Mohon tunggu...
AKHMAD FAUZI
AKHMAD FAUZI Mohon Tunggu... Guru - Ada yang sedikit membanggakan saya sebagai "anak pelosok", yaitu ketiga bersama pak JK (Jusuf Kalla) menerbitkan buku keroyokan dengan judul "36 Kompasianer Merajut Indonesia". Saya bersama istri dan ketiga putri saya, memasuki akhir usia 40an ini kian kuat semangatnya untuk berbagi atas wawasan dan kebaikan. Tentu, fokus berbagi saya lebih besar porsinya untuk siswa. Dalam idealisme saya sebagai guru, saya memimpikan kemerdekaan guru yang sebenarnya, baik guru sebagai profesi, guru sebagai aparatur negara, guru sebagai makhluk sosial.

-----Ingin tahu, agar tahu kalau masih belum tahu----- KLIK : 1. bermututigaputri.guru-indonesia.net 2. www.titik0km.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

FDS, Esensinya "Sudah Siapkah Kita?"

14 Juni 2017   22:16 Diperbarui: 14 Juni 2017   23:17 777
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: standrewsschoolct.org

Retno Listyarti, ketua FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia), mempertanyakan konsep FDS (Full Day School) yang wacananya sedang digulirkan oleh Mendikbud beberapa waktu lalu. Masalahnya, dari temuan dia selama dua tahun terakhir belum menemukan korelasi yang signifikan antara prestasi siswa dengan penambahan jam sekolah. 

Ditambahkan juga oleh dia, jika permasalahannya pada menjaga aktivitas siswa agar tetap sehat dan terpantau, nyatanya tingkat tawuran pelajar dan kekerasan siswa di dua tahun itu cenderung menunjukkan peningkatan justru saat siswa berada di sekolah.

Simpulan dari dia, untuk menjawab tantangan dunia pendidikan bukan pada menambah jam aktivitas siswa di sekolah. karena masalah utama di sekolah itu adalah pola pembelajaran yang diterapkan guru kepada siswa. Solusi terbaik dalam memperbaiki pola pembelajaran itu adalah memberikan pelatihan yang intens kepada guru itu sendiri (kutipan dari tulisan saya setahun lalu, dari CNN Indonesia televisi, Senin, 8/82016).

Tetapi apapun suara penentangan yang ada, ada perkembangan menarik pada dua hari ini dari pernyataan Wapres JK. Beliau mengatakan jika penerapan FDS tidak bisa diumumkan oleh selevel Menteri, tetapi harus Presiden. 

Tidak perlu kita politisir pernyatan beliau kemana-mana. Makna yang saya tangkap dari pernyataan beliau (Wapres) adalah, Pemerintah faham benar jika FDS bukan persoalan sederhana. Saya yakin, negara melihat jika ekses FDS ini multi dimensi. 

Artinya pula, pemerintah harus menjamin dan bahkan harus bisa dipercaya jika toh nantinya FDS ini jadi diterapkan harus ada kepastian segala potensi dampak (yang sebagian sudah terpapar di atas) tidak bakal menjadi persolan baru. Baik di dunia pendidikan itu sendiri, lebih-lebih dalam dimensi sosial kemasyarakatan. 

Pernyataan pak Menteri yang menyebut sudah ada 9.800 sekolah yang telah menerapkan FDS (sumber dari berbagai media plus running teks di beberapa televisi swasta), tidaklah cukup untuk memberi penguatan jika kebijakan yang satu ini bakal minim dampak. 

 ... bersambung 

 Kertonegoro, 14 Juni 2017
 Salam,  Akhmad Fauzi 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun