara tentang kekeliruan-kekeliruan kebijakan pemerintahan Mega-Hamzah dan pentingnya mengakhiri kekuasaan si tukang jual aset Negara itu. Si wartawan menyarankan, jika suara buruh dan kaum demokratik ingin didukung pemberitaan medianya, kami perlu mewacanakan tokoh toleran seperti Nurcholis Madjid sebagai calon presiden. Wakilnya boleh dari kalangan muda yang kami kehendaki. Tanpa itu, ia minta maaf, kami harus memobilisasi puluhan ribu orang agar suara  kaum buruh dan kelompok demokratik dapat diberitakan medianya.
Usulan si wartawan senior tadi merupakan bukti bahwa pers, para redakturnya, mewakili politik pemilik media dan para redaktur itu sendiri. Koran terbesar tetapi dimiliki kalangan beridentitas minoritas tentu berkepentingan menjamin hak-hak politiknya, dan itu hanya bisa terjadi jika kekuasaan Negara berada di tangan orang-orang pluralis, seperti Gus Dur dan Cak Nur (Saat itu kelompok nasionalis mainstream hanya pandai berdemagog NKRI harga mati sambil menjual BUMN-BUMN strategis).
Kasus kedua.
