Sistematika Inovasi Pelayanan Publik

1. Analisis Masalah (Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inovasi)

Di era otonomi daerah, peran dan kompetensi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yakni Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD) sangatlah penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KKBPK (Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembanguna Keluarga) di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB (Keluarga Berencana) yang aktif karena pindah dan pensiun.

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia" pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Bab X pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga menjadi arah Kebijakan dan Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya karena pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan, maka Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan (khususnya KKBPK) di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Gowa yakni "Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelolah pemerintahan yang baik", bersinergi dengan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu  "Lembaga yang handal dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dengan tata kerja pemerintahan yang baik".

Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi IMP Smart yaitu melihat kondisi Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) yang belum tersentuh secara peran dan kompetensi dalam Pelaksanaan Program KKBPK

Kader IMP Smart dilaksanakan adalah sebagai berikut :

• Pengorganisasian

Belum terbentuknya Kelembagaan dan Kepengurusan kerja. Dimana Kelembagaan dan Kepengurusannya belum kolektif, sehingga dalam menjalankan perannya masih bersifat personal

• Pertemuan rutin

Belum intensnya pertemuan rutin ditingkatan PKB/PLKB, PPKBD, Sub-PPKBK, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga belum ada wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan program KKBPK di lini lapangan

• KIE dan Konseling

IMP belum berperan sebagai wadah kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KKBPK Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran

• Pelayanan Kegiatan

Belum maksimalnya pelayanan kegiatan yang bersifat pendampingan dan pembinaan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual lainya, Penyalahgunaan NAPZA dan sebagainya, Pengaturan kelahiran serta Pembinaan Ketahanan Keluarga Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga remaja, Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR, BKL)

• Kemandirian

Belum adanya kemandirian didalam melaksanakan program yang bisa ditempuh secara mandiri

• Upgrading kader IMP

Belum terselenggaranya kegiatan upgrading seperti loka-karya, workshop dan semacamnya sebagai upaya peningkatan pemahaman dan peran kader IMP.

2. Siapa yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah tersebut?

Atas  dasar  permasalahan  tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader  memulai  program  Kader IMP Smart.  Inovasi  ini  berhasil  memecahkan beberapa masalah Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antara lain sebagai berikut :

• Menurunnya jumlah Kelahiran
• Meningkatnya jumlah penggunaan kontrasepsi
• Meningkatnya pembinaan teknis IMP kepada sasaran dilapangan
• Ketersediaan data yang valid
• Meningkatnya kemitraan lintas sektoral
• Menekan jumlah kebutuhan calon akseptor yang tidak terlayani (unmet need)
• Memudahkan monitoring dan evaluasi peaksanaan program dilapangan.

3. Dalam hal apa inovasi pelayanan publik ini kreatif dan inovatif?

Inovasi Kader IMP Smart ini menghasilkan ide kreatif dan inovatif yang belum pernah di kembangkan oleh siapapun dan dimana pun sebagai  solusi holistic dan paripurna dalam hal pelaksanaan program KKBPK serta upaya peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Gowa.

Program inovasi Kader IMP Smart ini mempunyai beberapa sifat kebaruan yakni :

• Mampu meningkatkan SDM masyarakat local dan auto replikasi ide dan program kepada masyarakat disekitarnya.
• Menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan tingkat kesadaran dan pemahaman yang matang dan bersifat mandiri serta melibatkan masyarakat setempat.
• Senantiasa melibatka stakeholder/mitra dan masyarakat dalam menjalankan program.
• Tidak membutuhkan biaya yang besar
• Mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya SDM dan Keluarga yang berkualitas.

4. Bagaimana strategi pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini? 

• Sosialisasi Inovasi bersama stakeholder internal

      Dalam kegiatan ini yang kami libatkan adalah semua unsur yang berada dalam naungan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

      Kabupaten Gowa.

• Sosialisasi Inovasi bersama stakeholder eksternal

Dalam sosialisasi ini kami memaparkan nilai lebih kepada para stakeholder akan pentingnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berbasis kader dimana keanggotaan  kader IMP adalah anggota masyarakat yang di latih dan dibimbing sehingga mampu membantu melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan program dilapangan.

Setelah dua hal diatas kami lakukan sebagai upaya awal dalam menjalankan Inovasi ini maka kami melanjutkannya dengan action di lapangan, tahapannya sebagai berikut :

• Upgrading/Workshop

Kegiatan Upgrading/Workshop mengawali semua kegiatan yang bersentuhan dengan knowledge dan attitude yang mana diharapkan kegiatan ini mampu  meningkatkan pemahaman dan peran kader IMP saat berada di masyarakat.

• Pengorganisasian

Melakukan Advokasi kepada Bapak Bupati dengan Pembuatan draft SK Kelembagaan dan Kepengurusan yang nantinya akan di tandatangani oleh Bapak Bupati diakhir tahun dengan memuat tujuan, tugas pokok dan fungsi serta perannya sebagai sebuah Kelembagaan dan Kepengurusan dan akan efektif berlaku diawal tahun berikutnya. Sehingga pada tahun-tahun  yang akan datang Kader tidak lagi bertindak personal tetapi dalam menjalankan program dilapangan sudah dalam konsep kolektif.

• Pertemuan rutin

Melakukan pertemuan rutin setiap bulannya yang dikemas dalam kegiatan publik earing dalam semua jenjang mulai dari  PKB/PLKB, PPKBD, Sub-PPKBK, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga tersedia wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan program KKBPK di lini lapangan

•  KIE dan Konseling

Melakukan Praktek KIE dan Konseling langsung ke sasaran sebagai upaya menjaring calon akseptor baru menjadi akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan penyebar luasan informasi program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

• Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran

Melatih Kader IMP  melakukan kegiatan pencatatan secara rutin bulanan dan sudah siap ikut melaksanakan pendataan keluarga

Bersama-sama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya)

Memahamkan Kader IMP untuk memanfaatkan  hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya

Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS (Pasangan Usia Subur) yang dibuat.

Pelayanan Kegiatan

• Melakukan pelayanan kegiatan yang bersifat pendampingan dan pembinaan dan konseling melalui sistem simulasi tentang :

1. Pendewasaan Usia Perkawinan, dimana usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (pria 25 tahun dan wanita 21 tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual lainya, Penyalahgunaan NAPZA dan sebagainya
2. Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil
3. Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL).

• Kemandirian

Membangun upaya kemandirian pelaksanaan program dengan cara :

1. Pendanaan kelompok melalui iuran, dan arisan program.
2. Mendorong masyarakat sasaran untuk mencipta komunitas terbatas melaui "metode snowball" program

5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat?

Pihak -- pihak yang telah membantu merealisasikan program "Kader IMP Smart" adalah :

• Bupati  Gowa,   berperan   memberikan   dukungan   baik   secara   moril maupun materil berupa anggaran dalam pelaksanaan program.
• Sekretaris Daerah Gowa berperan menjadi pemateri dalam kegiatan setiap program dan motivator kepada inovator.
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Gowa, berperan menyusun perencanaan kegiatan dan advokasi kepada mitra/stakeholder terkait program.
• Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, berperan memfasilitasi dalam hal ketersediaan tenaga medis saat pelayanan KB dilaksanakan,
• Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana DPC Gowa, berperan melakukan penyebarluasan   informasi dan menjadwalkan kegiatan workshop di kecamatan
• Kepolisian-Binmas
• TNI-Babinsa
• DEPAG=KUA
• Karang Taruna
• PKK
• Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, berperan dalam mobilisasi dan mengoptimalkan capaian program dan inovasi diwilayahnya.

6. Sumberdaya apa saja yang digunakan untuk inovasi pelayanan public ini?

• Sumber Daya Manusia

            Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  inovasi "Kader IMP Smart"  terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

            Di tingkatan Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Dalduk, Kepala Bidang Penggerakan,                 Kepala Bidang KB, Kepala Bidang KS serta para Kasubid memiliki peran sebagai supervisi, analisis, monitoring dan pemateri kegiatan program

            Di tingkat Organisasi ada Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Sedangkan yang berperan dilini lapangan sebagai pemateri dan  

            fasilitator.