Mistargeting terjadi karena ketidakjelasan kriteria untuk para calon penerima BLT. Masyarkat calon penerima BLP perlu melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk ditentukan sebagai penerima BLT. Terdapat pula kasus penyelewengan verifikasi yang hanya diarahkan kepada penerima BLT tahun 2005 yang sudah meninggal atau pindah dari wilayah tersebut. Keterbatasan sumber daya, sarana, dan prasarana turut mengurangi kinerja efektivitas program BLT. Terdapat banyak daerah yang belum memperbarui data-data penerima BLT karena keterbatasan atau ketidakpahaman teknologi.
Selain itu, menurut Lembaga Peneliti Smeru (2011), persoalan BLT juga terjadi di antara lembaga di tingkat pemerintahan di Indonesia. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi antarlembaga dan antartingkat, mencakup desa, kecamatan, dan kabupaten, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi, lamanya pengeluaran dana untuk koordinasi dan operasional BLT tingkat provinsi ke kabupaten, alur birokrasi yang berbelit, dan ambiguitas pemahaman akan tujuan, bentuk, dan sifat sesungguhnya dari program BLT.
Jika ditinjau secara keseluruhan, pelaksanaan program BLT lebih banyak menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Program ini juga rawan untuk dicederai oleh berbagai oknum-oknum dari kalangan aparatur pemerintahan. Pendekatan top-down yang digunakan dalam distribusi dana bantuan seolah-olah mengundang para oknum untuk mencederai wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pada akhirnya, masyarakat, sebagai penerima manfaat, hanya mendapatkan sisa-sisa belas kasihan dari para elit.
Â
Urgensi Program BLT dalam Sudut Pandang Strategi Pengembangan Masyarakat
Strategi pengembangan masyarakat adalah proses penguatan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dengan berorientasi pada prinsip keadilan sosial, akuntabilitas, partisipasi, dan kerja sama, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Selain untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup, tujuan utama dari strategi pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mensejahterakan diri mereka sendiri. Peran pemerintah atau negara hanya sebagai pendorong, penggerak, dan fasilitator dalam program pembangunan masyarakat. Sementara itu, masyarakat perlu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Â
Apakah program BLT telah sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat?
Terdapat 4 prinsip dalam pengembangan masyarakat. Pertama, pengembangan masyarakat yang berkomitmen pada masyarakat miskin, keadilan sosial, hak asasi manusia, kewarganegaraan, pemberdayaan, penentu diri sendiri, tindakan kolektif, dan keanekaragaman. Dalam kasus BLT, program tersebut belum mampu berkomitmen pada keanekaragaman di Indonesia, dengan dilihat dari generalisasi pemberian dana antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kedua, pengembangan masyarakat mengubah struktur diskriminasi di masyarakat. Upaya BLT adalah dengan berusaha meratakan pemberian dana kepada masyarakat. Namun, hal tersebut justru membuat pemerintah menarik garis besar dalam penentuan solusi kemiskinan di wilayah dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Ketiga, pengembangan masyarakat dengan membebaskan masyarakat yang tertinggal untuk menjadi masyarakat yang partisipatoris. Dalam kasus BLT, keterlibatan masyarakat sangat minim, bahkan tidak ada. Pendekatan Top-Down yang digunakan mengakibatkan masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat dari dana bantuan tersebut. Sedangkan, strategi pengembangan masyarakat lebih menggunakan pendekatan Bottom-Up sehingga masyarakat mampu ikut bersinergi bersama dalam melaksanakan pembangunan. Keempat, pengembangan masyarakat dengan suasana yang bersahabat dan informal. Pendekatan Top-Down tanpa sadar memberikan jarak yang kontras antarapemerintah dengan masyarakat, sehingga hubungan yang tercipta cenderung bersifat formal dan kaku.
Program BLT memang terbukti telah memberikan solusi cepat melalui dana bantuan yang diberikan. Namun, apakah solusi cepat tersebut telah terbukti tepat?
