Atau bahkan sosok eksternal yang mumpuni dari berbagai lembaga pemroduk pemimpin, seperti TNI, Polri, Kampus, Teknokrat, Birokrat, Ormas dan lain-lain, untuk sekadar menyebut nama Sri Mulyani, Gatot Nurmantyo, Mahfud MD, dll.
Tentu itu bagi parpol langkah "berisiko" ini menjadi investasi politik dan kepemimpinan ke depan, selain pula bagian edukasi politik bagi rakyat, betapa lembaga politik kita dan elit politik kita sejak awal terus mempersiapkan para calon pemimpin di negara ini.
Ada tiga parpol yang sejauh ini diprediksi membentuk poros ke tiga di luar Jokowi dan Prabowo, yakni Demokrat, PAN dan PKB. Poros ini sebetulnya sangat seksi dalam konteks menawarkan capres dan cawapres alternatif. Ketiga parpol itu memang sejauh ini belum memutuskan akan ke mana arah dukungan politik, belum ke Jokowi dan Prabowo.
Hanya saja, kubu pengusung Jokowi tampaknya sedang berusaha mengkandaskan poros ini. Pragmatisme politik kubu parpol pengusung Jokowi sebetulnya sedikit memuakkan jika bermaksud hanya akan menghadirkan pertarungan Prabowo vs Jokowi. Bahkan sempat mencuat ide capres tunggal.
Padahal, dari segi pengalaman Pilpres 2014 yang membelah rakyat dalam dua dukungan politik yang emosional hingga berlanjut ke parlemen dan kini tetap terasa dalam kehidupan pemerintahan, terjadi lantaran head to head tersebut.
Beruntung ada posisi politik penyeimbang yang dimainkan Demokrat dan SBY dalam empat tahun terakhir, sehingga oposan dan pemerintah tak jatuh dalam seteru penuh emosi. Ada semacam ice breaking bagi dua poros berbeda itu.
Nah, agar Pilpres 2019 sarat warna, menawarkan kemeriahan politik berpelangi, mengeliminasi sikap politik "kita" dan "mereka", lalu hadirnya poros alternatif, tentu amat berkelas dan bernaas jika Demokrat memainkan poros ke tiga secara kuat dan ngotot.
Visinya jelas, supaya Indonesia benar-benar tak bubar 2030, sebagai dampak rusaknya kohesi sosial akibat belahan dukungan politik nan emosional dua poros, yang masih terasa dari residunya Pilpres 2014 lalu.
